3 Desa Dapat Program Redistribusi Tanah Eks Transmigrasi dari Pemerintah Pusat

Reporter: Arie Saputra Wijaya |

Editor: Sumarlin |

Rabu , 25 Sep 2024 - 21:45

Kepala Kantor Pertanahan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Rejang Lebong, Tarmizi.-foto: arie/koranrb.id-

Kemudian Desa Bandung Marga, yang berada di Kecamatan Bermani Ulu Raya, juga menjadi fokus dari program redistribusi tanah ini. Wilayah ini memiliki karakteristik lahan yang subur dan cocok untuk pertanian, sehingga banyak warga transmigrasi yang menggantungkan hidup dari hasil perkebunan.

Namun, tanpa sertifikat tanah, mereka tidak memiliki jaminan legalitas yang kuat untuk mengelola tanah tersebut secara berkelanjutan.

"Terakhir Desa Kota Pagu di Kecamatan Curup Utara adalah desa ketiga yang mendapatkan manfaat dari program redistribusi tanah. Sama halnya dengan desa lainnya, warga transmigrasi di Desa Kota Pagu juga mengandalkan lahan pertanian sebagai mata pencaharian utama. Melalui redistribusi tanah ini, mereka akan memperoleh sertifikat tanah yang bisa digunakan untuk mengakses modal usaha atau program-program pemerintah yang memerlukan legalitas tanah," beber Tarmizi.

Pelaksanaan program redistribusi tanah di tiga desa ini sudah melalui tahapan pengukuran tanah, yang dilakukan oleh tim dari BPN Rejang Lebong. Tahapan ini sangat penting untuk memastikan bahwa setiap bidang tanah yang akan disertifikasi sesuai dengan peta wilayah dan ukuran yang akurat.

Setelah proses pengukuran selesai, program redistribusi tanah saat ini memasuki tahap penerbitan sertifikat.

Menariknya, penerbitan sertifikat tanah kali ini tidak lagi menggunakan sertifikat konvensional dalam bentuk fisik, melainkan sertifikat elektronik. Inovasi ini didasarkan pada Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Permen ATR/BPN) nomor 3 Tahun 2023 tentang penerbitan dokumen elektronik dalam kegiatan pendaftaran tanah.

Sertifikat elektronik ini diharapkan dapat mempermudah administrasi, mempercepat proses, dan mengurangi risiko kehilangan atau pemalsuan sertifikat tanah.

"Meskipun penerapan sertifikat elektronik ini masih dalam masa peralihan, BPN Rejang Lebong berharap prosesnya bisa berjalan lancar tanpa hambatan berarti. Dalam jangka panjang, sertifikat elektronik ini akan memberikan banyak manfaat bagi masyarakat, termasuk kemudahan dalam mengakses informasi mengenai kepemilikan tanah secara online dan meminimalisasi risiko kehilangan dokumen fisik," papar Tarmizi.

3 desa dapat program redistribusi tanah eks transmigrasi dari pemerintah pusat                            curup, koranrb.id - kabupaten rejang lebong tahun 2024 ini kembali mendapatkan program redistribusi tanah eks transmigrasi dari pemerintah pusat. program ini dijalankan sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk mengatasi ketimpangan penguasaan lahan di indonesia, yang sering kali menjadi sumber konflik agraria dan hambatan bagi kesejahteraan masyarakat pedesaan.
pada tahun 2024, program redistribusi tanah ini dilaksanakan di tiga desa eks transmigrasi di kabupaten rejang lebong, yaitu desa lubuk mumpo di kecamatan kota padang, desa bandung marga di kecamatan bermani ulu raya, dan desa kota pagu di kecamatan curup utara.
menurut kepala kantor pertanahan badan pertanahan nasional (bpn) kabupaten rejang lebong, tarmizi mengungkapkan, program redistribusi tanah adalah bagian dari kebijakan reformasi agraria, yang diinisiasi oleh pemerintah pusat untuk menciptakan keadilan dalam penguasaan, pemanfaatan, dan penggunaan tanah. reformasi agraria bertujuan untuk mengatasi ketimpangan struktur agraria yang tidak merata dan memberikan hak atas tanah kepada mereka yang benar-benar membutuhkannya. 
di indonesia, ketimpangan penguasaan tanah telah menjadi masalah struktural yang serius, di mana segelintir orang atau kelompok memiliki sebagian besar lahan, sementara petani kecil dan masyarakat di wilayah terpencil sering kali tidak memiliki akses yang memadai terhadap lahan.
baca juga:miliki rumah idaman anda bersama kpr bank bengkulu
baca juga:seminar public speaking dan cek fakta kunci sukses era digital
"kabupaten rejang lebong, sebagai salah satu daerah dengan wilayah transmigrasi yang luas, memiliki sejarah panjang dalam hal pengelolaan tanah transmigrasi. meskipun banyak warga transmigrasi telah menempati tanah selama bertahun-tahun, status kepemilikan mereka masih belum jelas. hal ini mengakibatkan ketidakpastian hukum yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat," terang tarmizi.
ia mengatakan, bpn kabupaten rejang lebong, bersama gugus tugas reforma agraria (gtra) dan pemerintah kabupaten (pemkab) rejang lebong, menjalankan program redistribusi tanah sebagai solusi untuk memberikan kepastian hukum kepada warga transmigrasi.
dengan redistribusi tanah, masyarakat yang tinggal di wilayah transmigrasi akan mendapatkan hak kepemilikan resmi berupa sertifikat tanah, yang bisa digunakan sebagai bukti sah kepemilikan dan aset produktif.
"program ini bertujuan untuk memberikan sertifikat tanah kepada warga di desa-desa tersebut dengan target sebanyak 150 bidang tanah. tanah yang masuk dalam program redistribusi ini meliputi lahan tempat tinggal dan area perkebunan yang menjadi sumber penghidupan utama bagi warga," bebernya.
tarmizi menjelaskan, desa lubuk mumpo yang terletak di kecamatan kota padang, memiliki sejumlah besar warga transmigrasi yang telah lama menempati lahan di desa ini. mereka mengelola lahan untuk keperluan pertanian, terutama perkebunan, yang menjadi tulang punggung ekonomi desa. 
baca juga:15.000 kk terima manfaat program perhutanan sosial gubernur rohidin, gapoktan: terima kasih pak gubernur 
baca juga: hingga september, realisasi pajak perhotelan capai rp10 miliar
"dengan adanya redistribusi tanah, warga desa ini diharapkan mendapatkan kepastian hukum atas lahan yang mereka tempati, sehingga mereka bisa lebih tenang dalam mengelola tanah mereka tanpa takut menghadapi sengketa agraria di masa depan," ujarnya.
kemudian desa bandung marga, yang berada di kecamatan bermani ulu raya, juga menjadi fokus dari program redistribusi tanah ini. wilayah ini memiliki karakteristik lahan yang subur dan cocok untuk pertanian, sehingga banyak warga transmigrasi yang menggantungkan hidup dari hasil perkebunan.
namun, tanpa sertifikat tanah, mereka tidak memiliki jaminan legalitas yang kuat untuk mengelola tanah tersebut secara berkelanjutan.
"terakhir desa kota pagu di kecamatan curup utara adalah desa ketiga yang mendapatkan manfaat dari program redistribusi tanah. sama halnya dengan desa lainnya, warga transmigrasi di desa kota pagu juga mengandalkan lahan pertanian sebagai mata pencaharian utama. melalui redistribusi tanah ini, mereka akan memperoleh sertifikat tanah yang bisa digunakan untuk mengakses modal usaha atau program-program pemerintah yang memerlukan legalitas tanah," beber tarmizi.
baca juga:didominasi masalah berikut ini, 1.079 pelamar cpns kota bengkulu terpaksa lakukan sanggahan
baca juga:masa sanggah seleksi cpns diperpanjang, 1.462 pelamar lolos di pemkot bengkulu 
pelaksanaan program redistribusi tanah di tiga desa ini sudah melalui tahapan pengukuran tanah, yang dilakukan oleh tim dari bpn rejang lebong. tahapan ini sangat penting untuk memastikan bahwa setiap bidang tanah yang akan disertifikasi sesuai dengan peta wilayah dan ukuran yang akurat. 
setelah proses pengukuran selesai, program redistribusi tanah saat ini memasuki tahap penerbitan sertifikat.
menariknya, penerbitan sertifikat tanah kali ini tidak lagi menggunakan sertifikat konvensional dalam bentuk fisik, melainkan sertifikat elektronik. inovasi ini didasarkan pada peraturan menteri agraria dan tata ruang/badan pertanahan nasional (permen atr/bpn) nomor 3 tahun 2023 tentang penerbitan dokumen elektronik dalam kegiatan pendaftaran tanah. 
sertifikat elektronik ini diharapkan dapat mempermudah administrasi, mempercepat proses, dan mengurangi risiko kehilangan atau pemalsuan sertifikat tanah.
"meskipun penerapan sertifikat elektronik ini masih dalam masa peralihan, bpn rejang lebong berharap prosesnya bisa berjalan lancar tanpa hambatan berarti. dalam jangka panjang, sertifikat elektronik ini akan memberikan banyak manfaat bagi masyarakat, termasuk kemudahan dalam mengakses informasi mengenai kepemilikan tanah secara online dan meminimalisasi risiko kehilangan dokumen fisik," papar tarmizi.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Kamis 26 September 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan