KORANRB.ID - Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jendral Pembendaharaan (DJPb) Provinsi Bengkulu mencatat sepanjang 2023 lalu, penyaluran Dana Desa (DD) di Provinsi Bengkulu terealisasi 99,89 persen atau Rp1,079 triliun dari total pagu Rp1,08 triliun.
Artinya, terdapat 0,11 persen atau sebanyak Rp1,159 miliar DD yang tidak tersalur.
BACA JUGA:DAK dan BTT untuk SMKN 3 Kota Bengkulu, Perbaikan Diajukan Rp5,5 Miliar
Kepala Kanwil DJPb Provinsi Bengkulu, Bayu Andy Prasetya mengatakan kinerja penyaluran DD di 2023 cukup baik dibandingkan dengan tahun sebelumnya (2022, red) yang hanya tersalur 7,1 persen. Meski demikian, terdapat empat desa dari empat kabupaten yang tidak bisa menyalurkan Dana Desa.
"Untuk kinerja penyalurannya sudah bagus, namun persentasenya tidak 100 persen karena ada yang tidak tersalurkan," jelas Bayu, Rabu (3/1).
BACA JUGA: 2.461 Peristiwa Pernikahan dan 1.084 Perceraian
Bayu menjelaskan, tiga desa yang tidak salur DD tersebut, yakni Desa Kasie Kasubun, Kabupaten Rejang Lebong. DD tahap II dan III tidak tersalurkan senilai Rp 518.180.300, penyebabnya karena ada permasalahan hukum.
Selanjutnya, Desa Suro Bali, Kabupaten Kepahiang, DD tahap III tidak salur senilai Rp 189.790.400, karena tidak merealisasikan DAK fisik tahap I dan II.
BACA JUGA:ASN Tak Masuk Ada Surat Keterangan
"Alasan tidak salur, untuk Desa Kasie Kasubun ini tersandung masalah hukum. Sementara Suro Bali, karena tidak merealisasikan fisik tahap I dan II," jelasnya.
Desa selanjutnya yang tidak salur DD yakni Desa Temiang, Kabupaten Bengkulu Tengah, terdapat potongan sisa DD tahap I senilai Rp 401.569.600. Selanjutnya, Desa Sendang di Mukomuko tidak bisa salur karena Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) kurang dari 10 persen, dengan total anggaran Rp 49.521.300.
BACA JUGA: Tes Kesehatan Jiwa di RSKJ Menumpuk, Sehari Maksimal Layani 200 Peserta
"Empat yang tidak salur ini dengan permasalahan yang berbeda," ungkap Bayu.
Lebih lanjut, dikatakan Bayu untuk desa-desa lainnya realisasinya cukup baik. Termasuk Desa Batu Tugu, Seluma yang sempat tersandung kasus korupsi pada tahun 2023 untuk pengelolaan dana desa tahun anggaran 2019 - 2021.
BACA JUGA:Klaim Asuransi Kecelakaan Lalu Lintas Capai Rp17 Miliar