Pemkab Pastikan Tak Ada PMI Legal Jadi Buruh Perkebunan

Reporter: Tri Shandy Ramadani |

Editor: M. Rizki Amanda Lubis |

Minggu , 14 Jan 2024 - 23:03

Sekdis Nakertrans Tatang Suryadi--

Sedangkan untuk masyarakat yang bekerja secara legal dan disalurkan oleh pemerintah bisa bekerja dengan nyaman dan mendapatkan berbagai jaminan dari perusahaan yang mempekerjakannya.

Itupun pekerjaan yangBACA JUGA:Hari Pertama Bertugas, Kapolres Ingatkan Anggota Kedepankan Pelayanan dilakukan di sektor formal terutama pabrik atau industri sesuai dengan kebutuhan negara yang mengajukan.

“Jika berangkat secara legal, maka ada jaminan yang diterima oleh pekerja, termasuk standar gaji termasuk tunjangan yang diterima oleh PMI selama bertugas,” terangnya.

Sementara itu untuk negara yang menjadi tujuan PMI di BU mayoritas adalah Taiwan dan Hongkong jumlah warga yang mengajukan untuk bekerja di dua negara ini sangat tinggi.

Ini lantaran tingginya pendapatan yang bisa didapatkan PMI di negara tersebut terutama yang bekerja di sektor pabrik manufaktur.

“Namun memang penyaluran kita sesuai dengan kemampuan dan jumlah kebutuhan dari negara yang mengajukan pungkas Tatang. (qia)

pemkab pastikan tak ada pmi legal jadi buruh perkebunan                            koranrb.id – beberapa tahun belakangan ini memang angka masyarakat bengkulu utara (bu) yang menjadi pekerja migran indonesia (pmi) atau yang sebelumnya disebut tenaga kerja indonesia (tki).
sepanjang 2023, tercatat 139 warga bu yang bekerja diluar negeri sebagai pmi terutama di negara taiwan, jepang, malaysia, korsel, brunei darussalam dan hongkong. 
baca juga:ancaman abrasi ancam kawasan perkebunan warga
namun dipastikan jumlah masyarakat bu yang bekerja diluar negeri lebih banyak lagi dari data yang dipegang pemkab bu. 
terutama masyarakat bu yang saat ini bekerja sebagai buruh perkebunan di malaysia yang biasanya masyarakat tersebut berangkat ke malaysia sebagai pelancong namun bekerja di malaysia.
baca juga: hari pertama kerja, kapolres mulai sisir kota arma 
sekretaris dinas ketenagakerjaan dan transmigrasi (disnakertran) tatang suryadi, sp menerangkan jika seluruh pmi yang berangkat secara legal dan disalurkan oleh pemkab bu melalui agenda yang terdaftar adalah pekerjaan sektor formal. 
sehingga tidak ada masyarakat yang bekerja sebagai buruh perkebunan, meskipun ia mengakui jika banyak informasi yang masuk adanya masyarakat bu yang bekerja sebagai buruh kebun di luar negeri. 
baca juga:pertahankan berobat gratis, pemkab tambah rp19 miliar
“karena jika disalurkan pemerintah, kita melalui tahapan panjang, termasuk pelatihan karena disiapkan bekerja di sektor formal,” terangnya. 
pemkab bu juga sudah mengantisipasi meningkatkan masyarakat yang bekerja sebagai buruh pertanian secara ilegal dengan sosialisasi ke desa-desa. 
baca juga:sawah kemumu belum bisa ditanami padi, harga beras tetap mahal 
terutama menjelaskan tentang minimnya jaminan yang bisa didapatkan pekerja selama bekerja diluar negeri. 
“seperti yang kita ketahui, dua tahun belakangan ini terjadi musibah adanya masyarakat kita yang bekerja diluar negeri namun sakit hingga meninggal dunia, sedangkan jaminan sangat minim,” terangnya. 
sedangkan untuk masyarakat yang bekerja secara legal dan disalurkan oleh pemerintah bisa bekerja dengan nyaman dan mendapatkan berbagai jaminan dari perusahaan yang mempekerjakannya.
baca juga:hari pertama bertugas, kapolres ingatkan anggota kedepankan pelayanan
itupun  pekerjaan yangbaca juga:hari pertama bertugas, kapolres ingatkan anggota kedepankan pelayanan dilakukan di sektor formal terutama pabrik atau industri sesuai dengan kebutuhan negara yang mengajukan.
“jika berangkat secara legal, maka ada jaminan yang diterima oleh pekerja, termasuk standar gaji termasuk tunjangan yang diterima oleh pmi selama bertugas,” terangnya. 
sementara itu untuk negara yang menjadi tujuan pmi di bu mayoritas adalah taiwan dan hongkong jumlah warga yang mengajukan untuk bekerja di dua negara ini sangat tinggi. 
baca juga:chat “manja” dengan siswi smp, kades sebut untuk pengawasan
ini lantaran tingginya pendapatan yang bisa didapatkan pmi di negara tersebut terutama yang bekerja di sektor pabrik manufaktur. 
“namun memang penyaluran kita sesuai dengan kemampuan dan jumlah kebutuhan dari negara yang mengajukan pungkas tatang. (qia)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu Senin, 15 Januari 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan