Penertiban PKL Pasar Minggu Diwarnai Ketegangan, Pedagang Geruduk Kantor Walikota

Reporter: Hendri Saputra |

Editor: Ade Haryanto |

Selasa , 25 Nov 2025 - 23:02

TERTIBKAN: PKL Pasar Minggu terlibat aksi dorong dengan Satpol PP Kota Bengkulu dalam operasi penertiban pasar kemarin.--HENDRI SAPUTRA/RB

BENGKULU, KORANRB.ID - Upaya Pemerintah Kota (Pemkot) Bengkulu menertibkan Pedagang Kaki Lima (PKL) di kawasan Pasar Minggu pada Selasa, 25 November 2025, diwarnai ketegangan.

Sejumlah pedagang menolak dipindahkan dan sempat melakukan perlawanan dengan menyiram air ke petugas Satpol PP Kota Bengkulu.

Penertiban dilakukan oleh Satpol PP dengan dukungan personel TNI dan Polri untuk menjaga situasi tetap aman dan kondusif.

Kasatpol PP Kota Bengkulu, Sahat M. Situmorang, menegaskan bahwa langkah penataan memiliki dasar hukum yang jelas.

“Kami berpegang pada Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 3 Tahun 2008.

Jalan, badan jalan, dan trotoar bukan milik kelompok tertentu, tetapi milik seluruh warga Kota Bengkulu,” ujarnya.

Menurut Sahat, sebanyak 408 ribu penduduk Kota Bengkulu berhak mendapatkan kenyamanan dan ketertiban di ruang publik.

Karena itu, penertiban menjadi bagian dari kewajiban pemkot Bengkulu menjaga keteraturan kota.

Meski demikian, Sahat mengakui para pedagang mengeluhkan turunnya pendapatan bila harus berjualan di lokasi resmi yang disediakan.

Keluhan ini, katanya, akan ditindaklanjuti lewat komunikasi intensif.

“Mereka menyampaikan bahwa di tempat yang sudah ditentukan, penjualan menurun.

Ini tentu kita cari solusinya melalui dialog,” ucapnya.

