Pelaku Usaha Belum Kantongi Sertifikat Halal, Satgas Halal BPJPH Tegaskan Sanksi Ini

Reporter: RENO DWI PRANOTO |

Editor: M. Rizki Amanda Lubis |

Rabu , 06 Nov 2024 - 23:18

MONITORING: Terlihat Satgas Halal BPJPH Kanwil Kemenag Provinsi Bengkulu saat melakukan pengecekan produk halal di toko pusat oleh-oleh yang berada di Jalan Soekarno – Hatta Kelurahan Anggut Dalam. RENO/RB--

KORANRB.ID – Satuan Tugas (Satgas) Halal Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Agama (Kemenag) Provinsi Bengkulu menemukan masih banyak pelaku usaha kelas menengah hingga besar di Provinsi Bengkulu yang belum mengantongi sertifikat halal.

Dengan demikian, sanksi bagi produk yang belum bersertifikat halal akan dilayangkan.

Hal tersebut disampaikan Sekretaris Satgas Halal BPJPH Kanwil Kemenag Bengkulu, H Nahwan Effendi S,Ag MM.

Ia menerangkan, sejak 18 Oktober 2024 lalu, tentunya kewajiban sertifikat halal bagi usaha menengah besar sudah berlaku.

“Masih banyak kita dapati yang belum mendaftar untuk mendapatkan sertifikat halal,” jelasnya.

Namun dalam perjalananya masih saja ditemui pelaku usaha menengah besar yang belum memilik sertifikat halal seperti catering, rumah makan, hotel dan sebagainya.

Untuk menindaklanjuti temuan tersebut ia menyampai masih dalam proses persuasif dengan menyosialisasikan serta mengedukasi tentang ketentuan yang telah berlaku sesuai dengan amanat Undang-Undang (UU) Nomor 33 Tahun 2014 pada Pasal 4.

Dalam pasal tersebut menjelaskan bahwa produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di Negara Indonesia wajib memiliki sertifikat halal dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 tentang Kewajiban Halal yang dimana sanksi administratif ada di Pasal 170.

“Sekarang kita masih mengedukasi para pelaku usaha itu, untuk ke depannya pemberlakuan sanksi akan diterapkan sesuai dengan ketentuan yang diamanatkan,” terang Nahwan.

Sampai dengan kemarin sudah sebanyak 17.100 sertifikat yang sudah dikeluarkan untuk pelaku usaha yang ada di Provinsi Bengkulu.

pelaku usaha belum kantongi sertifikat halal, satgas halal bpjph tegaskan sanksi ini                             koranrb.id – satuan tugas (satgas) halal badan penyelenggara jaminan produk halal (bpjph) kantor wilayah (kanwil) kementerian agama (kemenag) provinsi bengkulu menemukan masih banyak pelaku usaha kelas menengah hingga besar di provinsi bengkulu yang belum mengantongi sertifikat halal.
dengan demikian, sanksi bagi produk yang belum bersertifikat halal akan dilayangkan.  
hal tersebut disampaikan sekretaris satgas halal bpjph kanwil kemenag bengkulu, h nahwan effendi s,ag mm.
ia menerangkan, sejak 18 oktober 2024 lalu, tentunya kewajiban sertifikat halal bagi usaha menengah besar sudah berlaku.
baca juga:tiang internet terpasang dalam drainase, lurah dan rw sebut tak ada izin, polisi minta buat dumas 
baca juga:tpa air sebakul khusus untuk sampah rumah tangga
“masih banyak kita dapati yang belum mendaftar untuk mendapatkan sertifikat halal,” jelasnya.
namun dalam perjalananya masih saja ditemui pelaku usaha menengah besar yang belum memilik sertifikat halal seperti catering, rumah makan, hotel dan sebagainya.
untuk menindaklanjuti temuan tersebut ia menyampai masih dalam proses persuasif dengan menyosialisasikan serta mengedukasi tentang ketentuan yang telah berlaku sesuai dengan amanat undang-undang (uu) nomor 33 tahun 2014 pada pasal 4.
dalam pasal tersebut menjelaskan bahwa produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di negara indonesia wajib memiliki sertifikat halal dan peraturan pemerintah nomor 42 tahun 2024 tentang kewajiban halal yang dimana sanksi administratif ada di pasal 170.
baca juga:rapbd 2024 mulai dibahas di tingkat komisi, program makan siang gratis jadi catatan
baca juga:lama terbengkalai, pembangunan pukesmas kampung bali dilanjutkan, januari 2025 dilelang
“sekarang kita masih mengedukasi para pelaku usaha itu, untuk ke depannya pemberlakuan sanksi akan diterapkan sesuai dengan ketentuan yang diamanatkan,” terang nahwan.
sampai dengan kemarin sudah sebanyak 17.100 sertifikat yang sudah dikeluarkan untuk pelaku usaha yang ada di provinsi bengkulu.
namun untuk pelaku usaha menengah besar hanya beberapa persen saja, untuk itu dalam waktu dekat ia akan melakukan monitoring kembali.
seperti yang dilakukan pada waktu lalu, dengan memantau beberapa hotel yang ada di kota bengkulu seperti hotel mercure, santika dan lainnya.
baca juga:lpk kaizu hamagi gakkou bengkulu jalin kerja sama dengan pemprov bengkulu dalam pendirian pusat pelatihan 
baca juga:ini alasan pkl enggan jualan di dalam pasar panorama
kemudian juga beberapa rumah makan seperti restoran marolah yang berada di jalan pariwisata pantai panjang.
“untuk ke depannya, jika masih saja ditemui yang belum memiliki sertifikat halal atau melakukan proses akreditasi sama sekali maka sanksi yang akan berikan berupa penarikan produk yang beredar jika diedarkan, bagi yang tidak diedarkan maka ditindak dengan penutupan sampai dengan sertifikat itu ada,” jelas nahwan.
sekadar mengulas berita sebelumnya bpjph kanwil kemenag bengkulu, melalui satgas halal akan menindakilanjuti produk yang belum memiliki sertifikat halal.
sekretaris satgas halal provinsi bengkulu, h nahwan effendi, s.ag, mm mengatakan hal tersebut dilakukan atas amanat undang-undang (uu) nomor 33 tahun 2014 pada pasal 4, menjelaskan bahwa produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di negara indonesia wajib memiliki sertifikat halal.
pemberlakuan kewajiban tersebut melalui 2 tahapan, yang pertama produk makanan, minuman, jasa sembelihan hewan dan hasil sembelihan hewan sudah diwajibkan memiliki sertifikat halal, diberlakukan sejak 17 oktober 2019 hingga 17 oktober 2024.
baca juga:ini alasan pkl enggan jualan di dalam pasar panorama
baca juga:jasa raharja sebut terjadi peningkatan klaim asuransi kecelakaan
kemudian untuk tahap kedua sudah berlaku sejak 17 oktober 2021 hingga 17 oktober 2026 untuk semua produk bahan kosmetik, obat-obatan dan bahan gunaan lainnya.
“nah sekarang ini sudah masuk tahap wajib halal yang berlaku tanggal 18 oktober 2024, semua produk makanan minuman, jasa sembelihan dan hasil sembelihan sudah wajib ada sertifikat halal, jika didapati adanya produk yang tidak mempunyai sertifikat halal maka akan dikenakan sanksi,” jelas nahwan.
adapun sanksi yang akan diberikan kepada pelaku umkm dan usaha menengah besar produk makanan, minuman, jasa sembelihan dan hasil sembelihan ialah berupa sanksi teguran untuk yang teringan, kemudian adapula sanksi berat yakni penarikan semua produk yang beredar di pasaran.
untuk umkm sendiri memiliki kelonggaran waktu hingga 2026 nanti untuk memproses sertifikat halalnya, namun bukan berarti menginggalkan kewajiban untuk tidak memproses sertifikat halal. 
“kalau umkm diberlakukan 2026 nanti, namun bukan berarti meninggalkan kewajibannya untuk memproses kehalalannya,” pungkasnya.
namun untuk usaha menengah besar seperti restoran, rumah makan, catering yang ada di hotel-hotel sudah diberlakukan sanksi apabila tidak memiliki sertifikat halal.
sejak 2019 hingga kemarin sebanyak 17.000 produk yang ada di provinsi bengkulu telah memiliki sertifikat halal.
untuk itu agar memaksimalkan dan menjamin semua produk yang ada di provinsi bengkulu bisa memiliki sertifikat halal, upaya sosialisasi terus digencarkan.
“karena uu nomor 33 tahun 2014 ini mengingatkan kepada pemerintah untuk menyediakan ketersediaan produk halal, terkait masyarakat ingin memilih yang non halal atau yang halal itu sudah tersedia,” tutup nahwan.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Kamis 7 November 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan