Apalagi, Kabupaten BS merupakan salah satu daerah penghasilan beras terbesar di Provinsi Bengkulu.
"Pada dasarnya stok beras tidak akan mengalami kelangkaan, terlebih lagi areal persawahan di Bengkulu Selatan selalu menghasilkan beras yang melimpah," beber Indra.
Disisi lain, Bulog Kabupaten BS ingin masyarakat tetap aktif untuk melaporkan terkait Harga Eceran Tertinggi (HET) beras di pasaran. Karena, jangan sampai ada tumpang tindih besaran harga beras yang ada di pasaran.
"Apalagi persediaan beras tidak bermasalah, sehingga jangan sampai ada kegaduhan ditengah masyarakat terkait stok beras," pungkasnya.
Siap-Siap Kades dan Perangkat Disanksi
Dibagian lain, Pemkab Bengkulu Selatan mengingatkan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan kepala desa (Kades) dan perangkat desa terjaring razia, siap-siap saja sanksi berat menanti.
Ini untuk meningkatkan kedisiplinan aparatur sipil negara dan kepala desa serta perangkat desa, Satpol PP memastikan penegakan Perda akan menjadi fokus utama.
Bahkan, Inspektorat Kabupaten Bengkulu Selatan mendukung penuh penegakan disiplin bagi para ASN, kades dan perangkat desa yang nakal, khususnya aparatur yang berkeliaran saat jam kerja.
BACA JUGA:Asuransi Nelayan, Pengurus Masjid dan Ketua RT/RW Segini
Inspektur Inspektorat Kabupaten Bengkulu Selatan, Hamdan Syarbaini S.Sos mengatakan, jika masih ada oknum yang kedapatan berkeliaran di jam kantor, dipastikan sanksi tegas menanti.
"Sanksinya bisa pemecatan, ini tidak main-main. Pemerintah daerah tegas dalam hal ini," ujar Hamdan
Sikap tegas diambil oleh Inspektorat ini lantaran banyaknya perkara yang melibatkan para ASN Kades dan perangkat desa khususnya pada masalah asusila.
Oleh sebab itu pemerintah daerah langsung bersikap dengan melakukan pengawasan bersama Satpol PP dengan menggelar razia di sejumlah lokasi di Kabupaten Bengkulu Selatan.
"Satpol PP juga akan melakukan pengawasan ketat. Nanti razia disetiap jam kerja ataupun tempat hiburan," tambah Hamdan.
Secara terpisah, Kepala Satpol PP Kabupaten Bengkulu Selatan Erwin Muchsin S.Sos mengatakan, saat ini razia maupun patroli rutin terus berlangsung, dan yang terus menjadi sorotan adalah ASN kades dan perangkat desa.
BACA JUGA:Operator Sosial di Desa Bisa Verifikasi Penerima Bansos, Ini Penjelasannya