Maka dari itu bagi desa yang belum mencapai target pekerjaan 60 persen, Wagimin meminta pekerjaan dipercepat. Namun demikian tetap memperhatikan kualitas pekerjaan, tidak asal-asalan.
Untuk tahun 2024 ini 148 desa di Kabupaten Mukomuko mendapatkan DD Rp 118 miliar dari pemerintah pusat melalui APBN.
Jumlah ini mengalami kenaikan Rp1 miliar dibandingkan tahun sebelumnya, yang sejumlah Rp117 miliar.
Tentunya penambahan tersebut diberikan atas capaian kinerja Pemdes. Namun kalau Pemdes lamban dalam mengejar progres pekerjaan, tentu akan berpotensi DD tahun depan tidak ada penambahan atau bahkan bisa menyebabkan pengurangan.
BACA JUGA:1 Bulan Program, 938 Unit Ranmor Pemutihan PKB, Kades Masih Minim
BACA JUGA:Penanganan Inflasi, Distan Bangun Rumah Produksi Pakan Juga RPH dan Bangsal Pascapanen
“Jangan sampai lamban desa menjalankan program karena akan mempengaruhi DD yang diterima tahun 2025 nanti,” sampai Wagimin.
Selain itu untuk pendamping desa dan pihak Kecamatan diminta aktif turun mendampingi Pemdes. Karena tidak seluruh Pemdes di Mukomuko memahami dan mengerti seperti apa membuat laporan yang benar.
Jangan sampai pengajuan pencairan DD bola-balik perbaikan saat dilakukan tahapan verifikasi.
“Kami minta sinergitasnya pendamping dan pihak kecamatan,” pungkas Wagimin.