Tingkatkan Kesejahteraan, Ini Dilakukan DPRD Bengkulu Utara Perjuangkan Guru Non ASN Menjadi PPPK

Reporter: Tri Shandy Ramadani |

Editor: Riky Dwiputra |

Minggu , 12 May 2024 - 20:52

Tingkatkan kesejahteraan, ini dilakukan DPRD Bengkulu Utara perjuangkan guru non ASN menjadi PPPK --shandy/rb

Namun ia yakin ada jalan yang bisa ditempuh agar ada peluang mereka yang berstatus guru non ASN di Bengkulu Utara bisa diangkat lebih cepat.

“Maka memerlukan pengajuan ke Kementerian, sehingga guru-guru yang sudah mengabdi bertahun-tahun bahkan ada yang belasan tahun ini bisa diangkat menjadi PPPK,” terangnya.

Meskipun gagal lolos dalam tes PPPK yang dilakukan, namun menegaskan secara kualitas guru-guru tersebut sudah tidak perlu diragukan lagi.

Apalagi mereka sudah mengajar belasan tahun dan memegang tanggung jawab sebagai tenaga pendidik.

“Diangkat sebagai PPPK adalah cita-cita dan satu-satunya peluang bagi guru terutama bagi mereka yang sudah tidak mungkin mengikuti tes CPNS karena melewati batas usia,” terangnya. (qia/adv)

tingkatkan kesejahteraan, ini dilakukan  dprd bengkulu utara perjuangkan guru non asn menjadi pppk                             koranrb.id – saat ini pemerintah tengah merekrut pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau pppk besar-besaran. 
disamping memang masih ada perekrutan tes cpns meskipun dalam jumlah yang terbatas atau jauh lebih kecil dari jumlah pppk yang direkrut setiap tahunnya. 
tingkatkan kesejahteraan, ini dilakukan  dprd bengkulu utara perjuangkan guru non asn menjadi pppk. 
meskipun bengkulu utara mendapatkan kuota perekrutan pppk yang cukup besar setiap tahunnya, bahkan lebih besar dibandingkan kabupaten lain. 
baca juga:bahan lkpj, dprd bengkulu utara bentuk pansus bedah keberhasilan program 2023
baca juga:dprd bengkulu utara siap dukung pemerintahan bersih pertahankan wtp 
namun nyatanya hal tersebut belum dapat menyerap keinginan masyarakat, terutama untuk formasi tenaga kependidikan atau tenaga guru.
meskipun perekrutan kuota pppk tenaga pendidikan besar, namun jumlah guru non aparatur sipil negara (asn) atau tenaga honorer dan tenaga guru kontrak di bengkulu utara masih cukup besar. 
baik mereka yang dibayar oleh daerah melalui apbd maupun dibayar oleh masing-masing sekolah. 
sebagian mereka belum gagal dalam mengikuti tes pppk lantaran jumlahnya terbatas atau tidak dapat melampaui nilai ambang batas. 
baca juga:kpu tetapkan pdi-p raih kursi ketua, ini 30 calon terpilih dprd bengkulu utara 
baca juga:hermedi berpeluang besar jadi ketua dprd bengkulu utara, ini 2 nama calon wakil ketua dprd
dprd bengkulu utara memperjuangkan upaya agar semua guru non asn tersebut bisa diangkat minimal menjadi pppk.
termasuk meminta pemda bengkulu utara mengajukan pada kementerian pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi (kemenpanrb) terkait kemungkinan perekrutan dan persyaratan lain. 
sehingga ada peluang yang lebih besar bagi guru non asn yang sudah bertahun-tahun bertugas namun gagal dalam tes pppk. 
komisi i dprd bengkulu utara menggelar rapat dengan pendapat bersama perwakilan guru non asn yang gagal dalam tes pppk. 
baca juga:ini prediksi formasi pimpinan dprd bengkulu utara 
baca juga:ini daftar lengkap 30 caleg terpilih dprd bengkulu utara hasil pleno kpu bengkulu utara 
termasuk juga menghadirkan dinas pendidikan dan kebudayaan serta badan kepegawaian dan pengembangan sumberdaya manusia (bkpsdm). 
keduanya adalah opd yang terkait dengan pelaksanaan perekrutan pppk dan penanggung jawab guru, termasuk guru non asn. 
ketua komisi i dprd bengkulu utara hasdiansyah menerangkan jika dprd meminta pemda bengkulu utara mencoba mengajukan agar tetap ada peluang besar bagi guru non asn yang belum lulus tes pppk. sehingga mereka bisa diangkat menjadi pppk. 
“karena mereka juga sudah mengabdi rata-rata diatas lima tahun dan dengan pendapatan yang tentunya rendah,” terangnya. 
baca juga:wajah baru bermunculan, pdi perjuangan masih pegang kursi ketua dprd bengkulu utara
baca juga:ketua dprd bengkulu utara : percepatan pendidikan jadi tanggung jawab bersama
ia menilai hal ini harus dipertimbangan oleh pemda bengkulu utara sehingga ada harapan bagi mereka untuk meningkatkan status pekerjaan dari tenaga non asn menjadi pppk. 
apalagi diketahui gaji guru non asn masih sangat kecil, apalagi mereka yang dibayar oleh sekolah masing-masing.
“maka dengan meningkat status mereka menjadi pppk, akan bisa mendorong peningkatan kesejahteraan guru di bengkulu utara,” terangnya.
dewan menyadari jika memang pengangkatan tenaga non asn menjadi pppk bukan kewenangan daerah. 
baca juga: dprd bengkulu utara kedepankan kekompakan 
baca juga:bangun sinersitas, dprd bengkulu utara rutin koordinasi dengan opd 
namun ia yakin ada jalan yang bisa ditempuh agar ada peluang mereka yang berstatus guru non asn di bengkulu utara bisa diangkat lebih cepat.
“maka memerlukan pengajuan ke kementerian, sehingga guru-guru yang sudah mengabdi bertahun-tahun bahkan ada yang belasan tahun ini bisa diangkat menjadi pppk,” terangnya. 
meskipun gagal lolos dalam tes pppk yang dilakukan, namun menegaskan secara kualitas guru-guru tersebut sudah tidak perlu diragukan lagi. 
apalagi mereka sudah mengajar belasan tahun dan memegang tanggung jawab sebagai tenaga pendidik.
“diangkat sebagai pppk adalah cita-cita dan satu-satunya peluang bagi guru terutama bagi mereka yang sudah tidak mungkin mengikuti tes cpns karena melewati batas usia,” terangnya. (qia/adv)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu Senin, 13 Mei 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan