Kuota Haji Bengkulu Utara 2026 Turun jadi 34 Orang

KORANRB.ID – Kuota haji Bengkulu Utara pada pemberangkatan 2026 dipastikan turun drastis. Berdasarkan Surat Edaran Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah tertanggal 18 November 2025, kabupaten ini hanya mendapat alokasi 34 jemaah. Kondisi ini jauh dari perkiraan awal yang bisa mencapai lebih dari 180 jemaah.

Kasi Haji dan Umrah Kemenag Bengkulu Utara, H. Hamid Muhakkam mengatakan dari total kuota tersebut, hanya 22 orang merupakan jemaah reguler yang sebelumnya berstatus cadangan pada musim haji 2025. Mereka sudah melunasi biaya penyelenggaraan ibadah haji.

“22 calon jemaah haji adalah jemaah cadangan tahun 2025 dan mereka sudah melakukan pelunasan biaya penyelenggaraan ibadah haji,” terangnya.

Sisa 12 kuota lainnya diperuntukkan bagi jemaah lanjut usia melalui skema jemaah khusus.

BACA JUGA:Pembangunan KDMP Mukomuko Capai 44 Gerai, 112 Lokasi Siap Dibangun

BACA JUGA:Tersangka Cabul Anak Diamankan Polisi di Teramang Jaya

Menurut Hamid, penetapan kuota juga dipengaruhi lahirnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 yang merupakan perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

“Undang-undang tersebut juga mengatur tentang kuota jemaah haji tiap provinsi,” tambahnya.

Dalam ketentuan baru, pembagian kuota menggunakan sistem daftar tunggu tingkat provinsi. Jemaah yang mendaftar lebih dulu akan mendapatkan prioritas keberangkatan, sehingga kuota kabupaten menyesuaikan total pendaftar di provinsi.

“Berdasarkan daftar tunggu tingkat provinsi, maka jumlah kuota kita 22 orang untuk jemaah reguler, ditambah 12 jemaah khusus lanjut usia,” jelasnya.

BACA JUGA:Bappebti Umumkan Penilaian Pialang Berjangka Triwulan III 2025

BACA JUGA:SMAN 8 BS Gelar Kegiatan BOS Prestasi, Dorong Pengembangan Bakat Peserta Didik

Hamid meminta masyarakat yang sudah terdaftar sebagai calon jemaah haji untuk bersabar menunggu giliran keberangkatan.

Kemenag Bengkulu Utara, kata dia, terus berkoordinasi dan akan menyampaikan jika ada perubahan kebijakan baru terkait kuota maupun jadwal keberangkatan.