BKD Geber Pajak Daerah dengan Opsen Pajak, Langsung ke Kasda

Reporter: Heru Pramana Putra |

Editor: Ade Haryanto |

Senin , 03 Feb 2025 - 22:36

PAJAK: Kendaraan operasional Samsat keliling, BKD geber pajak dengan Opsen Pajak-- HERU/RB

Sedangkan, opsen PKB yakni 66 persen dikalikan Rp2.200.000 hasilnya Rp1.452.000.

Sehingga, total pajak yang dibayar Rp2.200.000 ditambah Rp1.452.000 menjadi Rp3.652.000.

Selain opsen pajak PKB, BKD Kepahiang juga mengoptimalkan capaian PPB-P2, melalui Pemerintah Desa (Pemdes). Untuk diketahui, kenaikan tarif pajak akan disesuaikan dengan nilai NJOP.

Untuk lahan pertanian, jika NJOP Rp200 juta maka dikenakan PBB sebesar 0,15 persen sampai 0,2 persen.

NJOP di atas Rp200 juta - Rp500 juta maka dikenakan PBB di angka 0,25 persen.

Selanjutnya, NJOP Rp500 juta - Rp1 miliar dikenakan PBB 0,3 persen serta NJOP Rp1 miliar - Rp5 miliar 0,35 persen, NJOP Rp5 - 10 miliar dikenakan pajak 4 persen dan seterusnya.

bkd geber pajak daerah dengan opsen pajak, langsung ke kasda                            kepahiang, koranrb.id - daerah diklaim akan lebih untung seiring penerapan opsen pajak kendaraan bermotor (pkb) dan bea balik nama kendaraan bermotor (bbnkb) mulai 5 januari 2025. 
dalam penerapannya,  badan keuangan daerah (bkd) kabupaten kepahiang mengacu pada perda provinsi bengkulu nomor 7 tahun 2023, serta perda kabupaten kepahiang nomor 3 tahun 2024.
kepala bkd kabupaten kepahiang, jono antoni,  m.si mengatakan, penerapan aturan baru pajak ke depan lebih menguntungkan daerah. 
karena rincian pembagian hasil dari opsen pkn dan bbnkb lebih jelas serta dana langsung ditransfer ke rekening kas daerah. 
baca juga:ingat! opd diminta data honorer lama, bukan yang baru
"daerah akan lebih diuntungkan karena dananya langsung ke kas daerah," kata jono.  
dalam program optimalisasi ppb-p2 dan opsen pkb bbnkb tahun 2025, bkd kepahiang khususnya bidang pendapatan menggandeng kejaksaan negeri (kajari) melalui seksi intelijen dan seksi datun. 
opsen pkb dan bea balik nama kendaraan bermotor (bbnkb) di kabupaten/kota provinsi bengkulu ini sendiri, telah diberlakukan mulai 5 januari 2025.
tarif pkb dan bbnkb diturunkan dalam rangka meringankan beban wajib pajak, seiring dengan mulai berlakunya opsen pkb dan opsen bbnkb sebesar 66 persen, 5 januari 2025.
baca juga:warung di bengkulu utara dilarang jual lpg 3 kg eceran, ada sanksi bagi pangkalan
dalam pasal 107 ayat 2 uu hkpd, pemungutan opsen pkb dan bbnkb didasarkan pada nama, nomor induk kependudukan (nik), dan/atau alamat pemilik kendaraan di wilayah kabupaten/kota. 
contohnya, tarif pkb untuk kepemilikan pertama disesuaikan dari 1,75 persen menjadi 1,86 persen dari nilai jual kendaraan bermotor (njkb).
tarif bbnkb turun dari 20 persen menjadi 12 persen dari njkb. opsen sebesar 66 persen dikenakan di atas nilai pajak yang terutang. 
 contohnya, perhitungan untuk kendaraan dengan njkb sebesar rp200 juta, sehingga pkb 1,1 persen dikalikan rp 200.000.000 dan hasilnya rp2.200.000.
baca juga:wakil rakyat di pusaran korupsi perjalanan dinas setwan kaur 
sedangkan, opsen pkb yakni 66 persen dikalikan rp2.200.000 hasilnya rp1.452.000.
sehingga, total pajak yang dibayar rp2.200.000 ditambah rp1.452.000 menjadi rp3.652.000.
selain opsen pajak pkb, bkd kepahiang juga mengoptimalkan capaian ppb-p2, melalui pemerintah desa (pemdes). untuk diketahui, kenaikan tarif pajak akan disesuaikan dengan nilai njop.
untuk lahan pertanian, jika njop rp200 juta maka dikenakan pbb sebesar 0,15 persen sampai 0,2 persen.
baca juga:tinggal tunggu waktu, 4 asn kepahiang bakal dipecat
njop di atas rp200 juta - rp500 juta maka dikenakan pbb di angka 0,25 persen. 
selanjutnya, njop rp500 juta - rp1 miliar dikenakan pbb 0,3 persen serta njop rp1 miliar - rp5 miliar 0,35 persen, njop rp5 - 10 miliar dikenakan pajak 4 persen dan seterusnya.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Selasa 4 Februari 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan