7 Tsk Dugaan Korupsi RSUD Mukomuko Dilimpahkan ke Pengadilan, Ditahan di Polres Mukomuko

Reporter: Firmansyah |

Editor: Ade Haryanto |

Selasa , 16 Jul 2024 - 22:34

LENGKAPI: Beberapa Tsk RSUD Mukomuko tengah melengkapi berkas perkara beberapa waktu yang lalu.--Kejari MM/RB

KN terbesar terjadi dari 2016 sampai dengan 2019.

Sementara tahun 2020 dan tahun 2021 relatif lebih kecil. Rincian kerugian negara sesuai dengan pers realese kejari Mukomuko, yaitu 2016 sebesar Rp892.667.242.KN 2017 sebesar Rp901.161.017.KN 2018 naik hingga menjadi Rp1.178.081.344.

Setelah itu Pada 2019 KN kembali naik mencapai Rp1.385.986.661, dan merupakan yang terbesar.

Sedangkan Tahun 2020 dan 2021 angka KN berkurang Rp198.386.241 pada tahun 2020 dan pada 2021 KN menjadi Rp285.670.122.

Sementara 7 tersangka yang saat ini ditahan yaitu, Dr Tugur Anjas, mantan Direktur 2016 – 2020, Andi Fitriadi mantan Bendahara pengelaran BLUD 2016-2019, Afri Dinata mantan Kabid Keuangan 2018-2021, Harnovi mantan Kabid Pelayanan Medis 2017-2021, Khalik mantan Perbandaharan Verifikasi keuangan 2016-2021, Joni Mesra mantan Bendahara Pengeluaran BLUD 2020-2021, Herman mantan Kabid Keuangan 2016-2018.

7 tsk dugaan korupsi rsud mukomuko dilimpahkan ke pengadilan,  ditahan di polres mukomuko                            mukomuko, koranrb.id  – jaksa penuntut umum (jpu) kejaksaan negeri mukomuko akhirnya melimpahkan berkas perkara dan 7 tersangka dugaan korupsi rsud mukomuko ke pengadilan tipikor bengkulu.
ini setelah awal juli lalu penyidik kejari mukomuko menyerahkan 7 tersangka dan barang bukti ke jpu.
setelah dilimpahkan, maka status 7 tersangka dugaan korupsi rsud mukomuko sekarang ini menjadi kewenangan pihak pengadilan tipikor bengkulu.
“senin 15 juli 2024 berkas sudah masuk ke pengadilan tipikor bengkulu.
baca juga:realisasi pad sampah dari festival tabut capai rp21,1 juta
maka dari itu 7 tersangka ini sudah resmi menjadi tahanan pengadilan.
namun hingga kemarin 16 juli 2024, 7 tersangka masih berada di tahanan polres mukomuko,” terang kepala kejaksaan negeri (kejari) mukomuko, yusmanelly sh, mh melalui kasi intel radiman, sh, mh.
radiman menambahkan, saat ini jaksa penuntut umum (jpu) kejari mukomuko tinggal menunggu jadwal penetapan hari sidang dari pengadilan tipikor bengkulu. 
untuk 7 tersangka ini dikenakan tuntutan subsider pasal 3 jo, pasal 18 ayat (1) huruf a, huruf b, ayat (2) dan ayat (3) undang-undang ri nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan undang-undang ri nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 kuhp.
baca juga:coklit hampir rampung, 2.242 pemilih kaur tms
“untuk 7 tersangka batas terakhir ditahan di polres mukomuko paling lama hingga 23 juli 2024 mendatang, karena masa perpanjangan dari 4 juli 2024 lalu.
namun bisa saja lebih cepat dipindahkan ke rutan malabero bengkulu, tergantung pengadilan tipikor bengkulu,” terang radiman.
radiman menjelaskan, berkaitan dengan perkara ini kejari mukomuko menujuk 6 jpu atau p16a. 
dimana jpu inilah yang nantinya akan hadir bersama 7 tersangka di pengadilan, untuk mengungkap hal yang tidak disampaikan 7 tersangka saat ditanya oleh penyidik. 
baca juga:bengkulu tak lagi impor telur dari luar, produksi telur lokal mampu penuhi permintaan pasar
semua akan dikupas tuntas oleh jpu di depan hakim saat berada di pengadilan nantinya.
“tentunya 6 jpu ini, merupakan jaksa yang berkompeten dan memahami perkara ini.
sehingga tidak menutup kemungkinan banyak fakta baru yang akan terungkap nantinya ketika 7 tersangka dihadapkan di meja hijau,” tegasnya.
lanjutnya, dari 7 tersangka sampai dengan kemarin masih belum ada juga yang melakukan pengembalian kerugian negara (kn).
baca juga:p5 kurikulum merdeka digencarkan, tularkan makna pancasila di kehidupan anak
hanya uang titipan sebesar rp 20 juta ke kejari mukomuko yang dititipkan oleh anak salah satu tersangka ketika dilakukan penahanan.
kemudian juga dalam mengungkap kemana aliran kn sebesar rp4,8 miliar oleh penyidik masih belum diketahui. 
sebab 7 tersangka saat ditanya masih enggan menjelaskan kemana saja, maka dari itu berkaitan dengan adanya potensi tersangka baru akan dilihat dari fakta persidangan nantinya.
“mereka ini enggan menjawab kemana aliran kn tersebut, maka dari hal ini lah yang nantinya akan di ungkap oleh jpu pada saat persidangan.
baca juga:tol bengkulu-lubuklinggau masuk prioritas nasional apbn 2025
potensi tersangka baru kemungkinan besar ada kita tunggu dulu hasil persidangan,” sampainya.
lanjutnya, meskipun mereka enggan menyampaikan kemana aliran kn, berdasarkan bocoran pengakuan para tersangka ketika diperiksa penyidik sebelumnya.
dari kn tersebut ada dana non budgeter.
hanya saja aliran dana yang non budgeter tidak disebutkan.
dana non budgeter itu diambil dari sejumlah transaksi keuangan atau belanja yang dilakukan pihak manajemen rsud mukomuko.
baca juga:64 anak di kota bengkulu putus sekolah
“modus operandi tersangka, kira-kira setiap pencairan, menurut pengakuan mereka, itu menyisikan sisikan 3,5 persen. dan itu digunakan untuk non budgeter.
ini juga akan menjadi materi di persidangan nantinya, saya hanya bisa bocorkan sedikit.
jadi tidak terlalu saya lebarkan lebih jauh.
yang jelas para tersangka mengaku ada menyisihkan uang 3,5 persen setiap pencairan,” bebernya. 
baca juga:lepas prosesi tabut tebuang 2024, pemprov targetkan event bengkulu masuk ken
untuk diketahui, dalam perkara dugaan tipikor ini menyebabkan kerugian negara (kn) dari tahun 2016 hingga tahun 2021 sebanyak rp4,8 miliar lebih ini setelah dihitung oleh tim auditor kejati bengkulu.
 rinciannya tahun 2016 kn  mencapai rp892,6 juta lebih.
tahun 2017 rp 901.1 juta lebih, tahun 2018 rp 1,1 miliar lebih, tahun 2019 rp 1,3 miliar lebih, tahun 2020 rp 198.6 juta lebih dan tahun 2021 sebesar rp 285.6 juta lebih.
dengan total kn selama enam tahun tersebut sebesar rp 4.841.952.577.
baca juga:hingga juli, 40 kasus ghpr terjadi di kaur
modus yang dilakukan tersangka, diduga melakukan belanja yang tidak dilaksanakan (fiktif), belanja pertanggungjawaban lebih tinggi dari pengeluaran, mark up, dan belanja yang tidak dilengkapi dengan bukti spj. 
untuk diketahui, berdasarkan hasil audit yang dilakukan tim auditor kejati bengkulu.
bahwa  kn yang ditimbulkan dari perkara ini mencapai rp4.841.952.577 dalam kurun waktu 6 tahun dari 2016 ke 2021.
kn terbesar terjadi dari 2016 sampai dengan 2019.
baca juga:polres bengkulu tengah selidiki dugaan pemalsuan tanda tangan di pt agra sawitindo, ini ancaman hukumannya 
sementara tahun 2020 dan tahun 2021 relatif lebih kecil. rincian kerugian negara sesuai dengan pers realese kejari mukomuko, yaitu 2016 sebesar rp892.667.242.kn 2017 sebesar rp901.161.017.kn 2018 naik hingga menjadi rp1.178.081.344. 
setelah itu pada 2019 kn kembali naik  mencapai rp1.385.986.661, dan merupakan yang terbesar.
sedangkan tahun 2020 dan 2021 angka kn berkurang rp198.386.241 pada tahun 2020 dan pada 2021 kn menjadi rp285.670.122. 
sementara 7 tersangka yang saat ini ditahan yaitu, dr tugur anjas, mantan direktur 2016 – 2020, andi fitriadi mantan bendahara pengelaran blud 2016-2019, afri dinata mantan kabid keuangan 2018-2021, harnovi mantan kabid pelayanan medis 2017-2021, khalik mantan perbandaharan verifikasi keuangan 2016-2021, joni mesra mantan bendahara pengeluaran blud 2020-2021, herman mantan kabid keuangan 2016-2018.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Rabu 17 Juli 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan