Penyelesaian TGR 2023 Sejumlah Pemda di Provinsi Bengkulu Tak Kunjung Tuntas

Sabtu 04 Jan 2025 - 22:55 WIB
Reporter : Tim Redaksi
Editor : Ade Haryanto

Jawaban atau penjelasan dimaksud disampaikan kepada BPK selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah LHP diterima.

BACA JUGA:1.046 Domain Situs Web Perdagangan Ilegal Diblokir, Masyarakat Harus Waspadai Investasi Palsu

BPK berharap LHP ini tidak hanya digunakan sebagai sarana pertanggungjawaban (akuntabilitas), melainkan digunakan pula sebagai informasi untuk pengambilan keputusan keuangan (penganggaran) serta mendorong dan memotivasi pemerintah daerah untuk terus memperbaiki pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. 

TGR 2023 Rejang Lebong Belum Tuntas

Polemik terkait sisa TGR tahun 2023 di Kabupaten Rejang Lebong terus menjadi sorotan. 

Hingga kini, sebesar Rp 810.450.390 dari total Rp 4 miliar TGR masih belum terselesaikan.

BACA JUGA:Daftar Haji di Bengkulu Utara Sekarang, Baru Bisa Berangkat 27 Tahun Lagi

Kondisi ini memicu berbagai reaksi, baik dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) maupun Kejaksaan Negeri (Kejari) Rejang Lebong, yang kini meminta jawaban dari Inspektorat Daerah atas lambatnya penyelesaian.  

Anggota DPRD Rejang Lebong, Hidayatullah, menyatakan perlunya laporan progres yang lebih transparan dan terperinci dari Inspektorat terkait kendala dalam penyelesaian TGR. 

Politisi dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini bahkan mengungkapkan bahwa DPRD akan segera memanggil Inspektorat untuk menggali lebih jauh persoalan ini.  

“Kami ingin mengetahui apa saja hambatan yang terjadi.

BACA JUGA:Hidup dalam kawanan besar! Berikut 5 Fakta Unik Lady Ross's Turaco

Jika ada pihak yang tidak kooperatif, langkah tegas harus diambil agar tidak menimbulkan preseden buruk,” tegas Hidayatullah.  

Menurutnya, DPRD berupaya mencari solusi yang relevan untuk mengatasi persoalan ini, sekaligus memastikan bahwa pengelolaan keuangan daerah berjalan sesuai prinsip akuntabilitas.

Ia mengatakan, DPRD Rejang Lebong mengharapkan agar Inspektorat tidak hanya fokus pada laporan progres, tetapi juga memberikan gambaran nyata mengenai kendala yang dihadapi.

Hal ini penting agar rekomendasi yang diberikan oleh DPRD dan pihak terkait dapat lebih efektif.  

Kategori :