Catat! Bila 11 Februari Peserta Pemilu Tidak Gubris, Bawaslu Lakukan Langkah Tegas Ini

Reporter: Abdi Latul Fatwa |

Editor: Riky Dwi Putra |

Rabu , 07 Feb 2024 - 00:54

Catat! Bila 11 Februari peserta pemilu tidak gubris, Bawaslu lakukan langkah tegas Ini --Abdi/RB

“Itu apabila mereka (Peserta Pemilu, red) pasang kembali setelah ditertibkan maka bisa jadi temuan, jadi kami minta jangan,” kecam Ahmad.

Ahmad harap, peserta Pemilu dapat bekerjasama untuk tidak melakukan pelanggaran karena hal tersebut sangat tidak mencerminkan mereka sebagai calon pemimpin bangsa nantinya. Karena untuk melihat pemimpin atau wakil rakyat dapat ditinjau saat peserta tersebut, taan dan patuh pada aturan yang ada.

“Berharap mereka sadar dan tidak melakukan pelanggaran dalam masa tenang ini, pemasangan APK dan bahan kampenye akan segera berakhir,” ujar Ahmad.

Sementara itu, Ketua Bawaslu Kota Bengkulu, Rahmat Hidayat meminta seluruh tim pengawas pemilu untuk kompak dan solida dalam emlakukan pengawasan ketat dalam Pemilu 2024, termasuk pada masa tenang yang rentan terjadi pelanggaran.

“Saya minta, Panwascam, PKD hingga PTPS untuk kompak serta solid dalam menjalankan tanggungjawabnya sebagai pengawas Pemilu, benar diawasi jangan teledor,” ucap Rahmat.

Rahmat juga mengharapkan, masyarakat dapat berperan aktif dalam melakukan pengawasan Pemilu, sehingga dengan sadarnya masyarakat maka tindak pelanggaran baik pelanggaran administratif maupun pidana Pemilu dapat ditekan.

“Mayarakat harus terlibat aktif itu bisa menekan pelanggaran nantinya, jadi masyarakat sangat dibutuhkan, kita minta mereka melapor apabila ada tindak pelanggaran yang terjadi,” harap Rahmat.

Sebelumnya, Bawaslu Provinsi Bengkulu telah melakukan rapat koordinasi bersama stakeholder terkait untuk bekerjasama untuk melakukan penertiban serta memastikan tidak adanya Alat Peraga Kampanye (APK) baik berupapa baliho berbayar maupun tidak, termasuk APK yang terpasang pada media sosial dan bahan kampanye komersil.

Hal tersebut lantaran, saat ini mendekati masuk dalam tahapan masa tenang pada 10 Februari 2024.

Hal tersebut dibeberkan, Koordinator Divisi Penaganan dan Pelanggaran (Kordiv PP) Bawaslu Provinsi Bengkulu, Eko Sugianto M.Si bahwa seluruh pihaknya telah berkoordinasi kepada Satpol PP Provinsi Bengkulu, Kejaksaan, Inspektorat, KPI, KPID, Dinas Perhubungan Provinsi Bengkulu dan Kesbangpol Provinsi Bengkulu.

catat! bila 11 februari peserta pemilu tidak gubris, bawaslu lakukan langkah tegas ini                             koranrb.id – mendekati masa tenang pemilu, badan pengawas pemilihan umum (bawaslu) kota bengkulu memberikan waktu kepada peserta pemilu untuk menertibkan alat peraga kampanye (apk) paling lama 11 februari 2024. 
catat! bila 11 februari peserta pemilu tidak gubris imbuan tersebut, bawaslu kota bengkulu lakukan langkah tegas. 
langkah tersebut akan ditempuh apabila imbauan bawaslu kota bengkulu untuk tertibkan apk peserta pemilu tak digubris.
adapaun penertiban yang direncanakan pada 11 februari nanti, akan melibatkan stakeholder terkait seperti satpol pp kota bengkulu, dishub kota bengkulu, dlh kota bengkulu serta seluruh element pemilu pada kota bengkulu. 
baca juga:tahun ini pemkab lebong terapkan total e-katalog barang dan jasa
baca juga:rskj siapkan 100 tempat tidur untuk caleg gagal
“kita akan tertibkaan pada 11 februari nanti, kini kami minta mereka (peserta pemilu, red) untuk tertibkan sendiri,” sampai koordinator divisi penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa (kordiv ppps) bawaslu kota bengkulu, ahmad maskuri.  
ahmad menegaskan, bahwa seluruh apk dan bahan kampanye akan ditertibkan baik berada pada zona titik pasang maupun diluar zona titik pasang.
kemudian, ia juga menyebutkan termasuk bahan kampanye yang dipasang pada komersil maupun media masa dan media sosial di lingkungan kota bengkulu.
“seluruhnya akan ditertibkan tidak ada pengecualian, termasuk yang terpasang pada media masa maupun media sosial itu sendiri, karena masa kampanye telah berakhir,” ungkap ahmad.
baca juga:pemilu 2024 bersih dari apk parpol, bawaslu sebutkan waktunya 
baca juga:bawaslu provinsi bengkulu minta parpol dan caleg tertibkan apk
ahmad mengungkapkan, tidak ada toleransi dalam penertiban apk dan bahan kampanye yang akan dilakukan nantinya.
ia menegaskan, apabila masih kedapatan peserta pemilu nekat untuk memasang kembali apk dan bahan kampanye maka bawaslu kota bengkulu akan mengambil tindakan, dan hal tersebut termasuk tindak pelanggaran serta bisa diproses.
“itu apabila mereka (peserta pemilu, red) pasang kembali setelah ditertibkan maka bisa jadi temuan, jadi kami minta jangan,” kecam ahmad.
ahmad harap, peserta pemilu dapat bekerjasama untuk tidak melakukan pelanggaran karena hal tersebut sangat tidak mencerminkan mereka sebagai calon pemimpin bangsa nantinya. karena untuk melihat pemimpin atau wakil rakyat dapat ditinjau saat peserta tersebut, taan dan patuh pada aturan yang ada.
baca juga:jangan khawatir, gaji pppk 2024 sudah disiapkan, segini jumlahnya
baca juga:hadapi pemilu, polres seluma pastikan kesiapan personel 
“berharap mereka sadar dan tidak melakukan pelanggaran dalam masa tenang ini, pemasangan apk dan bahan kampenye akan segera berakhir,” ujar ahmad.
sementara itu, ketua bawaslu kota bengkulu, rahmat hidayat meminta seluruh tim pengawas pemilu untuk kompak dan solida dalam emlakukan pengawasan ketat dalam pemilu 2024, termasuk pada masa tenang yang rentan terjadi pelanggaran.
“saya minta, panwascam, pkd hingga ptps untuk kompak serta solid dalam menjalankan tanggungjawabnya sebagai pengawas pemilu, benar diawasi jangan teledor,” ucap rahmat.
rahmat juga mengharapkan, masyarakat dapat berperan aktif dalam melakukan pengawasan pemilu, sehingga dengan sadarnya masyarakat maka tindak pelanggaran baik pelanggaran administratif maupun pidana pemilu dapat ditekan.
baca juga:kasih tak sampai pierre tandean-rukmini, sudah tetapkan bulan pernikahan 
baca juga:bawaslu antar rekomendasi, tkd amin sebut tpd prabowo-gibran tak bisa berkelit
“mayarakat harus terlibat aktif itu bisa menekan pelanggaran nantinya, jadi masyarakat sangat dibutuhkan, kita minta mereka melapor apabila ada tindak pelanggaran yang terjadi,” harap rahmat.
sebelumnya, bawaslu provinsi bengkulu telah melakukan rapat koordinasi bersama stakeholder terkait untuk bekerjasama untuk melakukan penertiban serta memastikan tidak adanya alat peraga kampanye (apk) baik berupapa baliho berbayar maupun tidak, termasuk apk yang terpasang pada media sosial dan bahan kampanye komersil.
hal tersebut lantaran, saat ini mendekati masuk dalam tahapan masa tenang pada 10 februari 2024.
hal tersebut dibeberkan, koordinator divisi penaganan dan pelanggaran (kordiv pp) bawaslu provinsi bengkulu, eko sugianto m.si bahwa seluruh pihaknya telah berkoordinasi kepada satpol pp provinsi bengkulu, kejaksaan, inspektorat, kpi, kpid, dinas perhubungan provinsi bengkulu dan kesbangpol provinsi bengkulu.
baca juga:ini 6 aplikasi yang disiapkan pemkab rejang lebong untuk opd
baca juga:polemik apbd bengkulu utara 2024, kemendagri surati gubernur bengkulu 
koordinasi tersebut, berupaya untuk memastikan seluruh bentuk apk diberhentikan, pada masa tenang di provinsi bengkulu.
namun sebelumnya bawaslu provinsi bengkulu akan turut berkoordinasi dengan partai politik (parpol) untuk menertibkan apk nya sendiri baik itu komersil maupun tidak.
“kita telah berkoordinasi, dan rapat tadi untuk memasuki masa tenang ini, kami memastikan bersama dengan stakeholder terkait tidak adanya bentuk alata peraga apapun pada masa tenang, kita akan imbau terlebih dulu pada parpol,” sampai eko.
eko menjelaskan, temuan bentuk kampanye pada masa tenang ditiadakan karena hal tersebut telah diatur dalam keputusan kpu ri.
baca juga:libur panjang, kebun teh kabawetan tetap jadi pilihan utama wisatawan
baca juga:mantan direktur pdam rl divonis 1 tahun penjara, jumlah kn, hakim beda pendapat
jadi, eko menginginkan kerjasama yang baik anatar stake holder dan parpol selaku peserta pemilu.
“kita perlukan kerjasama yang baik, baik dari yang kita koordinasikan maupun parpol dan calegnya,” ujar eko.
apabila setelah ditertibkan masih ada parpol atau caleg yang masih nekat memasaksakan memasang alat peraga maka akan menjadi sebuah tindak pelanggaran dan bis menjadi temuan tim pengawas.
baca juga:tsk p3nc*b*lan diringkus, korbannya pelajar smp
baca juga: ph: ada pihak lain lebih bertanggung jawab, 2 terdakwa asrama haji dituntut berbeda 
adapun itu, eko juga menjelaskan walaupun alat peraga tersebut dipasang pada tempat milik pribadi siapapun itu wajib untuk dilebas, penertiban tersebut tidak memilki toleransi.
“kita tidak akan mentoleransi, apabila mereka nekat pasang lagi, kita akan proses karena itu pelanggaran,” tegas eko.
sementara itu, ketua badan pengawas pemilu (bawaslu) provinsi bengkulu, fahamsyah mengajak masyarakat untuk aktif menjadi pengawas dan melaporkan tindak money politic yang mungkin terjadi di lingkungan mereka. 
dalam upaya meningkatkan transparansi dan keadilan dalam proses politik, ketua bawaslu provinsi bengkulu, bersama jajaran anggotanya, menggencarkan kampanye untuk membangkitkan kesadaran masyarakat terhadap bahaya money politic.
baca juga:pengembalian sisa kerugian negara rp500 juta, masih ditunggu jaksa
baca juga:hadapi pemilu, polres seluma pastikan kesiapan personel 
“masyarakat harus ikut mengawasi, apabila ditawari uang untuk memilih caleg tersebut jangan terima uangnya lebih baik laporkan saja tapi harus memiliki bukti,” ucap fahamsyah.
fahamsyah menekankan pentingnya peran masyarakat sebagai mata dan telinga yang dapat mengawasi keberlangsungan proses politik yang bersih. 
"kami mengundang seluruh lapisan masyarakat untuk turut serta dalam menjaga integritas pemilu dan memastikan proses politik berjalan dengan adil dan bebas dari praktik money politic," ujar fahamsyah.
fahamsyah mnyebutkan menyediakan saluran pelaporan yang mudah diakses bagi masyarakat.
baca juga:asyik! dana bos sd dan smp di kabupaten seluma sudah cair 
baca juga:bawaslu antar rekomendasi, tkd amin sebut tpd prabowo-gibran tak bisa berkelit
melalui platform digital dan nomor kontak khusus, masyarakat dapat dengan cepat melaporkan indikasi money politik yang mereka temui.
langkah ini diharapkan dapat meningkatkan keterlibatan langsung masyarakat dalam menjaga integritas demokrasi di tingkat lokal.
“kita menydiakan kontak pelaporan terhadap tindak pelanggaran, baik kami sendiri (bawaslu provinsi bengkulu, red) maupun bawaslu kabupaten/kota,” ucap fahamsyah. (**)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Kamis 8 Februari 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan