Asuransi Nelayan, Pengurus Masjid dan Ketua RT/RW Segini

Reporter: Firman |

Editor: Patris Muwardi |

Kamis , 01 Feb 2024 - 00:33

JKK DAN JKM: Pemkab Mukomuko menganggarkan asuransi yang salah satu sasarannya nelayan, juga pengurus masjid di Mukomuko. Foto: FIRMANSYAH/RB--

‘’Mudah-mudahan saja dana yang tersedia bisa mengakomodir semua sasaran. Sehingga masyarakat bisa menikmati adanya jaminan sosial tersebut,’’ ucapnya.

“Tapi, jika nanti anggaran belum mencukupi, maka akan kita usulkan penambahan di APBD perubahan tahun ini,’’ sambung Destri.

Sementara itu, Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Mukomuko, Eddy Aprianto, SP, M.Si melalui Kabid Perikanan Tangkap, Warsiman, S.Pt membenarkan nelayan akan mendapatkan asuransi JKK dan JKM.

Saat ini menurutnya tengah dilakukan pendataan nelayan calon penerima JKK dan JKM yang pembiayaannya bersumber dari APBD 2024 Kabupaten Mukomuko.

"Kami telah berkoordinasi dengan Disnakertrans Mukomuko, bawasannya awal bulan Februari data penerima manfaat akan kami serahkan,’’ sebut Warsiman.

Ditambahkannya, untuk program tahun ini ada 2.000 nelayan yang akan menerima manfaat JKK dan JKM.

Meningkat dibandingkan tahun 2023 lalu, 1.419 nelayan menerima asuransi JKK dan JKM. Warsiman menegaskan jumlah penerima berbeda, mengingat adanya faktor seperti kematian nelayan yang menjadi peneriman manfaat.

Selain itu, jumlah 2.000 nelayan penerima JKK dan JKM tahun ini merupakan hasil dari verifikasi data nelayan penerima tahun 2023 ditambah pendataan nelayan yang belum mendapatkan program ini.

“Kita sudah mendata ulang keanggotaan. Pasalnya sudah ada nelayan yang meninggal, maka dari itu kita akan alokasikan ke nelayan yang belum mendapat jaminan,” ujarnya.

Lanjutnya, program jaminan sosial ini sangat penting bagi nelayan untuk menjamin keselamatan di saat mereka bekerja.

Jika hanya mengandalkan program bantuan premi asuransi nelayan dari pemerintah pusat, maka tidak akan mampu menjangkau dengan jumlah nelayan yang terdata sebanyak 2.299 orang.

‘’Maka dari itu Pemkab membantu mengcovernya melalui APBD tahun ini. Kan dari pemerintah pusat hanya untuk 200 nelayan, itupun asuransinya hanya 1 tahun di tahun 2022,’’ sampainya.

Dengan kondisi tersebut, diakui Warsiman masih banyak nelayan di Kabupaten Mukomuko belum bisa menikmati JKK dan JKM.

Sehingga, diakhir tahun 2022, Pemkab Mukomuko sempat mengalokasikan Rp50 juta dari APBD untuk premi asuransi bagi pekerja rentan.

asuransi nelayan, pengurus masjid dan ketua rt/rw segini                             mukomuko, koranrb.id – pemkab mukomuko menganggarkan asuransi jaminan kecelakaan kerja (jkk) dan jaminan kematian (jkm) di tahun ini yang sasarannya nelayan, pengurus masjid,  ketua rukun tetangga dan ketua rukun warga (rt/rw). 
selain itu juga menyasar pekerja non asn atau bukan aparatur sipil negara, akan mendapatkan jaminan dari pemerintah kabupaten (pemkab) mukomuko dengan anggaran yang telah disiapkan sebesar rp880 juta.
baca juga:krisis obat rsud mukomuko teratasi berkat kimia farma
disampaikan kabid hubungan industrial (hi) dinas ketenagaan dan trasmigrasi (disnakertrans) mukomuko destri gandalia, s.stp, pemberian jkk dan jkm ini penting dilakukan.
menurut destri, anggaran disediakan pemkab mukomuko untuk membiayai iuran asuransi bertujuan memberikan kepastian keamanaan saat bekerja bagi para nelayan, pengurus masjid, ketua rt/rw dan pekerja non asn.
‘’tahun lalu diusulkan, dan alhamdulillah, bantuan jkk dan jkm untuk nelayan disetujui, anggarannya kembali dialokasikan di tahun ini ditambah pertanggungan asuransi untuk ketua rt/rw, pengurus masjid dan non asn,” jelas destri.
masih menurut destri, dari total anggaran rp880 juta yang dialokasikan itu, bisa menanggung iuran 5.043 orang nelayan, pengurus masjid, ketua rt/rw dan pekerja non asn calon penerima manfaat. 
rincian sasaran bantuan jaminan sosial tersebut, untuk nelayan sebanyak 1.593 orang, ketua rt/rw dan pengurus masjid sebanyak 618 orang, dan pekerja non asn sebanyak 2.832 orang. 
baca juga:lurah masih khawatir manfaatkan dana kelurahan 2024, pedomani aturan ini 
sedangkan rincian besaran iuran kepesertaan jkk dan jkm, untuk non asn, ketua rt/rw serta pengurus masjid sebesar rp13.500 per bulan. itu terdiri dari iuran jkk sebesar rp6.000 dan jkm sebesar rp7.500 per bulan. 
kemudian, untuk nelayan, iuran jkk sebesar rp10.000 dan jkm sebesar rp6.800 per bulan. sehingga total iuran yang mesti dibayar sebesar rp16.800 per bulan untuk satu orang.
"semuanya dibayar sebanyak 12 bulan. maka, total anggran yang disediakan sebanyak rp880.048.800," terang destri.
dia menambahkan, untuk nama-nama yang akan mendapat bantuan jkk dan jkm, hingga saat ini masih dalam proses pendataan oleh masing-masing opd terkait. 
untuk nelayan menjadi tanggung jawab dinas perikanan kabupaten mukomuko yang mendata. sedangkan untuk rt/rw dan pengurus mesjid, pendataan akan ditangani oleh disnakertrans. 
‘’mudah-mudahan saja dana yang tersedia bisa mengakomodir semua sasaran. sehingga masyarakat bisa menikmati adanya jaminan sosial tersebut,’’ ucapnya.
“tapi, jika nanti anggaran belum mencukupi, maka akan kita usulkan penambahan di apbd perubahan tahun ini,’’ sambung destri. 
sementara itu, kepala dinas perikanan kabupaten mukomuko, eddy aprianto, sp, m.si melalui kabid perikanan tangkap, warsiman, s.pt membenarkan nelayan akan mendapatkan asuransi jkk dan jkm. 
saat ini menurutnya tengah dilakukan pendataan nelayan calon penerima jkk dan jkm yang pembiayaannya bersumber dari apbd 2024 kabupaten mukomuko.
"kami telah berkoordinasi dengan disnakertrans mukomuko, bawasannya awal bulan februari data penerima manfaat akan kami serahkan,’’ sebut warsiman.
ditambahkannya, untuk program tahun ini ada 2.000 nelayan yang akan menerima manfaat jkk dan jkm. 
baca juga: cegah perundungan melalui sosialisasi, berikut langkah-langkahnya
meningkat dibandingkan tahun 2023 lalu, 1.419 nelayan menerima asuransi jkk dan jkm. warsiman menegaskan jumlah penerima berbeda, mengingat adanya faktor seperti kematian nelayan yang menjadi peneriman manfaat. 
selain itu, jumlah 2.000 nelayan penerima jkk dan jkm tahun ini merupakan hasil  dari verifikasi data nelayan penerima tahun 2023 ditambah pendataan nelayan yang belum mendapatkan program ini.
“kita sudah mendata ulang keanggotaan. pasalnya sudah ada nelayan yang meninggal, maka dari itu kita akan alokasikan ke nelayan yang belum mendapat jaminan,” ujarnya.
lanjutnya, program jaminan sosial ini sangat penting bagi nelayan untuk menjamin keselamatan di saat mereka bekerja. 
jika hanya mengandalkan program bantuan premi asuransi nelayan dari pemerintah pusat, maka tidak akan mampu menjangkau dengan jumlah nelayan yang terdata sebanyak 2.299 orang. 
‘’maka dari itu pemkab membantu mengcovernya melalui apbd tahun ini. kan dari pemerintah pusat hanya untuk 200 nelayan, itupun asuransinya hanya 1 tahun di tahun 2022,’’ sampainya. 
dengan kondisi tersebut, diakui warsiman masih banyak nelayan di kabupaten mukomuko belum bisa menikmati jkk dan jkm. 
sehingga, diakhir tahun 2022, pemkab mukomuko sempat mengalokasikan rp50 juta dari apbd untuk premi asuransi bagi pekerja rentan.
bagi nelayan yang merupakan warga mukomuko dan belum tergabung didalam kelompok nelayaan dihimbau untuk membentuk kelompok. 
atau bisa juga bergabung dengan kelompok yang sudah ada. pasalnya masih ada alokasi pembayaraan premi jkk dan jkm untuk nelayan yang belum mendapatkan program tersebut di tahun ini.
“kami minta nelayaan yang belum mendapatkan jaminan sosial jkk dan jkm segera membentuk legalitas. agar kami data melalui kelompok nelayaan,” demikian warsiman.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Kamis 1 Februari 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan