Ditemukan di 127 Daerah Surat Suara Rusak

Reporter: Abdi Latul Fatwa |

Editor: Riky Dwi Putra |

Selasa , 09 Jan 2024 - 22:36

PELIPATAN : Warga melipat surat suara Pemilu di KPU Kota Bengkulu. Pelipatan surat suara ini mendapat pengawasan dari Bawaslu Kota Bengkulu. --Abdi/RB

Kemudian, ada juga kasus penghalang-halangan terhadap pengawas. Misaknya di Provinsi Jambi. "Apakah nanti dalam proses penelusuran di tahapan logistik ini ada dugaan pelanggaran atau tidak, nanti kita lihat di laporan hasil pengawasannya," imbuhnya.

Saat dikonformasi, Komisioner KPU RI Yulianto Sudrajat mengakui, kerusakan surat suara memang terjadi. Dia menyebut, tujuan KPU melakukan sortir terhadap hasil prpduksi percetakam memang untuk memilah surat suara rusak.

"Surat suara tidak bisa dipakai ya kita akan ganti ke percetakan," ujarnya ditemui di sela-sela peresmian Kantor DKPP Jakarta kemarin. Sesuai klausul dalam kontrak pengadaan, kerusakan logistik menjadi tanggung jawab percetakan.

Yulianto mengatakan, jumlah kerusakan yang ada masih dalam tahap wajar. Sebab, KPU mencetak sekitar 1,2 miliar surat suara untuk lima jenis pemilihan. Sementara kerusakan di tiap-tiap kota hanya di angka ratusan hingga ribuan saja.

Artinya, jika dikonversi, persentasenya sangat rendah. "Kan nol nol koma berapa persen sih. Dikit sekali kan dari miliaran surat suara kan," jelasnya.

Meski demikian, dia memastikan kerusakan itu akan diganti sesuai kebutuhan. Setiap hari, data kerusakan terus diupdate dan disampaikan ke percetakan. Mantan Ketua KPU Jawa Tengah itu optimis pengadaan dapat dilakukan dalam sebulan ke depan.

"Sangat cukup (waktunya). Tiap hari kan kita sortir nih," tuturnya. Di sisi lain, Yulianto juga menunggu temuan dari Bawaslu untuk dilakukan kecocokan. Sebab dia mensinyalir, ada sedikit perbedaan.

Pada kesempatan berbeda, KPU telah menerima laporan dana awal kampanye (LADK) dari 18 parpol peserta pemilu. "Setelah menerima LADK partai politik peserta Pemilu 2024, KPU melakukan pencermatan atas kelengkapan dokumen dan cakupan informasi LADK," kata Komisioner KPU Idham Holik.

Dari hasil verifikasi, seluruh data tersebut masih mendapatkan status belum lengkap. Dari laporan itu, PDIP diketahui menjadi parpol yang melaporkan dana terbesar yakni Rp 183,8 miliar. Kemudian disusul PAN Rp 29,8 miliar dan Golkar Rp 20,5 miliar. Selanjutnya ada PPP sebesar Rp 20 miliar dan PKS Rp 12,1 miliar di lima posisi besar.

Sementara tiga partai dengan LADK terendah adalah PBB Rp 301 juta, PKN Rp 453 juta dan Partai Umat Rp 479 juta. Idham mengatakan, pihaknya masih memberikan kesempatan parpol memperbaiki LADK. Sesuai jadwal, Parpol diberi 5 hari untuk melengkapi data.

Bawaslu Tangani 1.032 Dugaan Pelanggaran

Sementara itu, kemarin Bawaslu merilis penanganan pelanggaran selama tahapan pemilu. Hingga 36 hari jelang pemungutan suara, ada 1.031 pelanggaran yang ditangani. Terdiri dari 703 laporan dan 329 temuan. Hasil penanganan, 322 dinyatakan sebagai pelanggaran, 188 bukan pelanggaran, sedangkan sisanya tidak dapat diregistrasi karena tidak terpenuhi syarat formal atau materiil.

ditemukan di 127 daerah surat suara rusak                             ditemukan di 127 daerah surat suara rusak
bengkulu, koranrb.id- proses penyortiran logistik pemilu menyibak persoalan klasik. yakni ditemukannya logistik rusak termasuk surat suara. dari hasil pengawasan yang dilakukan badan pengawas pemilu kasus tersebut terjadi di banyak daerah.
rinciannya, kasus kotak suara rusak ditemukan di 177 kabupaten/kota, bilik suara rusak di 61 kabupaten/kota, tinta rusak ditemukan pada 124, segel rusak di 30 kabupaten/kota, serta surat suara rusak di 127 kabupaten/kota.
baca juga:720 surat suara rusak
selain kerusakan, bawaslu juga menemukan kasus surat suara belum sesuai dengan jumlah seharusya di 61 daerah. kemudian ada juga kasus surat suara salah kirim.
anggota bawaslu ri herwyn malonda mengatakan, kasus tersebut terjadi beragam di daerah. termasuk besaran kerusakannya. dia mencontohkan, di manggarai barat mencatat surat suara yang dikategorikan cacat/rusak dengan total rusak sejumlah 1.090 surat suara.
baca juga:total 731 surat suara rusak di kpu bengkulu selatan
"selain itu juga terdapat kekurangan sejumlah 4.265 surat suara," ujarnya di kantor bawaslu senin malam.
herwyn berharap, berbagai kerusakan, kekurangan maupun kasus salah kirim segera mendapat penanganan. apalagi, waktu jelang pemungutan suara hanya menyisakan sekitar satu bulan saja.
"secepatnya melakukan pendistribusian kembali yang kurang, yang lebih, kemudian yang rusak," imbuhnya. khususnya di kawasan kepulauan yang membutuhkan waktu distribusi lebih lama. tak hanya itu, bawaslu mendesak agar kekeliruan yang terjadi dievaluasi.
baca juga:tuntas disortir, surat suara robek dan rusak dicek lagi
ketua kpu kota bengkulu rayyendra pirasad mengungkapkan saat ini tengah masuk dalam pelipatan surat suara dprd kota bengkulu. sebelumnya tim pelipat sudah menyelesaikan pelipatan surat suara dprd provinsi bengkulu.
“kemarin sudah dilipat dprd provinsi bengkulu, memang ditemukan yang rusak dan cacat dan gradiasi warna yang berubah. ini akan kita rekap,” sampai rayyendra.
rayyendra menerangkan surat suara yang rusak dan berubah warna tersebut akan direkap serta didata untuk selanjutnya dilaporkan. mekanismenya kpu kota bengkulu langsung mengirimkan jumlah surat suara yang rusak/kurang kepada kpu ri melalui program sinergitas pemutakhiran data berkelanjutan (simultan).
baca juga:79 petugas lipat surat suara caleg, target 4 hari selesai 
“surat suara yang rusak akan dilaporkan melalui simultan,” singkan rayyendra.
pelipatan surat suara yang dimulai 3 januari lalu.  pelipatan surat suara melibatkan 120 masyarakat kota bengkulu yang profesional. dalam pelipatan tersebut, kpu kota bengkulu sangat menekankan kecermatan serta kehati-hatian.
hal tersebut bertujuan untuk mengetahui jumlah surat cacat dan tidak layak, kedepannya ini akan dicatat sehingga bisa dilaporkan ke kpu ri. “kita pastikan masyarakat yang terlibat profesional bebas dari partisan, untuk mengetahui yang rusak dan cacat, apabila ditemukan makan kita rekap dan selanjutnya dilaporkan” sampai rayendra. 
baca juga: surat suara dprd selesai dilipat
tambah rayyendra, adapun surat suara yang dilipat dan sortir yaitu dpr ri, dprd provinsi, dprd kota, dan dpd ri dengan jumlah surat suara 1.107.868 lembar.
"1.107.868 lembar itu jumlah keseluruhan untuk dilakukan pelipatan oleh teman-teman sortir lipat,” ungkap rayyendra. 
baca juga:siapkan rp360 juta untuk honor melipat surat suara
sementara itu, koordinator divisi badan pengawas pemilihan umum (bawaslu) kota bengkulu ahmad maskuri , sebut terus mengawal pelipatan surat suara tersebut. ia mengaku dalam pengawasan tersebut ditemukan surat suara yang cacat atau rusak kemudian ada yang memiliki gradiasi warna yang pudar.
terkait hal tersebut, ahmad mengungkapkan saat melakukan pengawasan pada lipat sortir surat suara tahap dua tersebut, terdapat satu jenis surat suara yang selesai dilipat, yaitu dprd provinsi bengkulu.
“kita temukan surat suara yang rusak atau cacat, serta gradiasi yang berubah. surat suara yang sudah dilipat dprd provinsi dan kabupaten/kota,” ucap ahmad.
baca juga:siapkan rp360 juta untuk honor melipat surat suara
ahmad mengungkapkan untuk pendataan, terkait surat suara yang rusak tersebut akan dilaporkan setelah pelipatan selesai secara keseluruhan. 
“untuk kecacatan surat suara tersebut, sudah menjadi tugas kpu nantinya. jadi saat ini belum pasti,” ujar ahmad. 
anggota bawaslu ri puadi menambahkan, selain persoalan pada logistik, pihaknya juga menyoroti akses pengawasan. bawaslu, hingga kemarin belum mendapatkan akses sistem informasi logistik (silog).
kemudian, ada juga kasus penghalang-halangan terhadap pengawas. misaknya di provinsi jambi. "apakah nanti dalam proses penelusuran di tahapan logistik ini ada dugaan pelanggaran atau tidak, nanti kita lihat di laporan hasil pengawasannya," imbuhnya.
saat dikonformasi, komisioner kpu ri yulianto sudrajat mengakui, kerusakan surat suara memang terjadi. dia menyebut, tujuan kpu melakukan sortir terhadap hasil prpduksi percetakam memang untuk memilah surat suara rusak.
baca juga:pelipatan 890.388 surat suara caleg dan dpd di gor arma
"surat suara tidak bisa dipakai ya kita akan ganti ke percetakan," ujarnya ditemui di sela-sela peresmian kantor dkpp jakarta kemarin. sesuai klausul dalam kontrak pengadaan, kerusakan logistik menjadi tanggung jawab percetakan.
yulianto mengatakan, jumlah kerusakan yang ada masih dalam tahap wajar. sebab, kpu mencetak sekitar 1,2 miliar surat suara untuk lima jenis pemilihan. sementara kerusakan di tiap-tiap kota hanya di angka ratusan hingga ribuan saja.
artinya, jika dikonversi, persentasenya sangat rendah. "kan nol nol koma berapa persen sih. dikit sekali kan dari miliaran surat suara kan," jelasnya.
baca juga:banyak surat suara buram dan kena noda
meski demikian, dia memastikan kerusakan itu akan diganti sesuai kebutuhan. setiap hari, data kerusakan terus diupdate dan disampaikan ke percetakan. mantan ketua kpu jawa tengah itu optimis pengadaan dapat dilakukan dalam sebulan ke depan. 
"sangat cukup (waktunya). tiap hari kan kita sortir nih," tuturnya. di sisi lain, yulianto juga menunggu temuan dari bawaslu untuk dilakukan kecocokan. sebab dia mensinyalir, ada sedikit perbedaan.
pada kesempatan berbeda, kpu telah menerima laporan dana awal kampanye (ladk) dari 18 parpol peserta pemilu. "setelah menerima ladk partai politik peserta pemilu 2024, kpu melakukan pencermatan atas kelengkapan dokumen dan cakupan informasi ladk," kata komisioner kpu idham holik.
baca juga:banyak surat suara buram dan kena noda
dari hasil verifikasi, seluruh data tersebut masih mendapatkan status belum lengkap. dari laporan itu, pdip diketahui menjadi parpol yang melaporkan dana terbesar yakni rp 183,8 miliar. kemudian disusul pan rp 29,8 miliar dan golkar rp 20,5 miliar. selanjutnya ada ppp sebesar rp 20 miliar dan pks rp 12,1 miliar di lima posisi besar.
sementara tiga partai dengan ladk terendah adalah pbb rp 301 juta, pkn rp 453 juta dan partai umat rp 479 juta. idham mengatakan, pihaknya masih memberikan kesempatan parpol memperbaiki ladk. sesuai jadwal, parpol diberi 5 hari untuk melengkapi data.
bawaslu tangani 1.032 dugaan pelanggaran
sementara itu, kemarin bawaslu merilis penanganan pelanggaran selama tahapan pemilu. hingga 36 hari jelang pemungutan suara, ada 1.031 pelanggaran yang ditangani. terdiri dari 703 laporan dan 329 temuan. hasil penanganan, 322 dinyatakan sebagai pelanggaran, 188 bukan pelanggaran, sedangkan sisanya tidak dapat diregistrasi karena tidak terpenuhi syarat formal atau materiil.
berdasarkan jenisnya, 322 kasus yang melanggar terdiri dari 50 pelanggaran administrasi, 205 pelanggaran kode etik, 57 pelanggaran hukum lainnya serta 10 dugaan tindak pidana pemilu.
anggota bawaslu ri puadi mengatakan, pada pelanggaran administrasi, kasus terbanyak terkait rekrutmen penyelenggara yang tidak sesuai prosedur oleh kpu. sementara pelanggaran etik didominasi panitia pengawas kecamatan.
puadi mendorong masyarakat untuk memasifkan pengawasan partisipatif dengan cara ikut mengawasi pemilu. "dan melaporkan dugaan pelanggaran ke pengawas pemilu terdekat," ujarnya.
terpisah, kemarin menteri koordinator bidang politik, hukum, dan keamanan (menko polhukam) mohammad mahfud md rapat bersama jajaran pusat pelaporan dan analisis transaksi keuangan (ppatk). melalui rapat tersebut, mahfud meminta ppatk tetap bekerja secara profesional.
dia tidak ingin lembaga tersebut terpengaruh situasi politik. termasuk soal laporan dana kampanye. ”itu termasuk yang harus dijelaskan oleh ppatk sendiri,” imbuhnya. 
mahfud tidak ingin campur tangan dalam kerja-kerja tersebut. jika informasi terkait dengan kampanye dia sampaikan, dia khawatir bakal dinilai politik. untuk itu, dia meminta ppatk yang menyampaikan informasi tersebut kepada publik. dia ingin ppatk tetap objektif. berkaitan dengan dugaan pelanggaran pemilu yang dilaporkan oleh masyarakat lewat desk pemilu di bawah kemenko polhukam, dia memastikan bahwa mereka bekerja sesuai kewenangan. 
sesuai dengan aturan yang berlaku, kemenko polhukam tidak termasuk penyelenggara pemilu. maka desk pemilu yang ada di kemenko polhukam hanya bertugas menampung dan memantau aduan-aduan yang masuk. ”menko polhukam punya desk pemilu itu memang untuk memantau. tapi, bukan untuk mengambil tindakan terhadap pelanggaran atau apapun,” kata dia menegaskan. mahfud memastikan, aduan yang masuk lewat desk pemilu langsung diteruskan. 
mantan ketua mahkamah konstitusi (mk) itu menyatakan bahwa aduan tersebut diteruskan kepada dkpp, bawaslu, maupun kpu. ”tergantung kasusnya, tetapi menko polhukam tidak boleh menilai jalannya pemilu karena yang bertugas menilai sesuai konstitusi adalah kpu, bawaslu, dan dkpp,” bebernya. ”kami tidak akan mengambil tindakan dan mengatakan itu benar atau salah, terjadi kami catat saja,” tambah dia. (**)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Rabu 10 Januari 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan