Mekanisme BPHTB Gratis di Kota Bengkulu Sedang Disusun

KORANRB.ID – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Bengkulu susun mekanisme penghapusan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Kepala Bapenda Kota Bengkulu, Dr. Nurlia Dewi, SH, MH menyampaikan saat ini ia tengah merancang strategi untuk perjalanan di 2025 mengingat saat ini telah dhapusnya BPHTB.

“Kita sudah mulai bikin skemanya karena sudah ada Peraturan Wali Kota (Perwalr) yang baru tentang pengahapusan BPHTB,” ungkapnya.

Lanjut Nurlia menjelaskan bahwa syarat pemerolehan BPHTB gratis tersebut sudah dipersiapkan dimana saat ini sudah mensimulasikan mekanisme terbaru Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

BACA JUGA:Anggaran DAK Fisik 2025 Bengkulu Hanya Naik di 3 Daerah Ini, Salah Satunya Seluma

BACA JUGA:Jukir Tanpa SPT, Setor Rp200 Ribu Setiap Minggu, Retribusi Parkir Bocor? Sehmi: Perlu Kita Tracking Dulu

“Jadi sudah kita persiapkan bagaimana syarat pemerolehan BPHTB gratis seperti apa, sama simulasi PBB,” ujar Nurlia.

Simulasi PBB pada 2025 ini sendiri tengah dipersiapkan, dalam waktu dekat tepatnya pada pertengahan Febuari mendatang masyarakat sudah bisa membayar.

“PBB pun sudah mulai simulasi dalam waktu dekat di Februari pertengahan sudah bisa kita cetak dan masyarakat sudah bisa bayar,” terangnya.

Karena hal tersebut masih dalam tahap persiapan untuk rincian terhadap mekanisme atau rancangan pemerolehan BPHTB gratis tersebut akan di informasikan dalam waktu dekat.

BACA JUGA:TKDN Terbukti Tingkatkan Investasi dan Produktivitas Industri

BACA JUGA:Hadirkan Karya dan Kisah Inspiratif, Ini Dia Pemenang Lomba Foto Astra dan Anugerah Pewarta Astra 2024

Sekadar mengulas Dewan Pengurus Daerah (DPD) Real Estate Indonesia (REI) Kota Bengkulu minta Pemerintah Kota (Pemkot) Bengkulu membuat Peraturan Wali Kota (Perwal), turunan dari keputusan bersama 3 menteri tentang penghapusan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Hal tersebut dilakukan usai keluarnya Keputusan Bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Menteri Pekerjaan Umum dan Menteri Dalam Negeri tentang Dukungan Percepatan Pelaksanaan Pembangunan 3 Juta Rumah.