Terdakwa Pencucian Uang Bank BSI Divonis 8 Tahun, Kuasa Hukum Banding

Reporter: Wesjer Tourindo |

Editor: M. Rizki Amanda Lubis |

Kamis , 30 Oct 2025 - 22:47

MENATAP: Terdakwa Yogi menatap kamera usai divonis ia meninggalkan ruangan sidang, Kamis 30 Oktober 2025. WEST JER TOURINDO/RB--

Dede menegaskan pihaknya akan menempuh jalur banding agar majelis hakim tinggi dapat menilai ulang fakta hukum dalam perkara tersebut.

Sementara itu, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejati Bengkulu, Lucky Selvano Marigo, SH, MH menyatakan masih mempertimbangkan langkah hukum berikutnya.

“Kami menyatakan pikir-pikir selama tujuh hari ke depan,” kata Lucky dalam persidangan.

Kasus ini berawal dari perkara fraud dana nasabah Bank BSI Cabang Bengkulu yang melibatkan Tiara Kania Dewi, istri terdakwa.

Tiara sebelumnya telah divonis bersalah atas tindak pidana tersebut. Berdasarkan pengembangan kasus, suaminya kemudian diduga ikut menikmati hasil kejahatan dan diproses dalam perkara TPPU jilid II.

terdakwa pencucian uang bank bsi divonis 8 tahun, kuasa hukum banding                            koranrb.id – majelis hakim pengadilan negeri bengkulu menjatuhkan vonis delapan tahun penjara terhadap terdakwa kasus tindak pidana pencucian uang (tppu) hasil fraud bank syariah indonesia (bsi). 
putusan dibacakan dalam sidang yang digelar, kamis 30 oktober 2025, dipimpin hakim ketua edi sanjaya lase, sh.
terdakwa juga dijatuhi denda rp10 miliar subsidair dua bulan kurungan. 
namun, penasihat hukum terdakwa, yogi ferdiansyah dan dede frastien, sh, mh, menyatakan akan mengajukan banding karena menilai putusan majelis hakim tidak sesuai dengan ketentuan hukum.
baca juga:dugaan korupsi fasilitas kredit bank ke pt dsm rugikan negara rp1 triliun
baca juga:fakta baru terungkap di sidang korupsi perjalanan dinas dprd kaur
“kami tidak sependapat dengan vonis majelis hakim hari ini, maka kami banding,” ujar dede usai sidang.
menurut dede, dua pasal yang digunakan hakim dalam memutus perkara dinilai tidak tepat.
ia menilai pasal 63 ayat (1) huruf c undang-undang nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah tidak relevan, karena kliennya bukan bagian dari direksi perbankan atau pihak yang secara langsung terlibat dalam tindak pidana fraud.
“klien kami bukan termasuk pihak yang diatur dalam pasal tersebut. ia tidak memiliki kewenangan perbankan dan tidak mengetahui adanya tindak pidana,” tegasnya.
selain itu, pasal kedua yang digunakan untuk menjerat kliennya, yakni pasal 64 ayat (1) kuhp dan pasal 5 ayat (1) jo pasal 10 undang-undang nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tppu, juga dinilai tidak memenuhi unsur kesengajaan.
baca juga:meski anggaran efisien, dispar kota bengkulu siapkan kalender event wisata 2026
baca juga:medy pebriansyah ditunjuk jadi plt direktur pdam tirta hidayah bengkulu
“pencucian uang itu dilakukan dalam keadaan sadar, sedangkan klien kami tidak tahu uang yang digunakan berasal dari hasil kejahatan istrinya, tiara kania dewi,” jelas dede.
dede menegaskan pihaknya akan menempuh jalur banding agar majelis hakim tinggi dapat menilai ulang fakta hukum dalam perkara tersebut.
sementara itu, jaksa penuntut umum (jpu) kejati bengkulu, lucky selvano marigo, sh, mh menyatakan masih mempertimbangkan langkah hukum berikutnya.
“kami menyatakan pikir-pikir selama tujuh hari ke depan,” kata lucky dalam persidangan.
baca juga: tpa air sebakul krisis kapasitas, pemkot bengkulu siapkan langkah darurat
baca juga:pemda bengkulu utara paparkan peluang investasi rp106 miliar kawasan wisata kemumu 
kasus ini berawal dari perkara fraud dana nasabah bank bsi cabang bengkulu yang melibatkan tiara kania dewi, istri terdakwa. 
tiara sebelumnya telah divonis bersalah atas tindak pidana tersebut. berdasarkan pengembangan kasus, suaminya kemudian diduga ikut menikmati hasil kejahatan dan diproses dalam perkara tppu jilid ii.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Jumat 31 Oktober 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan