Tidak Ada Pemberhentian dan Perekrutan Honorer, Berlaku di Seluruh OPD Pemprov Bengkulu

Reporter: Bella Wilianti |

Editor: Riky Dwi Putra |

Senin , 29 Jan 2024 - 21:57

Gubernur: Tidak ada pemberhentian dan perekrutan honorer berlaku di seluruh OPD Pemprov Bengkulu. --bella/rb

"Ini sangat rawan di semua OPD, apapun alasannya. Saya ingatkan lagi, ini saya rekam silakan sampaikan ke semua. Karena sekarang masih juga ada (terjadi, red)," ujarnya tegas.

Karena telah dipastikan tidak ada penggantian pengangkatan atau pemberhentian tenaga honorer di Pemda Provinsi Bengkulu, Rohidin meminta status para honorer benar-benar dipastikan.

Dengan begitu, tidak menimbulkan polemik di tengah masyarakat.

"Tidak ada pemberhentian, penerimaan atau penggantian apapun alasannya, kecuali betul-betul mendapatkan persetujuan dari kepala daerah," tambahnya.

Dengan aturan tersebut, dirinya memerintahkan agar seluruh OPD segera memperpanjang SK (Surat Keputusan) kerja honorer dan membayarkan gaji atau honor seluruh tenaga honorer yang ada.

Ia juga meminta agar gaji para tenaga honorer tersebut segera dibayarkan. Kecuali yang bersangkutan memang ada masalah, dengan begitu segera untuk membuat berita acara mengenai yang bersangkutan.

"Jadi tidak ada alasan mereka tidak gajian diawal Februari ini. Pastikan semua tenaga honorer kembali menerima gaji," demikian Rohidin.

Sementara itu, jika merujuk pada data base Pegawai Non ASN di Pemprov Bengkulu, terverifikasi sebanyak 4.719 pegawai.

Sementara itu, 678 sudah dinyatakan lulus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahun 2023. Artinya, saat ini jumlah pegawai Non ASN di lingkungan Pemprov Bengkulu sekitar 4.041 orang.

Hal tersebut berdasarkan analisa dan jawaban Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Bengkulu, Gunawan Suryadi saat mengikuti hearing bersama Komisi IV DPRD Provinsi Bengkulu beberapa waktu lalu.

Sebelumnya, Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Bengkulu, Isnan Fajri, S.Sos, M.Kes, juga sudah menegaskan secara berjenjang honorer yang ada saat ini sesuai dengan kebijakan terbaru undang-undang managemen Aparatur Sipil Negara (ASN), batas akhir pengangkatan honorer menjadi PPPK yakni hingga Desember 2024

tidak ada pemberhentian dan perekrutan honorer, berlaku di seluruh opd pemprov bengkulu                             koranrb.id - tidak ada pemberhentian honorer dan tenaga harian lepas (thl) di tahun 2024 ini.
seluruh organisasi perangkat daerah (opd) juga diminta untuk tidak melakukan perekrutan tenaga honorer lagi. 
tidak ada pemberhentian dan perekrutan honorer disampaikan gubernur bengkulu prof. dr. h. rohidin mersyah, m.ma.  
tidak ada pemberhentian dan perekrutan tenaga honorer tersebut, berlaku di seluruh opd dan lingkungan sekretariat daerah (setda) pemerintah provinsi bengkulu.
baca juga:pemkab kepahiang data honorer yang belum diangkat pppk, gunanya untuk ini 
baca juga:tekankan netralitas, bawaslu beri pesan kepada seluruh guru honorer
hal tersebut ditegaskan gubernur rohidin mersyah di hadapan pimpinan opd saat apel pagi di kantor gubernur bengkulu, senin, 29 januari 2024.
"saya perintahkan dan ingatkan betul, tidak ada lagi pemberhentian, penerimaan, penggantian tenaga honorer. ini sangat rawan di semua opd," tegas rohidin, senin 29 januari 2024.
tidak adanya pemeberhentian dan perekrutan honorer tersebut, dikatakan rohidin telah tertuang melalui surat edaran (se) kementerian pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi (kemenpan rb). 
se kemenpanrb berlaku di seluruh opd pemprov bengkulu. 
baca juga:formasi teknis pppk 2024, impian tenaga honorer 
baca juga:pemprov ploting penempatan, 1,7 juta honorer otomatis jadi pppk
hal tersebut, disampaikan kepada seluruh kepala daerah, baik gubernur, bupati dan walikota selaku pembina kepegawaian termasuk di jajaran kementerian dan lembaga.
berlaku di seluruh opd pemprov bengkulu
 "ini sangat rawan di semua opd, apapun alasannya. saya ingatkan lagi, ini saya rekam silakan sampaikan ke semua. karena sekarang masih juga ada (terjadi, red)," ujarnya tegas.
karena telah dipastikan tidak ada penggantian pengangkatan atau pemberhentian tenaga honorer di pemda provinsi bengkulu, rohidin meminta status para honorer benar-benar dipastikan.
dengan begitu, tidak menimbulkan polemik di tengah masyarakat.
baca juga:mayoritas honorer masih dirumahkan, tunggu kontrak 
baca juga:pelanggaran pemilu, dari netralitas guru honorer hingga libatkan kades
"tidak ada pemberhentian, penerimaan atau penggantian apapun alasannya, kecuali betul-betul mendapatkan persetujuan dari kepala daerah," tambahnya.
dengan aturan tersebut, dirinya memerintahkan agar seluruh opd segera memperpanjang sk (surat keputusan) kerja honorer dan membayarkan gaji atau honor seluruh tenaga honorer yang ada. 
ia juga meminta agar gaji para tenaga honorer tersebut segera dibayarkan. kecuali yang bersangkutan memang ada masalah, dengan begitu segera untuk membuat berita acara mengenai yang bersangkutan.
"jadi tidak ada alasan mereka tidak gajian diawal februari ini. pastikan semua tenaga honorer kembali menerima gaji," demikian rohidin.
baca juga:evaluasi honorer, pemkab bs kewalahan kurang tenaga 
baca juga: tahun ini, tidak ada pengangkatan honorer baru
sementara itu, jika merujuk pada data base pegawai non asn di pemprov bengkulu, terverifikasi sebanyak 4.719 pegawai.
sementara itu, 678 sudah dinyatakan lulus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (pppk) tahun 2023. artinya, saat ini jumlah pegawai non asn di lingkungan pemprov bengkulu sekitar 4.041 orang. 
hal tersebut berdasarkan analisa dan jawaban kepala badan kepegawaian daerah (bkd) provinsi bengkulu, gunawan suryadi saat mengikuti hearing bersama komisi iv dprd provinsi bengkulu beberapa waktu lalu. 
sebelumnya, sekretaris daerah (sekda) provinsi bengkulu, isnan fajri, s.sos, m.kes, juga sudah menegaskan secara berjenjang honorer yang ada saat ini sesuai dengan kebijakan terbaru undang-undang managemen aparatur sipil negara (asn), batas akhir pengangkatan honorer menjadi pppk yakni hingga desember 2024
baca juga: tetap pertahankan 163 honorer nakes rsud kepahiang tahun ini 
baca juga:perekrutan honorer dihentikan
namun, ke depan, pihaknya tetap akan melihat kembali peraturan pemerintah mengenai petunjuk teknis uu asn tersebut. 
"kita masih menunggu juknis uu asn tersebut tersebut seperti apa yang akan kita jadikan panduan. namun secara umum itu akan diselesaikan secara bertahap melalui pengangkatan pppk," kata isnan.
pengangkatan tenaga honorer menjadi pppk, saat ini sudah mulai dilakukan. namun pengangkatan tersebut tidak bisa dilakukan secara menyeluruh melainkan bagi tenaga honorer gang sudah terdata di badan kepegawaian nasional (bkn) saja. 
"jadi perekrutan itu tidak menyeluruh maupun seluruhnya," ujarnya.
lebih lanjut isnan mengatakan, sering kali perekrutan tenaga harian lepas (thl), terutama guru, saat ini masih banyak dilakukan oleh oknum kepala sekolah. 
baca juga:semua pekerjaan sudah lelang di februari, semua opd wajib tahu pesan gubernur 
baca juga:benteng terima dbh rp 30,9 miliar dari pemprov bengkulu
akibatnya, sekian tahun dari perekrutan tersebut kepala sekolah tersebut akan merengek karena guru yang diangkat tersebut tidak mendapat sk gubernur. 
"ini susah memantaunya kalau internal kepala sekolah melakukan rekrutmen terus. padahal surat edaran sudah jelas tidak ada lagi rekrutmen tetapi diam-diam melakukan rekrutmen," singgungnya.
isnan menegaskan, untuk saat ini tidak ada lagi perekrutan honorer tersebut. baik di instansi opd pemprov maupun untuk guru.
"saat ini, pengangkatan honorer selesai semua. jadi tidak ada lagi," kata isnan. (**)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Selasa 30 Januari 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan