Program Pemutihan 9.257 Kendaraan Terkumpul Rp4,4 Miliar

Reporter: Firmansyah |

Editor: M. Rizki Amanda Lubis |

Senin , 30 Dec 2024 - 23:00

AKTIVITAS: Pelayanaan di kantor Samsat Mukomuko. FIRMANSYAH/RB--

Serta bebas bea balik nama jika kendaraan dari luar daerah. Maka dari itu diharapkan Suryadi di tahun 2025 mendatang program pemutihan ini dapat diselenggarakan kembali.

Oleh Pemprov Bengkulu, sesuai apa yang diinginkan masyarakat pemiliki kendaraan.

“Program pemutihan ini yang pastinya sangat menguntungkan. Untuk di tahun 2025 mendatang, kami belum mendapat petunjuk apakah masih ada atau berakhir,” sampainya.

Lanjutnya, untuk sanksi bagi kendaraan yang mati pajak lebih dari dua tahun akan direkomendasikan untuk dilakukan penghapusan data kendaraan.

Masih tetap berlaku, meskipun program pemutihan ini telah berakhir. Sesuai dengan Undang-undang No 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan pada Pasal 74 ayat 3. Kendaraan bermotor yang telah dihapuskan tidak dapat diregistrasi kembali.

“Karena program pemutihan telah berakhir. Bagi yang memiliki tunggakan pajak kendaraan akan diberlakukan tarif normal kembali. Dengan tetap membayar denda, administrasi dan SWDKLLJ,” tandasnya.

program pemutihan 9.257 kendaraan terkumpul rp4,4 miliar                            koranrb.id – unit pelaksana teknis daerah (uptd) samsat kabupaten mukomuko mencatat selama program pemutihan pajak kendaraan tahun 2024 berhasil mendapatkan rp4,4 miliar untuk pendapatan asli daerah (pad) provinsi bengkulu. 
di mana nominal tersebut bisa tiga kali lipat bertambah jika tidak ada program pemutihan. 
hal ini disampaikan kepala uptd samsat mukomuko suryadi sh. 
ia mengatakan, untuk program pemutihan yang membebaskan pemilik kendaraan membayar denda dan tunggakan pajak, telah berakhir ditahun ini. sebanyak 9.257 unit kendaraan mengikuti program tersebut.
“pemilik kendaraan yang mengikuti program pemutihan hanya membayar pajak ditahun berjalan saja. maka dari itu pad yang berhasil kami dapatkan sebesar rp4,4 miliar lebih kurang. jika semua tunggakan dan denda tidak dibebaskan maka kita bisa mendapatkan tiga kali lipat pad. yang pastinya memberatkan wajib pajak,” terang suryadi.
baca juga:cegah kasus kebakaran akibat korsleting listrik, ini pesan damkar bengkulu selatan
baca juga:rusak pemandangan, pemkab seluma larang berjualan durian di alun alun tais
suryadi menjelaskan, dari 9.257 kendaraan, sebanyak 6.627 unit kendaraan roda dua kemudian untuk kendaraan roda empat sebanyak 2.630 unit. 
sedangkan untuk target yang diberikan pemprov bengkulu ke uptd samsat mukomuko untuk program pemutihan tahun ini tidak ada. 
hanya saja uptd samsat diminta untuk dapat menyukseskan program dengan melibatkan sebanyak-banyaknya, kendaraan yang memiliki tunggakan pajak.
“antusias masyarakat mukomuko mengikuti program pemutihan sangat tinggi. baik kendaraan roda dua dan lebih, untuk menuntaskan tunggakan pajaknya,” ujarnya.
baca juga:pemkab kaur berikan bantuan 7.130 bpjs ketenagakerjaan
baca juga:22.777 penerima bansos dicoret, 5.764 penerima baru
program pemutihan ini, sangat menguntungkan karena wajib pajak mendapatkan pembebasan pokok tunggakan pajak kendaraan bermotor, pembebasan denda adminitratif pajak kendaraan bermotor dan denda swdkllj. 
serta bebas bea balik nama jika kendaraan dari luar daerah. maka dari itu diharapkan suryadi di tahun 2025 mendatang program pemutihan ini dapat diselenggarakan kembali. 
oleh pemprov bengkulu, sesuai apa yang diinginkan masyarakat pemiliki kendaraan.
“program pemutihan ini yang pastinya sangat menguntungkan. untuk di tahun 2025 mendatang, kami belum mendapat petunjuk apakah masih ada atau berakhir,” sampainya.
baca juga:ikm dituntut melek teknologi, bimbing startup hadirkan solusi
baca juga:spmt pastikan kelancaran bongkar komoditas beras
lanjutnya, untuk sanksi bagi kendaraan yang mati pajak lebih dari dua tahun akan direkomendasikan untuk dilakukan penghapusan data kendaraan. 
masih tetap berlaku, meskipun program pemutihan ini telah berakhir. sesuai dengan undang-undang no 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan pada pasal 74 ayat 3. kendaraan bermotor yang telah dihapuskan tidak dapat diregistrasi kembali.
“karena program pemutihan telah berakhir. bagi yang memiliki tunggakan pajak kendaraan akan diberlakukan tarif normal kembali. dengan tetap membayar denda, administrasi dan swdkllj,” tandasnya.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Selasa 31 Desember 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan