Pemotongan 3 Persen Gaji Pekerja Tuai Kontroversi, Ketua MPR Respon Tapera

Reporter: Abdilatul Fatwa |

Editor: Riky Dwiputra |

Rabu , 29 May 2024 - 21:20

Pemotongan 3 persen gaji pekerja tuai kontroversi, Ketua MPR respon Tapera --BP Tapera

Masyarakat tidak mengetahui manfaat dari pemotongan gaji bulanan mereka. Maka, wajar jika timbul pro kontra dari kebijakan itu.

Agar tidak menjadi polemik di tengah masyarakat, kata mantan Ketua Komisi III DPR RI itu, penerapan Tapera harus ditunda.

"Supaya tidak menjadi pro kontra, ditunda dulu dan dilakukan sosialisasi sehingga masyarakat mengetahui manfaatnya," bebernya.

Direktur Kebijakan Publik Center of Economic and Law Studies (Celios) Media Wahyudi Askar juga mengatakan hal sama.

“Jadi kadang memang kita kebanyakan ikut seminar motivasi. Pemerintah sering ikut seminar motivasi jadi terlalu inovatif. Sampai yang nggak masuk akal pun dipajakin. Akhirnya saya sampai pada kesimpulan bahwa Indonesia ini unik,” ujar Media.

Tidak ada satu negara di dunia yang memaksa pekerjanya untuk berkontribusi secara masif dan mengerikan seperti Indonesia.

Bahkan Media menyebutkan, seolah-olah negara melakukan perampokan.

Kenapa? Karena memaksa para pekerja untuk melakukan iuran perumahan dan baru akan bisa diambil ketika sudah pensiun.

Jika Presiden Joko Widodo mengibaratkan iuran BP Tapera seperti BPJS Kesehatan, Media menilai sepertinya kurang pas.

Sebab, kebutuhan masyarakat terhadap kesehatan itu merupakan dasar dan bersifat melekat.

pemotongan 3 persen gaji pekerja tuai kontroversi, ketua mpr respon tapera                              pemotongan 3 persen gaji pekerja tuai kontroversi, ketua mpr respon tapera  
jakarta - potongan 3 persen dari gaji pekerja setiap bulan untuk iuran tabungan perumahan rakyat (tapera) menuai kontroversi di masyarakat. 
agak sulit rasanya menganalogikan iuran untuk rumah yang bisa dicairkan saat pensiun dengan bpjs kesehatan maupun bpjs ketenagakerjaan.
sebab, rumah merupakan ranah privat yang kebutuhannya tidak bisa digeneralisasi.
ketua mpr ri bambang soesatyo ikut merespon kebijakan tapera. 
baca juga: kebijakan potongan gaji untuk tapera bergejolak, dpr ambil langkah ini 
baca juga:jembatan bukit rusak berat belum diperbaiki, dinas pupr janjikan ini
bamsoet, sapaan akrabnya mengatakan, aturan tersebut harus dikaji ulang secara mendalam, karena menimbulkan pro kontra di tengah-tengah masyarakat.
"harus dikaji kembali," terangnya di komplek parlemen, senayan.
mantan ketua dpr ri itu menyatakan, yang perlu dilakukan pemerintah adalah meningkatkan kemampuan daya beli masyarakat.
bukan malah memotong pendapatan masyarakat tanpa mengetahui manfaatnya.
baca juga:pilwakot bengkulu 2024, suhartono galang kekuatan parpol non parlemen 
baca juga:tujuh kali berturut-turut, pemprov bengkulu raih wtp di era gubernur rohidin
jadi, pendapatan setiap rumah tangga harus terus ditingkatkan, sehingga daya beli masyarakat bisa meningkatkan.
"jangan malah dipotong pendapatannya, karena masyarakat akhirnya tidak bisa mewujudkan kebutuhan rilisnya," bebernya.
selama ini, lanjut bamsoet, pemerintah tidak melakukan sosialisasi secara masif, sehingga masyarakat tidak mengetahui informasinya.
masyarakat tidak mengetahui manfaat dari pemotongan gaji bulanan mereka. maka, wajar jika timbul pro kontra dari kebijakan itu.
baca juga:tingkatkan kesehatan otak, ini 11 manfaat tahu bagi kesehatan
baca juga:tingkatkan kesehatan otak, ini 11 manfaat tahu bagi kesehatan
agar tidak menjadi polemik di tengah masyarakat, kata mantan ketua komisi iii dpr ri itu, penerapan tapera harus ditunda.
"supaya tidak menjadi pro kontra, ditunda dulu dan dilakukan sosialisasi sehingga masyarakat mengetahui manfaatnya," bebernya.
direktur kebijakan publik center of economic and law studies (celios) media wahyudi askar juga mengatakan hal sama. 
“jadi kadang memang kita kebanyakan ikut seminar motivasi. pemerintah sering ikut seminar motivasi jadi terlalu inovatif. sampai yang nggak masuk akal pun dipajakin. akhirnya saya sampai pada kesimpulan bahwa indonesia ini unik,” ujar media. 
baca juga:sering terlewatkan, penggantian filter oli kendaraan itu penting, kapan waktunya?
baca juga:kenali 5 penyebab timing belt putus dan cara perawatannya
tidak ada satu negara di dunia yang memaksa pekerjanya untuk berkontribusi secara masif dan mengerikan seperti indonesia.
bahkan media menyebutkan, seolah-olah negara melakukan perampokan.
kenapa? karena memaksa para pekerja untuk melakukan iuran perumahan dan baru akan bisa diambil ketika sudah pensiun. 
jika presiden joko widodo mengibaratkan iuran bp tapera seperti bpjs kesehatan, media menilai sepertinya kurang pas.
sebab, kebutuhan masyarakat terhadap kesehatan itu merupakan dasar dan bersifat melekat.
baca juga:cepat dan efektif! berikut 9 rekomendasi makanan penurun gula darah
baca juga:manfaat dan 5 gejala sensor map rusak yang jarang diketahui
sehingga kebutuhannya relatif umum dan wajar ketika golongan yang mampu membantu yang miskin.
begitu pula bpjs ketenagakerjaan. karena para pekerja terdapat dihadapkan pada risiko kecelakaan kerja.
yang mana sifat iurannya sebagai asuransi.
misalnya, ketika seorang ayah meninggal saat bekerja dan merupakan satu-satunya pencari nafkah di keluarga. praktis akan memengaruhi kondisi ekonomi maupun keuangan istri dan anaknya. 
“bisa miskin tiba-tiba. dan itu risetnya clear. jadi dua itu, bpjs kesehatan dan bpjs ketenagakerjaan, bahwa memang ketika ada asuransi atau jaminan ketika terjadi shock secara finansial akibat kesehatan, meninggal, atau kecelakaan kerja itu ditopang oleh asuransi. jadi negara step up kemudian menyediakan fasilitas asuransi melalui mobilisasi uang publik untuk disalurkan bagi mereka yang membutuhkan,” jelas media.
secara teori ekonomi sektor publik, kesehatan, pendidikan, dan keselamatan tenaga kerja merupakan public goods.
artinya tiga aspek tersebut harus disediakan oleh negara.
sedangkan, perumahan di negara manapun akan selalu menjadi kebutuhan privat.
karena memang alaminya perumahan itu sangat individualis. terdapat aspek ownership dan keputusan untuk membeli rumah atau tidak. 
“apakah mau tinggal di rumah orang tua? mau rumah mewah atau sederhana? artinya ada kebutuhan yang tidak terbatas. sehingga ketika itu dijadikan public goods, kekacauan pasti akan terjadi,” terangnya.
contoh, ketika semua masyarakat disediakan rumah, disuruh bayar iuran, dan bayar pajak maka ekosistem ekonomi kemungkinan akan colapse.
meski pemerintah membuat rumah, belum tentu memenuhi kebutuhan masyarakat. ketika pemerintah membuatkan rumah di bekasi timur, belum tentu semua masyarakat mau tinggal di sana.
“banyak variabel yang memengaruhi kebutuhan seseorang untuk beli rumah yang tidak dapat dipenuhi pemerintah,” imbuh dosen universitas gadjah mada itu. (**)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Kamis 30 Mei 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan