Alasan Jasindo Tak Cairkan Asuransi Proyek Asrama Haji, Realisasi Proyek 20 Persen

alasan jasindo tak cairkan asuransi proyek asrama haji, realisasi proyek 20 persen bengkulu, koranrb.id – jaksa penuntut umum (jpu) kejaksaan tinggi (kejati) bengkulu, menghadirkan tiga saksi dalam persidangan perkara dugaan korupsi revitalisasi dan pembangunan asrama haji bengkulu tahun anggaran 2020-2021, selasa (9/1).  perkara ini menyeret dua terdakwa, yakni panca saudara diduga selaku makelar dalam perkara ini dan suharyanto mantan direktur cabang pt. bahana krida nusantara (bkn).  sidangan digelardi pengadilan negeri (pn) tindak pidana korupsi (tipikor) bengkulu, diketui majelis hakim, fauzi israh, sh., mh.  tiga saksi yang dihadirkan, meliputi sumadi dari pihak asuransi jasa indonesia (jasindo), adi kepala kantor pelayanan perbendaharaan negara (kppn) bengkulu dan erwanto konsultan arsitektur. baca juga:curi kabel untuk beli miras dan rokok saksi sumadi dari jasindo menjelaskan, asuransi pt. bkn terhadap proyek revitalisasi dan pembangunan asrama haji bengkulu tidak dapat dicairkan.  sebab, saat proyek tersebut berjalan dan akhirnya putus kontrak, pihaknya menerima dokumen yang menyatakan bahwa pekerjaan fisik proyek asrama haji sudah terealisasi di atas 20 persen.  namun, kenyataan di lapangan dan berdasarkan fakta persidangan, proyek revitalisasi dan pembangunan asrma haji putus kontrak saat pekerjaan fisik di bawah 20 persen. tepatnya progres pengerjaan berada di 16 persen.  dikatakan jpu kejati bengkulu lie putra setiawan usai pesidangan, mestinya jika saat putus kontrak pekerjaan fisik masih di bawah 20 persen, artinya pekerjaan kontruksi tidak mencapai dengan nominal uang muka 20 persen yang sudah dibayarkan negara.  seharusnya, pihak jasindo selaku perusahaan asuransi mebayarkan selisihnya itu  ke pt. bkn selaku pemilik pekerjaan. “tetapi, tadi jasindo menyampaikan bahwa dia menerima berupa dokumen dari progres pengerjaan itu. bahwa progres fisik sudah melampaui 20 persen. itu versi daripada jasindo. (sehingga asuransi itu tidak bisa dicairkan, red),” kata, lie.  baca juga:jpu bantah eksepsi, ph optimis dakwaan dibatalkan kemudian, berdasarkan keterangan dari pihak kppn menyebutkan, pencairan 20 persen yang dilakukan di awal, merupakan pengajuan yang dilakukan oleh pihak pemilik pekerjaan. “keterangan mereka, menerangkan terkait pencairan dana, lalu kondisi waktu pemutusan kontrak, progres pengerjaan saat pemutusan kontrak dan alasan pemutusan kontrak,” sebut lie. jika melihat keterangan dari pihak konsultan arsitektur, spesifik pekerjaan sesuai dengan master plan. namun, yang menjadi persoalan dalam perkara ini adalah progres pengerjaan tidak mencapai 20 persen. sedangkan anggaran yang dicairkan sudah di angka 20 persen dari total pagu anggaran.  “menurut mereka (saksi arsitektur, red) sudah sesuai (bentuk fisik pekerjaan, red), tetapi tidak mencapai progres pekerjaannya. progresnya tidak selesai,” ujarnya.  tiga saksi pada persidangan, kemarin menurut jpu merupakan saksi terakhir. pada persidangan selanjutnya, pihaknya akan menghadirkan saksi ahli ke dalam persidangan.  “untuk saksi dari kami sudah cukup,” tutupnya.  untuk diketahui, pada persidangan sebelumnya, jpu menghadirkan tujuh saksi kedalam persidangan.  saksi dari kelompok kerja (pokja) meliputi, ketua pokja, burhanudin, sekretari pokja, edi susanto dan edi arianto.  kemudian, jpu juga menghadirkan empat saksi dari kantor kemenag bengkulu, meliputi ppk pertama revitalisasi asrama haji, ramlan, ppk kedua intihan sulaiman, bendahara kemenag bengkulu, rine dan kuasa pengguna anggaran (kpa) yang merupakan mantan kepala kemenag bengkulu, zahdi taher.  untuk diketahui, para terdakwa didakwa jpu dengan pasal berlapis, dakwaa primair pasal 2 ayat (1) jo. pasal 18 undang-undang republik indonesia nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan undang-undang republik indonesia nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang republik indonesia nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. jo pasal 55 ayat (1) ke-1 kitab undang-undang hukum pidana.  subsidair pasal 3 jo pasal 18 undang inonesia nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi telah diubah dengan undang - undang republik indonesia nomor 20 tahun 2001 tentarg perubahan atas undang - undang republik indonesia nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. jo pasal 55 ayat (1) ke - 1 kitab undang - undang hukum pidana. sekedar mengulas, dalam penyidikan proyek revitalisasi asrama haji ini berfokus pada ketidak benaran pada saat putus kontrak. yang bermasalah terkait putus kontrak dalam pengerjaan oleh kontraktor pertama yakni pt. bkn.  dari putus kontrak tersebut ditemukan selisih atau pada saat itu dinamakan kelebihan bayar. realisasi keuangan negara berbeda dengan realisasi fisik. sehingga terhadap adanya selisih pekerjaan yang tidak sesuai dengan kenyataan itu tentu timbul kerugian negara. pasalnya jaminan uang muka dan jaminan uang pelaksanaan senilai rp3,8 miliar yang seharusnya dikembalikan oleh jasa asuransi indonesia (jasindo) serta pt. bkn, diduga belum dikembalikan. sebelum naik penyidikan, kasus ini sudah sempat ditangani jpn bidang perdata dan tata usaha negara (datun) kejati bengkulu. hingga kemudian dilimpahkan ke bidang pidsus kejati bengkulu.  diketahui sumber dana proyek ini berasal dari surat berharga syariah negara (sbsn). dimana akibat menyebabkan timbulnya kerugian negara sebesar rp 1,2 miliar lebih. namun kerugian negara itu sudah dikembalikan sebesar rp 798 juta yang dititikan kepada jpu. (eng)   

Tag

• # jasindo
• # sidang korupsi asrama haji
• # asrama haji
• # proyek asrama haji bengkulu

Share

• 
• 
• 
• 
•