Aliran Korupsi Dana BOS SMPN 17 Kota Bengkulu Mengalir ke MKKS, Praktisi Hukum: Patut Ditelusuri Unsur TPPU

Reporter: Wesjer Tourindo |

Editor: M. Rizki Amanda Lubis |

Sabtu , 28 Dec 2024 - 23:29

JALAN: Para terdakwa berjalan seusai persidangan berakhir. WEST JER TOURINDO/RB--

aliran korupsi dana bos smpn 17 kota bengkulu mengalir ke mkks, praktisi hukum: patut ditelusuri unsur tppu                             koranrb.id - penasihat hukum (ph) terdakwa perkara korupsi dana bos smp negeri (smpn) 17 kota bengkulu tahun 2021-2022 meminta jaksa penuntut umum (jpu) memeriksa saksi dari musyawarah kerja kepala sekolah (mkks) kota bengkulu.
baik itu mantan ketua sampai bendahara yang sebelumnya dihadirkan dalam persidangan.
bahkan menurut praktisi hukum pidana fakultas hukum unib saksi dalam persidangan patut dilakukan pemeriksaan ulang.
desakan ph bukanlah tanpa dasar. sebab pada sidang yang digelar 13 november 2024 lalu berisikan fakta bahwa aliran dana hasil korupsi terdakwa mengalir pada mkks setiap bulannya.
baca juga:dinas pariwisata tak lagi berwenang tagih pajak hiburan, restoran dan hotel mulai tahun 2025 dialihkan
baca juga:distribusi zakat tahun ini fokus ke duafa dan bedah rumah, tahun depan pengumpulan ditarget meningkat
fakta tersebut terungkap, ketika ph menanyakan apakah mkks pernah menerima uang dari terdakwa mantan kepala sekolah (kepsek) dan bendahara smp negeri 17 kota bengkulu iman santoso, s.pd dan yudarlanadi, m.pd atau tidak.
lalu saksi dari mkks membenarkan pernah menerima, namun asal dana tersbut tidak diketahui mereka dari mana mereka hanya bertugas menerima.
disampaikan ph terdakwa, endah rahayu ningsih, sh bahwa pada persidangan sudah jelas aliran dana tersebut kepada mkks. sehingga ph meminta pada jpu untuk menelusuri dana tersebut dan saksi ikut periksa.
pemeriksaan tersebut bukan hanya untuk melihat kebenarannya, namun bertujuan untuk memberikan fakta baru ada keterlibatan atau tidak.
baca juga:tahun ini, 210 warga kota bengkulu dapat kerja di luar negeri
baca juga:berparuh sendok! berikut 5 fakta unik burung genus platalea, terancam punah
"fakta sidang sudah jelas bahwa aliran itu ke mkks. namun sampai sekarang belum ada pemeriksaan terhadap mereka. kami minta mereka juga ikut diperiksa bahkan uang yang mengalir pada mereka harus disita sebab itu uang hasil kejahatan," ungkap endah.
penelusuran kerugian negara (kn) senilai rp1,2 miliar harus tuntas. sebab uang tersebut adalah milik negara.
"kami rasa pemeriksaan terhadap para saksi itu penting dilakukan sebab kita harus melihat celah hukum yang ada sehingga perkara ini bisa lebih jelas," terang endah.
sementara itu praktisi hukum pidana fakultas hukum unib, randy pradityo, sh, mh mengatakan, bahwa secara kaca mata hukum pidana, setiap orang yang terlibat wajib untuk ditelusuri.
sebab hal tersebut adalah bagian dari penelusuran fakta, apa lagi fakta tersebut terkuak saat persidangan jelas secara hukum acara pidana itu sangat kuat.
"kalau saya melihat dari keilmuan saya terhadap saksi yang menerima aliran dana tipikor ya memang harus diperiksa. terlepas dari dirinya tahu atau tidak uang tersebut dari mana," ungkap randy.
baca juga:berparuh sendok! berikut 5 fakta unik burung genus platalea, terancam punah
baca juga:pentingnya memilah makanan untuk kesehatan anak
lebih lanjut ia mengatakan bahwa ketakutannya para terdakwa ini dengan sengaja menyalurkan uang tersebut agar tidak terlacak bahwa uang tersebut dari hasil kejahatannya.
atau metode ini dikenal juga dengan teknik pencucian uang dan secara hukum tindak pidana pencucian uang (tpuu) sangat dilarang, serta tppu dan tipikor adalah unsur yang saling bersinggungan.
"segala hal yang ada di fakta persidangan memang harus ditelusuri. sebab hal itu adalah fakta yang bersifat kuat dan sudah patut jpu untuk jeli melihat itu. kemudian kalau melihat dari peristiwa ini patut juga ditelusuri unsur tppu. ketakutannya unsur ini terpenuhi jika ini terpenuhi maka perkara ini bisa melebar," terang randy
namun untuk memenuhi unsur tppu ini harus melihat juga muatan sumbangan yang diberikan jumlah fantastis atau tidak, legal atau tidak sumbangan ini.
"jika unsur sudah dipenuhi maka penindakan untuk pihak lain bisa dilakukan setelah perkara ini selesai dengan unsur hukum yang berbeda tapi," tutup randy.
sementara itu jpu kejari bengkulu hingga berita ini diterbitkan belum memberikan respon keterangan resmi perihal fakta tersebut saat rb melakukan konfirmasi.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Minggu 29 Desember 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan