15 Konflik Agraria di 6 Kabupaten, Rembuk Rakyat Bengkulu Gelar Aksi, Ini Poin Tuntutannya

Reporter: Rizki/Debi/Bella Wilianti |

Editor: M. Rizki Amanda Lubis |

Jumat , 26 Jan 2024 - 22:38

AGRARIA: Berangkat dari meningkatnya angka konflik agraria itu, kemarin (26/1) Rembuk Rakyat Bengkulu (RRB) menggelar pertemuan di Gedung Teater tertutup Taman Budaya Bengkulu dan aksi panggung jalanan. RIZKI/RB--

Tuntutan tersebut juga disampaikan kepada calon presiden, wakil presiden, anggota legislatif, dan kepala daerah.

Untuk mengutamakan reforma agraria, kelestarian ekologis, dan keadilan iklim, serta merevisi regulasi yang merugikan lingkungan, mencerminkan keinginan masyarakat Bengkulu untuk perubahan positif.

"Hal tersebut, tentu untuk melindungi hak rakyat. Termasuk pengakuan dan perlindungan wilayah tangkap nelayan,

Pemerintah diingatkan untuk menjalankan kebijakan yang bersifat inklusif dan berpihak pada kepentingan rakyat," ujarnya.

Menurutnya, RRB bukan hanya sekadar unjuk rasa, melainkan suara bersama masyarakat untuk mengubah paradigma politik

Dan menghadirkan kebijakan yang berpihak pada kesejahteraan rakyat dan kelestarian lingkungan.

"Hal tersebutlah poin-poin yang disampaikan pada aksi ini," ujarnya.

Selain itu, ia juga menggarisbawahi tentang pentingnya mengembalikan kedaulatan rakyat dalam pengelolaan negara, sesuai dengan konstitusi.

Meskipun Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 menegaskan kekayaan alam dikuasai negara untuk kesejahteraan rakyat,

meski begitu menurutnya, eksploitasi sumber daya alam semakin masif dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja.

"Di Provinsi Bengkulu menjadi sorotan dengan disahkannya Rencana Tata Ruang Wilayah yang mendukung Undang-Undang Cipta Kerja.

15 konflik agraria di 6 kabupaten, rembuk rakyat bengkulu gelar aksi, ini poin tuntutannya                            koranrb.id – walhi bengkulu mencatat sepanjang 2023 terdapat 15 konflik agraria tersebar di provinsi bengkulu.
15 konflik agraria itu terjadi di 6 kabupaten, mulai dari konflik agraria sektor pertambangan hingga sektor perkebunan.
berangkat dari meningkatnya angka konflik agraria itu, kemarin (26/1) rembuk rakyat bengkulu (rrb) menggelar pertemuan di gedung teater tertutup taman budaya bengkulu.
“ini menjadi model pergerakan untuk mengajak masyarakat bengkulu, agar menjaga dan melindungi wilayah pesisir
baca juga:sungai tercemar, walhi desak pemkab bertindak
baca juga:batas hutan belum direvisi, potensi agraria masih ada
serta pulau-pulau kecil yang dikelola sebagai sumber penghidupan masyarakat,” sampai direktur walhi bengkulu, abdullah ibrahim ritonga, kemarin (26/1).
ibrahim juga menyebutkan, dari 15 konflik agraria yang tersebar di provinsi bengkulu, menjadikan bengkulu masuk dalam peringkat nasional.
“secara nasional, bengkulu ini adalah wilayah konflik agraria-nya tertinggi,” sebut ibrahim.
ada banyak kalangan yang menghadiri, mulai dari mahasiswa, okp, komunitas seni.
pertemuan rembuk rakyat bengkulu kemarin dimulai dengan dialog publik, kesepakata bersama, konfrensi pers, aksi dan deklarasi rakyat bengkulu dan puncaknya panggung jalanan.
baca juga:soroti tingginya potensi konflik agraria 
baca juga:reforma agraria dongkrak pendapatan per kapita 20 persen
puluhan masyarakat yang tergabung dalam rrb menggelar aksi damai mengenai posisi tawar rakyat dalam politik elektoral 2024. 
aksi tersebut dilakukan di jalan pembangunan, depan masjid raya baitul izzah bengkulu, jumat 26 januari 2024 sekitar pukul 16.00 wib.
aksi damai tersebut berupa orasi yang juga digambarkan dengan spanduk berisikan lima tuntutan para aksi, dalam mengawal politik di tahun 2024 dengan menggunakan mobil komando. 
baca juga:4 tuntutan krpb tolak tambang pasir besi, acam kembali aksi besar-besaran
baca juga:diwarning kpk, izin 150 tambang mineral tuntas
ibrahim menjelaskan dalam menghadapi dominasi kepentingan korporasi, masyarakat bengkulu bersatu dalam rrb melakukan dialog publik, perumusan deklarasi, konferensi pers, konser jalanan, dan aksi damai.
hal tersebut, menurutnya merupakan ruang untuk mendesak kontestan pemilu 2024.
agar mengutamakan penyelesaian konflik sumber daya alam dan menghindari kepentingan korporasi dalam kebijakan.
"pentingnya pemilu 2024 sebagai alat perubahan juga menjadi fokus. mandat uu no. 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum telah dimulai," ujarnya. 
dilanjutkan ibrahim, perlu diwaspadai bahwa pemilihan sebelumnya cenderung memberikan kekuasaan kepada partai politik dan bukan kepada rakyat.
masyarakat berharap pemilu kali ini membawa perubahan yang sejati.
baca juga:terkesan dibiarkan, tambang emas liar di lebong terus menjamur
baca juga:2023 investasi di bengkulu utara capai rp 100 m lebih, mayoritas perkebunan dan pertambangan 
“konsolidasi dari berbagai elemen masyarakat sipil dalam rembuk rakyat bengkulu ini, diharapkan dapat menjadi kekuatan untuk menggeser dominasi kepentingan korporasi," ujarnya.
ia juga berpesan kepada seluruh masyarakat bengkulu untuk mengawal dan memastikan pemilu sesuai keinginan rakyat.
menolak kontestan yang terlibat dengan oligarki, serta menuntut keterlibatan perempuan dan kaum muda, menjadi sorotan utama.
tuntutan tersebut juga disampaikan kepada calon presiden, wakil presiden, anggota legislatif, dan kepala daerah.
untuk mengutamakan reforma agraria, kelestarian ekologis, dan keadilan iklim, serta merevisi regulasi yang merugikan lingkungan, mencerminkan keinginan masyarakat bengkulu untuk perubahan positif.
baca juga:konflik dana hibah meruncing, knpi la ode siapkan langkah
baca juga:pt ddp kembali pancing kemarahan warga, matok lahan hgu habis izin
"hal tersebut, tentu untuk melindungi hak rakyat. termasuk pengakuan dan perlindungan wilayah tangkap nelayan,
pemerintah diingatkan untuk menjalankan kebijakan yang bersifat inklusif dan berpihak pada kepentingan rakyat," ujarnya.
menurutnya, rrb bukan hanya sekadar unjuk rasa, melainkan suara bersama masyarakat untuk mengubah paradigma politik
dan menghadirkan kebijakan yang berpihak pada kesejahteraan rakyat dan kelestarian lingkungan. 
"hal tersebutlah poin-poin yang disampaikan pada aksi ini," ujarnya. 
baca juga:izin lokasi pt ddp bukan legalitas berusaha: menurut saksi ahli fakultas hukum unib
baca juga:sengketa pt ddp, dugaan fasilitasi hakim hingga lahan di luar hgu
selain itu, ia juga menggarisbawahi tentang pentingnya mengembalikan kedaulatan rakyat dalam pengelolaan negara, sesuai dengan konstitusi. 
meskipun pasal 33 ayat (3) uud 1945 menegaskan kekayaan alam dikuasai negara untuk kesejahteraan rakyat,
meski begitu menurutnya, eksploitasi sumber daya alam semakin masif dengan adanya undang-undang cipta kerja.
"di provinsi bengkulu menjadi sorotan dengan disahkannya rencana tata ruang wilayah yang mendukung undang-undang cipta kerja.
perubahan fungsi kawasan hutan yang terindikasi untuk kepentingan investor dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan yang parah. inilah yang mendorong kekhawatiran akan bencana ekologis di masa depan," demikian abdullah.
berikut poin tuntutan aksi:
menghimbau kepada seluruh rakyat bengkulu untuk mengawal dan memastikan proses pemilu tahun 2024 berjalan sesuai dengan keinginan rakyat.
menghimbau kepada seluruh rakyat bengkulu untuk memastikan calon presiden dan wakil presiden, calon anggota legislatif dan calon kepala daerah memiliki keberpihakan yang kuat atas hak – hak rakyat dan menolak seluruh kontestan pemilu yang mempunyai keterlibatan langsung dengan oligarki. 
penyelenggara pemilu harus memastikan kualitas dan keterlibatan perempuan dan kaum muda bukan karena semata-mata memenuhi persyaratan formil belaka.
penyelenggara pemilu harus memfasilitasi ruang debat public untuk kontestan pemilu yang mengangkat isu strategis terkait krisis iklim, konflik agraria dan ham, industri ekstraktif, serta pengelolaan dan penyelamatan hutan, pesisir dan laut baik di nasional maupun daerah.
mendesak para calon presiden/wakil presiden dan calon anggota legislatif, serta calon kepala daerah yang akan berkontestasi dalam pemilu 2024, harus menyuarakan dan berkomitmen apabila terpilih untuk:
menjalankan secara benar dan serius terkait dengan agenda reforma agraria, kelestarian ekologis, keadilan iklim dan mandat konstitusi lainnya
mencabut, meninjau kembali dan merevisi seluruh peraturan perundangan-undangan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang berdampak buruk terhadap lingkungan dan merampas ruang kelola rakyat antara lain uu 6/2023 tentang penetapan perppu cipta kerja menjadi undang-undang, pp 26/2023  tentang pengelolaan hasil sedimentasi di laut, perpres no.78 tahun 2023 tentang penanganan dampak sosial kemasyarakatan dalam rangka penyediaan tanah untuk pembangunan nasional serta perda no. 3 tahun 2023 rencana tata ruang wilayah provinsi bengkulu tahun 2023 – 2043
mengeksekusi usulan-usulan lokasi prioritas reforma agraria dari organisasi rakyat, mencabut hak atas tanah dan perizinan usaha yang didapatkan dengan cara merampas tanah rakyat dan menghancurkan lingkungan dan memastikan perlindungan terhadap pejuang lingkungan dan ham.
mendesak pemerintah untuk memenuhi dan melindungi hak rakyat melalui kebijakan antara lain menyusun dan mengesahkan uu keadilan iklim dan  peraturan khusus tentang pengakuan dan perlindungan wilayah tangkap nelayan

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Sabtu 27 Januari 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan