Disnakan Keluarkan Kebijakan Baru Bagi Penerima Bantuan Pertanian dan Perikanan

Reporter: Arie Saputra Wijaya |

Editor: M. Rizki Amanda Lubis |

Sabtu , 30 Nov 2024 - 23:00

WAJIB: Setiap kelompok tani (Poktan) yang akan menerima bantuan pemerintah diwajibkan menandatangani Pakta Integritas. ARIE/RB--

Oleh karena itu, verifikasi dokumen menjadi langkah krusial untuk memastikan bahwa bantuan tepat sasaran.

“Guna mengantisipasi fenomena ini, kami diwajibkan untuk lebih selektif dalam memverifikasi dokumen Poktan yang mengajukan proposal. Prosedur ini sudah kami lakukan sejak beberapa tahun terakhir dan terbukti membantu mengurangi penyalahgunaan bantuan,” ungkap Amrul.

Dalam penjelasannya, Amrul menyebutkan bahwa hanya kelompok tani yang memenuhi persyaratan tertentu yang berhak menerima bantuan.

Salah satu persyaratan utama adalah bahwa Poktan tersebut harus terdaftar secara resmi dan memiliki nomor registrasi yang dikeluarkan oleh Badan Koordinasi Penyuluhan (Bakorluh).

Selain itu, kelompok tani tersebut juga harus memiliki legalitas yang sah dan aktif menjalankan aktivitas sesuai bidang pertaniannya.

“Poktan yang tidak terdaftar atau hanya dibuat untuk mengejar program semata tidak akan diproses. Kami hanya memprioritaskan kelompok yang memiliki struktur dan legalitas jelas,” tegas Amrul.

Lebih lanjut, Disnakan juga akan melakukan pengecekan lapangan sebagai bagian dari proses verifikasi.

Pengecekan ini dilakukan untuk memastikan bahwa CPCL (Calon Petani dan Calon Lokasi) yang diajukan dalam proposal benar-benar sesuai dengan kondisi di lapangan.

“Proposal yang sudah lolos verifikasi administrasi akan kami tindak lanjuti dengan survei langsung ke lokasi. Ini penting untuk memastikan bahwa bantuan diberikan kepada pihak yang benar-benar membutuhkan dan siap mengelola bantuan dengan baik,” tambahnya.

Saat ini, Kabupaten Rejang Lebong memiliki sebanyak 1.216 kelompok tani yang bergerak di berbagai bidang pertanian dan peternakan.

Namun, hanya sekitar 70 persen petani di wilayah tersebut yang tergabung dalam kelompok tani.

disnakan keluarkan kebijakan baru bagi penerima bantuan pertanian dan perikanan                            koranrb.id – untuk meningkatkan transparansi dan efektivitas program bantuan pertanian dan perikanan, dinas pertanian dan perikanan (disnakan) kabupaten rejang lebong mengeluarkan kebijakan baru. 
setiap kelompok tani (poktan) yang akan menerima bantuan pemerintah diwajibkan menandatangani pakta integritas serta melampirkan surat pernyataan bermaterai 10.000. 
kebijakan ini akan diberlakukan mulai tahun anggaran 2025.  
kepala disnakan kabupaten rejang lebong, ir. amrul eby, menegaskan bahwa dokumen tersebut menjadi syarat utama sebelum proses serah terima bantuan dapat dilakukan. 
hal ini dianggap penting untuk memastikan program bantuan yang diberikan pemerintah benar-benar digunakan secara optimal sesuai dengan tujuan. 
baca juga:digitalisasi jadi kunci percepat pembangunan perekonomian nasional
baca juga:guru ngadu ke dewan seluma sebut belum terima tpg triwulan iii  
“pakta integritas dan surat pernyataan adalah dasar kita dalam menyalurkan bantuan. dengan aturan ini, diharapkan setiap program pemerintah, terutama di sektor pertanian dan perikanan, dapat memberikan asas manfaat maksimal bagi petani dan masyarakat secara keseluruhan,” jelas amrul.
seiring dengan banyaknya usulan program bantuan pertanian dan perikanan yang masuk setiap tahun, disnakan merasa perlu melakukan verifikasi menyeluruh terhadap dokumen usulan. 
langkah ini diambil untuk mencegah praktik-praktik tidak bertanggung jawab yang dilakukan oleh kelompok tani dadakan, yaitu kelompok yang baru dibentuk hanya untuk mendapatkan bantuan tanpa adanya komitmen jangka panjang.  
amrul menjelaskan bahwa fenomena kelompok tani dadakan sering terjadi menjelang pendistribusian bantuan. 
baca juga:industri asuransi jiwa kembali catat peningkatan total pendapatan premi
baca juga:susun tata kelola manajemen rs pratama ipuh, awal 2025 mulai beroperasi
hal ini memengaruhi efektivitas program bantuan karena tidak semua poktan tersebut benar-benar memiliki kebutuhan nyata atau potensi untuk memanfaatkan bantuan dengan baik. 
oleh karena itu, verifikasi dokumen menjadi langkah krusial untuk memastikan bahwa bantuan tepat sasaran.  
“guna mengantisipasi fenomena ini, kami diwajibkan untuk lebih selektif dalam memverifikasi dokumen poktan yang mengajukan proposal. prosedur ini sudah kami lakukan sejak beberapa tahun terakhir dan terbukti membantu mengurangi penyalahgunaan bantuan,” ungkap amrul.  
dalam penjelasannya, amrul menyebutkan bahwa hanya kelompok tani yang memenuhi persyaratan tertentu yang berhak menerima bantuan. 
baca juga: pemkab bengkulu tengah bagikan reward peraih mendali popda provinsi
baca juga:pastikan pembagian blt dd tahun 2025 tak salah sasaran, dinas pmd sampaikan ini
salah satu persyaratan utama adalah bahwa poktan tersebut harus terdaftar secara resmi dan memiliki nomor registrasi yang dikeluarkan oleh badan koordinasi penyuluhan (bakorluh). 
selain itu, kelompok tani tersebut juga harus memiliki legalitas yang sah dan aktif menjalankan aktivitas sesuai bidang pertaniannya.  
“poktan yang tidak terdaftar atau hanya dibuat untuk mengejar program semata tidak akan diproses. kami hanya memprioritaskan kelompok yang memiliki struktur dan legalitas jelas,” tegas amrul.  
lebih lanjut, disnakan juga akan melakukan pengecekan lapangan sebagai bagian dari proses verifikasi.
baca juga:pastikan pembagian blt dd tahun 2025 tak salah sasaran, dinas pmd sampaikan ini
baca juga:kenalkan hijab kepada anak perempuan sejak dini 
pengecekan ini dilakukan untuk memastikan bahwa cpcl (calon petani dan calon lokasi) yang diajukan dalam proposal benar-benar sesuai dengan kondisi di lapangan.  
“proposal yang sudah lolos verifikasi administrasi akan kami tindak lanjuti dengan survei langsung ke lokasi. ini penting untuk memastikan bahwa bantuan diberikan kepada pihak yang benar-benar membutuhkan dan siap mengelola bantuan dengan baik,” tambahnya.  
saat ini, kabupaten rejang lebong memiliki sebanyak 1.216 kelompok tani yang bergerak di berbagai bidang pertanian dan peternakan. 
namun, hanya sekitar 70 persen petani di wilayah tersebut yang tergabung dalam kelompok tani. 
angka ini menunjukkan bahwa masih ada sejumlah besar petani yang belum terorganisasi, yang dapat memengaruhi efektivitas program pemerintah di sektor pertanian.  
amrul menyatakan bahwa seluruh kelompok tani wajib mendaftarkan diri agar memiliki legalitas yang sah.
hal ini tidak hanya mempermudah proses pengajuan proposal bantuan tetapi juga memastikan keberlanjutan program pertanian di wilayah tersebut.  
“semua poktan, baik yang bergerak di bidang pertanian maupun peternakan, wajib memiliki registrasi resmi. dengan begitu, mereka dapat mengajukan proposal bantuan sesuai kebutuhan dan kami dapat memastikan bantuan tersebut tepat sasaran,” katanya.  
kebijakan baru ini diharapkan dapat memberikan dampak positif dalam jangka panjang, tidak hanya bagi kelompok tani tetapi juga untuk masyarakat secara umum.
dengan adanya mekanisme verifikasi dan persyaratan ketat, bantuan yang diberikan akan lebih terarah dan dapat memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan produktivitas sektor pertanian dan perikanan di kabupaten rejang lebong.  
disnakan juga berharap kebijakan ini dapat mendorong petani untuk lebih aktif bergabung dalam kelompok tani yang terorganisasi. 
dengan demikian, para petani dapat memperoleh manfaat lebih besar dari berbagai program pemerintah sekaligus meningkatkan kolaborasi di antara mereka.  
“melalui program ini, kami tidak hanya ingin menyalurkan bantuan tetapi juga menciptakan ekosistem pertanian yang lebih berkelanjutan. ini adalah komitmen kami untuk mendukung petani di kabupaten rejang lebong,” tutup amrul.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Minggu 1 Desember 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan