Untuk formasi JPTP yang dibutuhkan, Staf ahli Bupati bidang ekonomi, keuangan dan pembangunan.
Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD), Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Mukomuko.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah (DisperindagkopUKM), Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kepala Dinas Perhubungan, Kepala Badan Kesatuan bangsa politik (Kesbangpol) Kabupaten Mukomuko.
“Ada sembilan formasi yang tersedia, setiap masing-masing pendaftar boleh mendaftar lebih dari satu jabatan yang dilamar, maksimal tiga formasi,” jelasnya.
Sedangkan untuk syarat kualifikasi, pendidikan minimal Sarjana (S1) atau Diploma IV, memiliki kompetensi manajerial, kompetensi sosial kultural, dan kompetensi teknis sesuai dengan standar kompetensi jabatan yang ditetapkan.
Selanjutnya memiliki pengalaman jabatan dalam bidang tugas yang terkait dengan Jabatan yang akan diduduki secara kumulatif paling kurang selama 5 (lima) tahun.
Tidak sedang menduduki jabatan administrator atau jabatan fungsional jenjang ahli madya paling singkat 2 tahun.
“Pastinya mereka harus memiliki rekam jejak jabatan, integritas dan moralitas yang baik.
Dengan usia paling tinggi 56 tahun, serta sehat Jasmani rohani, dan bebas narkoba,” sampainya.
Lanjutnya, berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkup Pemerintah Kabupaten Mukomuko atau Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Bengkulu.
Memiliki Pangkat golongan ruang paling rendah Pembina, IV A.
Kemudian penilaian Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan Penilaian Prestasi Kerja PNS sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 tahun terakhir.
Serta tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang dan atau tingkat berat dalam jangka waktu 5 tahun terakhir, serta tidak sedang menjalani hukuman disiplin atau tidak dalam proses pemeriksaan pelanggaran disiplin.
“Kita juga minta mereka menyerahkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) pajak penghasilan dan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara (LHKPN) atau Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN), tahun lapor terakhir.
Untuk informasi lebih lengkap dapat langsung ke BKPSDM Mukomuko, atau diakses di bkpsdm.mukomukokab.go.id.,” tutupnya.