penertiban pkl pasar minggu  diwarnai ketegangan, pedagang geruduk kantor walikota                            bengkulu, koranrb.id - upaya pemerintah kota (pemkot) bengkulu menertibkan pedagang kaki lima (pkl) di kawasan pasar minggu pada selasa, 25 november 2025, diwarnai ketegangan.
sejumlah pedagang menolak dipindahkan dan sempat melakukan perlawanan dengan menyiram air ke petugas satpol pp kota bengkulu.
penertiban dilakukan oleh satpol pp dengan dukungan personel tni dan polri untuk menjaga situasi tetap aman dan kondusif.
kasatpol pp kota bengkulu, sahat m. situmorang, menegaskan bahwa langkah penataan memiliki dasar hukum yang jelas.
baca juga:jamkesda bengkulu tengah tetap dialokasikan rp10 miliar di 2026
“kami berpegang pada peraturan daerah kota bengkulu nomor 3 tahun 2008.
jalan, badan jalan, dan trotoar bukan milik kelompok tertentu, tetapi milik seluruh warga kota bengkulu,” ujarnya.
menurut sahat, sebanyak 408 ribu penduduk kota bengkulu berhak mendapatkan kenyamanan dan ketertiban di ruang publik. 
karena itu, penertiban menjadi bagian dari kewajiban pemkot bengkulu menjaga keteraturan kota.
baca juga:alur semakin pulih, lalu lintas logistik jelang nataru tanpa hambatan
meski demikian, sahat mengakui para pedagang mengeluhkan turunnya pendapatan bila harus berjualan di lokasi resmi yang disediakan.
keluhan ini, katanya, akan ditindaklanjuti lewat komunikasi intensif.
“mereka menyampaikan bahwa di tempat yang sudah ditentukan, penjualan menurun.
ini tentu kita cari solusinya melalui dialog,” ucapnya.
baca juga:perumda targetkan ipa pematang tiga beroperasi 2027
pemkot bengkulu, lanjut sahat, membuka ruang komunikasi luas, bahkan menawarkan pendekatan langsung ke pedagang untuk memahami kondisi sosial-ekonomi mereka.
“kalau perlu kita berkunjung ke rumahnya.
jika ada kesulitan ekonomi, bisa diusulkan bedah rumah, bantuan sosial, atau bantuan pendidikan untuk anak-anak mereka,” jelasnya.
sahat menegaskan bahwa penertiban tidak hanya soal memindahkan pedagang, tetapi memastikan mereka tetap bertahan secara ekonomi melalui program bantuan pemerintah.
baca juga:apbd ta 2026 rp1,2 triliun ketok palu, pemkot fokus benahi pendapatan dan regulasi
“kita ingin ketertiban kota terjaga, tapi pedagang juga tidak terbebani.
pemerintah siap membantu mengurangi beban mereka,” pungkasnya.
di sisi lain, para pkl pasar minggu kembali menyuarakan kekecewaan terhadap proses penataan yang dinilai tidak melibatkan mereka dalam dialog terbuka. 
menurut mereka, hingga kini belum ada pertemuan resmi dengan pemerintah untuk membahas solusi penataan.
baca juga:bengkulu tengah dan kejari sepakat terapkan keadilan restoratif
“permintaan kami sudah jelas, sebelum solusi ditetapkan, harus ada proses dialog.
tapi selama ini kami tidak pernah diajak berdiskusi,” ujar ketua pkl pasar minggu, edi susanto. 
para pedagang menegaskan bahwa mereka tidak menolak penataan, tetapi meminta kebijakan tersebut mempertimbangkan kondisi ekonomi yang mereka hadapi setiap hari. 
mereka mengusulkan adanya ruang sepanjang 15 meter di area tembok mega mall sebagai lokasi relokasi yang dinilai lebih layak.
baca juga:disiapkan anggaran rp40 miliar, penataan ddts dimulai tahun depan
“permintaan kami itu ada kajiannya.
tapi kami tidak pernah diajak duduk bersama,” tegasnya
pkl juga menilai langkah penertiban selama ini terlalu mengedepankan pendekatan represif.
“kalau tidak pernah diajak duduk bersama, artinya mereka menggunakan tangan besi. hanya menuruti kehendak mereka sendiri,” ujarnya.
baca juga:bengkulu tengah siapkan strategi baru tingkatkan pad 2026
mereka menyebut, penataan seharusnya tidak hanya fokus pada pengaturan fisik, tetapi juga pemberdayaan pedagang kecil.
“kami ini perlu makan, anak perlu makan, dagang perlu modal.
ini bukan sekadar konsep penataan,” ungkapnya.
selain itu, pedagang menyoroti perda nomor 6 tahun 2020 tentang pasar tradisional yang menurut mereka layak menjadi acuan teknis dalam penataan. 
baca juga:disiapkan anggaran rp40 miliar, penataan ddts dimulai tahun depan
mereka meminta pemkot bengkulu meninjau ulang spesifikasi pembangunan kawasan agar tidak bertentangan dengan aturan.
terkait tawaran relokasi ke pasar tradisional modern (ptm), edi mengaku tidak yakin lokasi itu mampu mendukung usaha mereka.
“ptm silakan dilihat sendiri. kenapa banyak pedagang keluar lagi dari sana? itu saja sudah menjadi pertanyaan,” sampainya. 
mereka khawatir relokasi ke tempat dengan transaksi sepi akan membuat mereka merugi.
baca juga:bengkulu tengah siapkan strategi baru tingkatkan pad 2026
para pkl berharap pemkot bengkulu segera membuka ruang dialog agar penataan pasar minggu dapat menghasilkan solusi yang adil tanpa merugikan pihak manapun.
pkl aksi di kantor walikota bengkulu 
sementara itu, usai penertiban di pasar minggu, para pedagang kaki lima (pkl) langsung mendatangi kantor walikota bengkulu sekitar pukul 12.00 wib untuk meminta dialog langsung dengan walikota bengkulu, dedy wahyudi.
“sesuai pembahasan di pasar minggu tadi, kami seharusnya berdialog langsung dengan walikota pada pukul 13.00 wib,” ujar ketua perkumpulan pedagang pasar minggu bengkulu (p3mb), edi susanto.
baca juga:kuota cjh lansia bengkulu hanya 68 orang, tertua berusia 96 tahun
dialog tersebut direncanakan untuk meminta kejelasan soal nasib para pedagang yang akan dipindahkan dari lokasi berdagang mereka.
“kehadiran kami ingin meminta dan memperjelas nasib serta status keberadaan kami sebagai pkl di pasar minggu kota bengkulu,” jelas edi.
namun, harapan untuk bertemu langsung dengan walikota tidak terwujud, pertemuan tersebut hanya diwakilkan oleh jajaran pejabat lainnya. 
karena dianggap tidak mendapat keputusan yang jelas, para pedagang akhirnya membubarkan diri dari kantor walikota bengkulu.
baca juga:mukomuko siapkan program tugas belajar asn tahun 2026
“beberapa kali kami meminta dialog dan diskusi langsung dengan walikota bengkulu, tetapi hasilnya nol besar,” ungkap edi. 
ia menegaskan bahwa para pedagang hanya akan melanjutkan dialog jika walikota hadir secara langsung. 
“kalau kami tidak bertemu langsung dengan walikota, kami bubar.
kami menunggu pertemuan langsung dengan walikota,” tegasnya.
baca juga:mukomuko usulkan rp237 juta untuk rehabilitasi sosial
di sisi lain, sejumlah pkl pasar minggu terus menyuarakan penolakan relokasi, protes juga disampaikan melalui pemasangan spanduk di kawasan pasar minggu. 
spanduk-spanduk tersebut memuat keluhan hingga seruan kepada presiden republik indonesia agar melihat kondisi warga yang merasa “menderita” akibat kebijakan penertiban pemerintah kota.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Rabu 26 November 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan