Pemkab Lebong Benahi DTKS, Ribuan Data Penerima Bansos Terindikasi Tak Akurat
BINCANG: Wabup Bambang ASB saat berbincang dengan penerima Bansos, beberapa waktu lalu--ABDI/RB
TUBEI, KORANRB.ID - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lebong melakukan pembenahan besar-besaran terhadap Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) setelah menemukan banyaknya data penerima bantuan sosial yang terindikasi tidak akurat.
Ketidaktepatan ini dinilai mengacaukan penyaluran berbagai program bantuan, seperti PKH dan BPNT, sehingga pemerintah daerah bergerak cepat melakukan pendataan ulang secara menyeluruh.
Dinas Sosial Kabupaten Lebong telah membentuk tim telaah khusus untuk menelusuri kembali seluruh data penerima.
BACA JUGA:Pagi Ini, Paripurna PAW DPRD Kepahiang
Langkah ini diambil setelah Wakil Bupati Lebong, Bambang ASB menyuarakan keprihatinan mendalam atas temuan data yang bertolak belakang dengan kondisi ekonomi warga di lapangan.
Menurutnya, masih banyak warga mampu yang justru tercatat sebagai penerima bantuan, sementara keluarga miskin yang seharusnya dilindungi malah tidak masuk dalam DTKS.
Ia menilai kondisi tersebut bukan hanya kesalahan teknis, tetapi berpotensi merampas hak masyarakat miskin.
Dalam sistem desil, desil 1–5 menggambarkan kelompok sangat miskin hingga menengah.
BACA JUGA: Dana Desa Non-Earmark, DJPb Pastikan Desa di Bengkulu Aman dari Risiko Gagal Bayar
Di Lebong, lebih dari 22 ribu KK masuk dalam lima kategori ini.
Banyaknya data tidak valid membuat pemerintah daerah menilai verifikasi ulang sebagai langkah yang tidak bisa ditawar lagi.
Kabid Perlindungan dan Jaminan Sosial, Leni Marlena, mengungkapkan bahwa telaah mendalam terhadap data bermasalah telah rampung.
Hasilnya kini berada di meja Bupati untuk dievaluasi dan ditindaklanjuti.
BACA JUGA:Kunjungan dan Koleksi Buku Minim, Perpusda Mesti Berbenah
- Tag
- Share
-
-
