Dalam debat, lanjut Doni, kandidat jangan menyampaikan visi-misi, karena itu bersifat umum. Apalagi, visi-misi sudah disebar. Semua orang sudah membaca dan mengetahuinya. Yang perlu dijelaskan adalah bagaimana melaksanakan program yang ditawarkan secara teknis dan taktis.
Yang tidak kalah pentingnya, kandidat tidak boleh ad hominem, menyerang secara personal. Kandidat juga sampai marah-marah ketika merespon pertanyaaan. "Kalau seperti itu, maka dia sudah kalah langkah," tandasnya.
TKN Serang Balik Megawati
Sementara itu, pernyataan Megawati Soekarno Putri yang menyebut pemerintahaan saat ini mirip orde baru mendapat serangan balik dari TKN Prabowo-Gibran. Sekretaris TKN Nusron Wahid mengaku menghormati sosok Mega. Namun dia menilai pernyataan Mega senin lalu telah keliru.
BACA JUGA:10 Rekor Paling Aneh dan Unik di Dunia, Tercatat di Guinness World Records
"Kekuasaan hari ini itu dibentuk oleh Ibu Megawati itu sendiri selama 10 tahun," ujarnya. Nusron menilai tidak tepat menilai situasi sekarang seperti orba. Buktinya, Mega bisa mengkritik pemerintahan secara bebas.
Dia juga menyoroti sindiran soal netralitas. Sebab, yang bisa memobilisasi ASN adalah Menpan RB yang notabene politisi PDIP. Nusron juga membeberkan kasus keterlibatan intelijen yang terungkap memenangkan Ganjar dalam kasus PJ Bupati Sorong.
Baginya, menteri-menteri dari PDIP punya peluang memanfaatkan kekuasaan. Misalnya Menteri Sosial yang bisa saja memobilisasi petugas Program Keluarga Harapan (PKH) ataupun Menteri Hukum dan HAM yang menguasai pemilihan di lembaga pemasyarakatan.
"Dulu zaman Orde Baru kekuasaan itu hanya satu partai. Sekarang apakah ciri-ciri itu ada dalam diri Pak Jokowi? Tidak ada, kekuasaan ini terdesentralisasi ke berbagai partai," tegasnya.
Prabowo - Mahfud diberi Jatah Cuti
Pada kesempatan lain Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana berharap momen kampanye bisa berjalan dengan lancar dan sejuk. Dua menteri Presiden Joko Widodo, Menkopolhukam Mahfud MD dan Menhan Prabowo Subianto, merupakan kontestan capres dan cawapres. Mereka sudah mengajukan cuti untuk melakukan kampanye.
BACA JUGA:Masa Kampanye di Kabupaten Seluma Dimulai, Ini Daftar Lokasi Dilarang Pasang APK
“Bagi Menkopolhukam Pak Mahfud sesuai surat permohonan kampanye di jadwal yang sudah beliau sampaikan pada presiden. Termasuk Presiden sudah memberikan persetujuan pada Menhan, izin cuti kampanye sesuai jadwal yang sudah ditentukan oleh Menhan,” ucapnya kemarin.
Ari menjelaskan aturan cuti untuk menteri sudah dijelaskan sesuai dnegan PP 53/2023. Dalam aturan itu ada dua katagori cuti, yakni cuti kampanye untuk menteri yang menjadi capres maupun cawapres, dan kedua cuti yang menjadi anggota partai politik atu ikut tim kampanye.
“Kalau menteri yang jadi capres cawapres itu ada fleksibilitas adalah menteri akan jadi capres mengajukan pada presiden sesuai kebutuhannya. Sedangkan menteri-menteri yang menjadi anggota parpol atau jadi tim kampanye, cuti kampanyenya satu hari kerja dalam seminggu,” ungkapnya.
Meski menteri cuti, Ari menjamin proses pemerintahan tetap berjalan. Artinya rapat internal atau rapat terbatas dengan Kepala Negara tetap berlangsung. Mereka yang cuti bisa digantkan wakil menteri.