Bank Indonesia Paparkan Arah Kebijakan Ekonomi 2026

KORANRB.ID - Indonesia memiliki modal kuat untuk menjaga pertumbuhan ekonomi di tengah tantangan global. 

Bank Indonesia menegaskan komitmen menjaga stabilitas dan mendorong ekonomi 2026 melalui bauran kebijakan yang lebih optimal. 

Pernyataan itu disampaikan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo saat membuka BIRAMA 2025 di Kantor Pusat BI Jakarta, 1 Desember.

Perry menegaskan optimisme menjadi kunci untuk menjaga ketahanan ekonomi Indonesia di 2026. Upaya maksimal seluruh pihak dan sinergi kebijakan fiskal dan moneter diperlukan agar pertumbuhan ekonomi lebih tinggi dan berdaya tahan. 

BACA JUGA:PMI Manufaktur Indonesia Naik jadi 53,3 pada November

BACA JUGA:Menteri UMKM Tinjau Aktivitas Thrifting di Pasar Senen

Bank Indonesia memastikan kebijakan dirumuskan secara all out untuk stabilitas dan percepatan transformasi ekonomi nasional.

Pada kesempatan itu, Perry menyampaikan arah bauran kebijakan Bank Indonesia tahun 2026 kepada peserta dari lembaga keuangan, akademisi, ekonom, dan media. 

Kebijakan moneter diarahkan menjaga inflasi dan stabilitas nilai tukar rupiah. Kebijakan makroprudensial diperkuat agar perbankan mampu menyalurkan pembiayaan ke sektor prioritas pemerintah.

Bank Indonesia juga memperkuat kebijakan sistem pembayaran dengan meningkatkan transaksi digital, termasuk penggunaan QRIS dan BI-FAST. 

BACA JUGA:Terkait Legalitas PT ABS: Usai Demo ke BPN, Aliansi Bengkulu Mengingat akan Tempuh Jalur Hukum

BACA JUGA:Pembayaran TPP Juli-Desember 2025 Belum Dipastikan, Bupati Rachmat: Tergantung Ketersediaan Anggaran

Sementara itu, kebijakan pendalaman pasar uang dan valas difokuskan pada penguatan produk, harga, pelaku, dan infrastruktur untuk mendukung pembiayaan ekonomi nasional. Di sisi lain, BI melanjutkan penguatan UMKM, ekonomi hijau, dan ekonomi syariah demi mendukung ekonomi kerakyatan. 

“Melalui penguatan bauran kebijakan tersebut, Bank Indonesia berkomitmen penuh mendukung Asta Cita dan memastikan stabilitas serta pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif dan berdaya tahan,” kata Perry.