BACA JUGA:Ramalan Hari ini, Beberapa Zodiak Dapat Mengoptimalkan Peluang di Tahun Baru
“Jika persoalan ini dibiarkan berlarut-larut, tidak hanya masyarakat yang dirugikan, tetapi juga citra pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan,” ungkap Politisi PKS ini.
Tidak hanya DPRD, Kejaksaan Negeri (Kejari) Rejang Lebong juga turut angkat bicara. Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Fransesco Tarigan SH, MH melalui Kasi Intel, Hendra Mubarok SH, mengatakan bahwa pihaknya akan memanggil Inspektorat Daerah untuk mencari kejelasan terkait lambannya penyelesaian TGR.
“Kami ingin memastikan bahwa tidak ada potensi kerugian negara yang berlarut-larut.
Pemanggilan ini bertujuan untuk mendapatkan informasi yang jelas terkait kendala yang dihadapi,” ujar Hendra.
BACA JUGA:Alur Pelabuhan Dangkal Termasuk Faktor Alokasi Pertalite untuk Bengkulu Turun
Hendra menambahkan bahwa Kejari akan mengawal ketat penyelesaian TGR ini sebagai bagian dari komitmen menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
Menurutnya, dana yang belum terselesaikan sangat penting untuk mendukung pembangunan, dan jika tidak segera diselesaikan, manfaatnya bagi masyarakat akan tertunda.
“Kami memiliki komitmen kuat untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas.
Ini bukan hanya soal angka, tetapi juga soal tanggung jawab kepada masyarakat,” ujar Hendra.
Di sisi lain, Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Rejang Lebong, Gusti Maria, menjelaskan bahwa meski masih ada sisa TGR, progres penyelesaian sudah mencapai 81,18 persen.
Dari total Rp 4.000.057.800, sebesar Rp 3.247.418.014 telah berhasil diselesaikan hingga minggu ketiga Desember.
“Sisa Rp 810 juta lagi tersebar di beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD), seperti Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD), DPRD, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud), serta Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, dan Kawasan Permukiman (DPUPRPKP),” papar Gusti.
Menurut Gusti, setiap OPD menghadapi persoalan keuangan yang berbeda-beda.
BACA JUGA:Setelah Diberhentikan, Kades Terancam Pidana, Inspektorat Audit Investigasi Dana Desa Suka Bandung