HUT ke-57 Bengkulu Fokus pada Pembangunan dan UMKM

KORANRB.ID – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu memastikan peringatan HUT ke-57 tidak sekadar seremoni tahunan, tetapi menjadi momentum memperkuat pembangunan daerah dan kontribusi nyata bagi masyarakat.

Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu, Herwan Antoni, menegaskan bahwa setiap kegiatan HUT tahun ini dirancang agar memberi manfaat langsung bagi warga dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

“Kegiatan tahun ini lebih produktif dan berfokus pada pembangunan Bengkulu. Kita ingin setiap kegiatan memberi manfaat langsung bagi masyarakat,” ujar Herwan.

Rangkaian kegiatan HUT akan diawali dengan jalan sehat dan launching resmi HUT ke-57 pada 15 November 2025, bertepatan dengan peringatan Hari Kesehatan Nasional (HKN). Acara ini akan menjadi simbol kebersamaan masyarakat dan semangat hidup sehat.

BACA JUGA:Lengkapi BP 2 Tersangka PPG Seluma, Segera Dilimpahkan ke JPU

BACA JUGA:Bengkulu Krisis Guru Agama Kristen, Banyak Segera Pensiun

Selanjutnya, Pemprov Bengkulu bekerja sama dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) akan menggelar Lomba Desa se-Sumatera Bagian Selatan (Sumbagsel) pada 22–23 November 2025. Kegiatan ini menjadi ajang adu inovasi antar desa dalam pengembangan potensi lokal dan pemberdayaan masyarakat.

Puncak peringatan HUT ke-57 akan dilaksanakan pada 8 Desember 2025 di Berendo Merah Putih, Masjid At-Taqwa Bengkulu. Acara akan diisi dengan bazar UMKM serta penyerahan sertifikat halal bagi pelaku usaha lokal yang menggandeng Bank Indonesia dan sejumlah lembaga lainnya.

“Malam puncak bukan pesta rakyat seperti sebelumnya, tapi ajang menampilkan produk UMKM dan memberikan manfaat ekonomi nyata,” tegas Herwan.

Selain kegiatan utama, peringatan HUT juga akan diisi dengan upacara resmi, rapat paripurna istimewa DPRD Provinsi Bengkulu, dan penganugerahan gelar adat bagi tokoh berjasa bagi daerah.

BACA JUGA:Realisasi Dana Desa Harus Sesuai Perbup, Menyimpang, Akan Ada Tindakan Tegas

BACA JUGA:Bupati Rachmat Pastikan Kelanjutan Pembayaran TPP Tergantung Keuangan Daerah

Herwan menambahkan, seluruh kegiatan disusun dengan prinsip efisiensi dan akuntabilitas mengingat kondisi keuangan daerah yang tengah melakukan penyesuaian anggaran.

“Setiap kegiatan harus berdampak dan bermanfaat, apalagi dalam kondisi efisiensi anggaran dan pengurangan TKD,” tutupnya.