PT DDP versus Petani, Konflik Agraria 27 Tahun

Reporter: Firmansyah |

Editor: Riky Dwiputra |

Rabu , 19 Jun 2024 - 22:03

PT DDP versus petani, konflik agraria 27 tahun --firmansyah/rb

Berbicara tugas pokok dan fungsi (tupoksi), yang menguasai data serta sertifikat HGU yaitu pihak Kementerian ATR/BPN.

Khusus untuk perpanjangan dan legalitas HGU yang sertifikatnya penguasaannya berada di bawah kewenangan Kementerian.

Sedangkan Pemerintah daerah dalam hal ini Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mukomuko kewenangan dalam urusan HGU, hanya bisa menjaga kondisi kondusifitas dari pada investasi saja.

“PT DDP berbenturan dengan beberapa kelompok masyarakat karena, lahan garapan maka dari itu kami berharap persoalan ini dapat segera memiliki titik terang,”katanya.

Juni menambahkan, pihak Kementerian (ATR/BPN) dalam hal ini Kantah Mukomuko memiliki peran sebagai ujung tombak berkaitan dengan usulan dan pelaporan kondisi dilapangan dan berkoordinasi juga ke Kantor Wilayah (Kanwil) ATR/BPN Bengkulu.

Jelaskan apa yang terjadi sampaikan progres ke Publik dengan harapan masyarakat tau.

Kemudian juga perlu digarisbawahi kewenangan untuk mencabut HGU bukan berada di tingkat Kabupaten.

Jadi dalam hal ini, ketegasan pihak Kementerian ATR/BPN lah yang menjadi penentu agar konflik ini dapat segera dituntaskan.

Walaupun ada dampak sosial yang timbulkan.

“Penyelesaian konflik HGU PT BBS ini ada di tangan Kanwil ATR/BPN Bengkulu, dan tentunya melalui Kantah Mukomuko juga, bukan di Pemkab maupun di Pemerintah Provinsi (Pemprov), namun meskipun demikian, kami akan terus membantuu dalam penyelesaian konflik tersebut,”terangnya.

Menanggapi konflik agraria yang berkepanjang di Mukomuko, Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Bengkulu Abdullah Ibrahim Ritongah mengatakan, pada dasarnya dalam penyelesain konflik agraria ini, keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi.

Maka dari itu Walhi Bengkulu juga meminta semua pihak dalam menjalankan tugas harus memperhatikan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan tidak melebihi standar yang telah ditetapkan. Kemudian juga untuk Kantor Pertanahan (Kantah) Mukomuko, sebagai ujung tombak dari Kementerian ATR/BPN dapat menjalankan prosedural secara terbuka dan mempublis apa yang telah dilaksanakan. Karena transparansi sangat dibutuhkan saat ini.

“Masuknya investore ke daerah, harus dapat memberikan income baik ke pemerintah, dan kepada masyarakat daerah. Apa yang terjadi saat ini konflik ke dua belah pihak yang tak kunjung usai menggambarkan proses tersebut belum berjalan. Maka dari itu Walhi Bengkulu mendesak tim Pansus penyelesaian konflik HGU, dapat bekerja lebih maksimal, sehingga masyarakat tidak di rugikan,” tandasnya.

pt ddp versus petani, konflik agraria 27 tahun                             koranrb.id – sampai dengan saat ini penyelesaian permasalahan konflik agraria yang terjadi antara  pt daria darma pratama (ddp) versus petani tak kunjung memiliki kejelasan.
tidak hanya satu titik gesekan antara petani penggarap yang merupakan warga desa penyanggah dengan pihak perusahaan.
tetapi ada 3 titik. 
yang pertama terjadi di kecamatan kecamatan malin deman, masyarakat tidak menerima pt ddp memanen sawit di lahan yang digarap masyarakat selama 15 tahun, yang diklaim masyarakat bukan lahan hak guna usaha (hgu) pt ddp.
konflik lahan eks perkebunan pt pt. bumi bina sejahtera (bbs) antara petani dengan pt ddp sudah berlangsung sejak 27 tahun yang lalu.
baca juga:konflik petani versus pt ddp di mukomuko tak kunjung berakhir, begini perkembangannya 
baca juga:buntut konflik agraria pt ddp vs petani, irt alami keguguran karena stres ditetapkan tersangka
dalam kurun waktu tersebut sudah tidak terhitung berapa korban yang telah jatuh. 
“konflik agraria ini sudah terjadi sejak tahun 1997 yang artinya sudah terjadi selama 27 tahun. awalnya lahan hgu pt bbs terindikasi terlantar berdasarkan surat no. 3207/22.15-500/viii/2009 yang dikeluarkan kementerian agraria tata ruang, badan pertanahan nasional (atr/bpn) tahun 2009 lalu. kemudian di tahun 2005 lahan ini di klaim oleh pt ddp dan mulai menggarap lahan dengan cara mengusir dan memaksa petani menerima konpensasi bahkan melakukan intimidasi,” kata budi anggota kanopi hijau indonesia yang mendampingi perjalanan petani maju bersama (pmb) malin deman.
budi menambahkan, dalam penyelesaian konflik ini masyarakat petani penggarap menilai dari proses perpindahaan izin hgu dari pt bbs hingga saat ini pt ddp secara diam-diam terus mengurus izin perpanjangan hgu dilakukan tanpa ada evaluasi yang dilakukan pihak terkait baik dari pemerintah daerah, hingga pihak kantor pertanahan (kantah) atr/bpn sendiri.
“saat ini kami hanya bisa pasrah, namun kami akan terus berupaya memperjuangkan hak masyarakat lokal yang menggantungkan hidpunya dari lahan tersebut,” sampainya.
baca juga:warga vs 30 satpam bentrok perebutkan buah sawit, humas pt. ddp: oknum warga mencuri 
baca juga: lagi konflik pt ddp dan petani, pondok petani hangus dibom molotov diduga perbuatan satpam 
tidak hanya dengan kelompok tani pmb, pt ddp saat ini juga masih terus melanjutkan tututan perdata di pengadilan negeri (pn) mukomuko.
konflik ini juga berkaitan klaim lahan garapan. dalam perkara ini putusan tingkat pertama, tiga petani atas nama harapandi, rasuli dan ibnu amin, dinyatakan bersalah telah menghalang-halangi aktivitas perusahaan.
meskipun soal tuntutan ganti rugi dari pt ddp sebesar rp 7,2 miliar tersebut tidak dikabulan oleh hakim.
namun, pada putusan tingkat banding atau tingkat dua, para petani dinyatakan bersalah dan dihukum membayar denda rp 3 miliar.
baca juga:hakim terima gugatan pt ddp sebagian, petani berjuang sampai darah penghabisan 
baca juga: penolakan perpanjangan izin hgu ddp abe berlanjut, begini permintaan petani desa penyanggah
“kami pernah berfikir terkait konflik antara pt ddp dan petani yang terjadi dibeberapa titik di mukomuko, memiliki kuasa yang tinggi sehingga semua pihak yang seharusnya bisa menjadi penengah malahan tutup mata,”kata harapandi warga kecamatan ipuh salah seorang petani tergugat.
harapandi mengatakan, sebelumnya dia dan dua orang temannya sudah mendatangi pt ddp dan menanyakan kepada mereka tentang alas hak pt ddp di desa serami baru kecamatan malin deman kabupaten mukomuko.
sebab wilayah perkebunan yang dinyatakan milik pt ddp di desa serami baru itu, sebelumnya dijaga dan dirawat oleh petani tanjung sakti berada pada kondisi yang semak dan tidak terurus dengan baik. situasi ini juga sebenarnya yang membuat petani berani mengelola areal tersebut.
baca juga:pt ddp kembali pancing kemarahan warga, matok lahan hgu habis izin
baca juga:izin lokasi pt ddp bukan legalitas berusaha: menurut saksi ahli fakultas hukum unib
“pada saat itu pihak humas pt ddp yang diwakili oleh suwaryo menyatakan bahwa mereka baru memiliki izin prinsip. sementara berdasarkan pelajaran yang kami dapatkan saat belajar hukum kritis bersama dengan kanopi hijau indonesia, izin prinsip bukanlah alas hak yang dapat digunakan untuk mengelola lahan,”sampainya.
lanjutnya, hasil pertemuan tersebut dan adanya kondisi areal yang tidak terawat dengan baik, para petani akhirnya menggarap lahan tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidup. mereka membersihkan lahan dan mendirikan pondok.
yang pada akhirnya beberapa orang yang mengaku dari pihak pt ddp mendatangi petani menanyaka izin aktivitas yang dilakukan sebab mereka mengklaim lahan mereka.
namun ketika petani meminta menunjukkan alas hak berupa hgu pihak perusaahan tidak pernah bisa menunjukkan kepada petani maka dari itu terjadi perjuangan atas hak.
baca juga:sengketa pt ddp, dugaan fasilitasi hakim hingga lahan di luar hgu
baca juga:terungkap kebun pt ddp serami baru di luar hgu
“jadi bukan menghalang-halangi perusahaan, mereka tidak pernah bisa menunjukkan bukti alas hak, maka dari itu kami memperjuangkan apa yang menjadi garapan kami,”tutupnya.
sedangkan untuk titik konflik selanjutnya, juga berkaitan dengan klaim lahan pt ddp estate abe wilayah desa lubuk bento kecamatan pondok suguh dan petani sawit penggarap yang terjadi secara berulang-ulang.
dalam kondisi ini petani yang merupakan warga desa penyanggah kembali menjadi korban.
meskipun baik pemerintah pusat dan pemerintah daerah telah mengetahui izin hgu pt ddp estate abe telah habih dari desember 2021 lalu.
dengan berakhirnya izin hgu pt ddp tersebut masyarakat bergerak kompak dilakukan perpanjangan
. namun sayangnya belum jelas atas izin apa yang digunakan saat ini pihak perusahaaan terus beroperasi dan sering melakukan gesekan kepada warga yang akan memanen di lahan garapan.
"jika perusahaan ingin memperpanjang izin, kami koalisi masyarakat sipil (kms) yang mendamping petani desa penyanggah meminta dilakukan evaluasi akan izin yang diberikan kepada perusaahaan tersebut, sebab adanya pt ddp di wilayah kami hanya menambah sengsara masyarakat kami saja,” kata ketua koalisi masyarakat sipil (kms) kecamatan pondok suguh dedi hartono.
dedi menambahkan, masuknya investor menanamkan saham di daerah tentu menjadi sebuah harapan bagi masyarakat.
terutama dalam bidang kesejahteraan, baik menyediakan lapangan pekerjaan, memperhatikan masyarakat desa penyanggah melalui csr yang harus dikeluarkan.
namun sejauh ini masyarakat hanya dijadikan buruh yang jauh dari kesejahteraan serta tidak memiliki jaminan, bisa bekerja lama.
“paling tinggi warga kami jadi petugas kesamanan, buruh harian di perkebunan, yang bisa kapan saja dilakukan pemecatan oleh perusahaan. maka dari itu kami sepakat lebih baik lahan tersebut dikembalikan lagi ke pada masyarakat. agar masyarakat tidak merasa terjajah di rumah sendiri,”terangnya.
sementara itu, kepala dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu (dpmptsp) kabupaten mukomuko, juni kurnia diana, s.ap mengatakan, sebagai pengawas investasi daerah tentunya berharap penyelesaian konflik agraria ini harus di segerakan.
sebab jika tidak akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan kestabilan sosial masyarakat.
seperti yang telah disampaikan sebelumnya, sengketa atau konflik hgu yang memiliki kewenangan lebih dalam penyelesaiannya yaitu pihak kementerian atr/bpn.
berbicara tugas pokok dan fungsi (tupoksi), yang menguasai data serta sertifikat hgu yaitu pihak kementerian atr/bpn.
khusus untuk perpanjangan dan legalitas hgu yang sertifikatnya penguasaannya berada di bawah kewenangan kementerian.
sedangkan pemerintah daerah dalam hal ini pemerintah kabupaten (pemkab) mukomuko kewenangan dalam urusan hgu, hanya bisa menjaga kondisi kondusifitas dari pada investasi saja.
“pt ddp berbenturan dengan beberapa kelompok masyarakat karena, lahan garapan maka dari itu kami berharap persoalan ini dapat segera memiliki titik terang,”katanya.
juni menambahkan, pihak kementerian (atr/bpn) dalam hal ini kantah mukomuko memiliki peran sebagai ujung tombak berkaitan dengan usulan dan pelaporan kondisi dilapangan dan berkoordinasi juga ke kantor wilayah (kanwil) atr/bpn bengkulu.
jelaskan apa yang terjadi sampaikan progres ke publik dengan harapan masyarakat tau.
kemudian juga perlu digarisbawahi kewenangan untuk mencabut hgu bukan berada di tingkat kabupaten.
jadi dalam hal ini, ketegasan pihak kementerian atr/bpn lah yang menjadi penentu agar konflik ini dapat segera dituntaskan.
walaupun ada dampak sosial yang timbulkan.
“penyelesaian konflik hgu pt bbs ini ada di tangan kanwil atr/bpn bengkulu, dan tentunya melalui kantah mukomuko juga, bukan di pemkab maupun di  pemerintah provinsi (pemprov), namun meskipun demikian, kami akan terus membantuu dalam penyelesaian konflik tersebut,”terangnya.
menanggapi konflik agraria yang berkepanjang di mukomuko, direktur eksekutif wahana lingkungan hidup (walhi) bengkulu abdullah ibrahim ritongah mengatakan, pada dasarnya dalam penyelesain konflik agraria ini, keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi.
maka dari itu walhi bengkulu juga meminta semua pihak dalam menjalankan tugas harus memperhatikan standar operasional prosedur (sop) dan tidak melebihi standar yang telah ditetapkan. kemudian juga untuk kantor pertanahan (kantah) mukomuko, sebagai ujung tombak dari kementerian atr/bpn dapat menjalankan prosedural secara terbuka dan mempublis apa yang telah dilaksanakan. karena transparansi sangat dibutuhkan saat ini.
“masuknya investore ke daerah, harus dapat memberikan income baik ke pemerintah, dan kepada masyarakat daerah. apa yang terjadi saat ini konflik ke dua belah pihak yang tak kunjung usai menggambarkan proses tersebut belum berjalan. maka dari itu walhi bengkulu mendesak tim pansus penyelesaian konflik hgu, dapat bekerja lebih maksimal, sehingga masyarakat tidak di rugikan,” tandasnya.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Kamis 20 Juni 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan