Ingat! Kendaraan Bermotor Mati Pajak Bakal Dilarang Isi BBM Subsidi

Reporter: Rio Agustian |

Editor: Sumarlin |

Kamis , 08 Feb 2024 - 22:01

BBM: Antrean kendaraan mengisi BBM di SPBU Tanjung Raman, Kota Manna, Bengkulu Selatan. Kendaraan bermotor mati pajak bakal dilarang mengisi BBM subsidi.-foto: rio/koranrb.id-

Selain itu, lanjut Kapolres, cara tersebut dapat meminimalisir kendaraan bermotor bodong di Bumi Sekundang Setungguan ini.

"Saya rasa ini sangat baik, kami dukung penuh," ujar Kapolres.

Penertiban kendaraan bermotor, diungkapkan Kapolres, sangat penting.

Apalagi banyak kasus pencurian sepeda motor di daerah, salah satunya di Kabupaten Bengkulu Selatan.

Paling tidak, menurut Kapolres, pemilik kendaraan bodong berkurang, dan pendapat daerah melalui pajak dapat meningkat.

"Kita lihat nanti seberapa serius pemerintah daerah," ucap Kapolres.

Di lain tempat, Wakil Ketua I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bengkulu Selatan, Dendi Man Tarmizi SE SH mengatakan, setiap kebijakan pemerintah daerah harus didukung oleh legislatif.

Dengan demikian tidak akan ada masalah atau saling menyalahkan apabila terjadi hal yang berkaitan dengan pemerintahan.

Terkait rencana kendaraan bermotor mati pajak dilarang isi Bahan Bakar Minyak di SPBU, dinilai Dendi, sah saja.

Hanya saja, terkait pendapatan daerah ia memprediksi belum terlalu signifikan meningkat.

Karena masyarakat masih akan mengisi BBM melalui eceran.

"Boleh saja, tapi ingat lagi, langkah ini sudah tepat apa belum. Kalau mau tahu coba dulu," tutur Dendi.(**)

ingat! kendaraan bermotor mati pajak bakal dilarang isi bbm subsidi                            koranrb.id - unit pelaksana teknis daerah (uptd) pengelola pendapatan daerah (ppd) samsat kabupaten bengkulu selatan akan mengambil sikap tegas terhadap kendaraan bermotor mati pajak.
salah satu langkah konkret yang dilakukan yakni kendaraan bermotor mati pajak akan dilarang mengisi bahan bakar minyak (bbm) subsidi di spbu wilayah bengkulu selatan.
kebijakan itu merupakan langkah pemerintah untuk menertibkan masyarakat pemilik kendaraan bermotor yang tidak membayar pajak kendaraan bermotor (pkb).
untuk menerapkan itu, kantor samsat bengkulu selatan bekerjasama dengan pt. pertamina.
dalam waktu dekat, aturan tersebut akan direalisasikan. 
baca juga:anies: ekonomi indonesia dikuasai segelintir orang, kami akan lawan
dengan demikian seluruh kendaraan yang mati pajak di kabupaten bengkulu selatan tidak akan bisa lagi mengisi bbm subsidi di setiap spbu di wilayah bengkulu selatan. 
kepala unit pelaksana teknis daerah pengelola pendapatan daerah samsat bengkulu selatan, emron sh, melalui kasi pelayanan dan penetapan, lenny marlina se mengakui ada wacana untuk penertiban kendaraan bermotor mati pajak.
rencana tersebut yakni kerjasama antara kantor samsat dengan pertamina. 
hanya saja lenny mengaku, sampai saat ini pihaknya belum menerima komitmen berlandaskan mou atau turunan surat perintah pelarangan kendaraan mati pajak mengisi bbm di spbu.
sehingga untuk saat ini aturan pelarangan tersebut belum dapat diterapkan di kabupaten bengkulu selatan.
"baru rencana, tapi kalau memang tidak ada masalah lagi, kami akan terapkan," kata lenny. 
wacana penerapan kebijakan pembatasan distribusi bbm subsidi terhadap kendaraan mati pajak ini dilakukan untuk menekan angka tunggakan pajak kendaraan bermotor.
baca juga:sidak puskesmas, ini permintaan pj walikota pada nakes 
sebab masyarakat pemilik kendaraan bermotor yang menunggak dalam pembayaran pajak di bengkulu selatan terus membengkak setiap tahun.
bahkan khusus di bengkulu selatan sudah mencapai rp 1 miliar lebih.
lenny berharap, upaya kerja sama antara unit pelaksana teknis daerah pengelola pendapatan daerah samsat dan pt. pertamina tersebut dapat segera diterapkan dan dilaksanakan dalam jangka panjang.
"kalau bisa tahun 2024 ini dapat diterapkan," ujarnya.
bupati bengkulu selatan, gusnan mulyadi se mm mengatakan, aturan tegas terhadap kendaraan bermotor mati pajak boleh diterapkan di kabupaten bengkulu selatan.
apalagi untuk kendaraan dinas milik pejabat di bengkulu selatan. 
menurut gusnan, unit pelaksana teknis daerah pengelola pendapatan daerah samsat bengkulu selatan harus segera mencari solusi tepat dan tegas untuk peningkatan pendapatan.
baca juga:minggu-minggu rawan politik uang, saran sebaiknya bansos tunai
"tidak masalah tegas kalau ini untuk daerah," kata gusnan. 
kepada seluruh spbu di kabupaten bengkulu selatan, gusnan meminta  harus membantu pemprov bengkulu dalam urusan pendapatan daerah.
karena usaha spbu tersebut merupakan rekomendasi dari pemerintahan di provinsi bengkulu. 
maka dari itu sudah sewajarnya apa yang menjadi rencana pemprov bengkulu untuk daerah didukung oleh pertamina.
"kami mendorong juga pertamina segera berlakukan hal itu," tandas gusnan. 
terpisah, kapolres bengkulu selatan, akbp florentus situngkir, s.ik menyambut baik setiap kendaraan bermotor mati pajak dilarang mengisi bbm subsidi. 
dengan demikian setiap kendaraan bermotor di kabupaten bengkulu selatan akan melengkapi administrasi seperti surat bpkb dan stnk.
baca juga:ternyata ada 7 cagar budaya di bengkulu tengah, usianya sudah ratusan tahun
selain itu, lanjut kapolres, cara tersebut dapat meminimalisir kendaraan bermotor bodong di bumi sekundang setungguan ini.
"saya rasa ini sangat baik, kami dukung penuh," ujar kapolres.
penertiban kendaraan bermotor, diungkapkan kapolres, sangat penting.
apalagi banyak kasus pencurian sepeda motor di daerah, salah satunya di kabupaten bengkulu selatan. 
paling tidak, menurut kapolres, pemilik kendaraan bodong berkurang, dan pendapat daerah melalui pajak dapat meningkat. 
"kita lihat nanti seberapa serius pemerintah daerah," ucap kapolres. 
di lain tempat, wakil ketua i dewan perwakilan rakyat daerah (dprd) bengkulu selatan, dendi man tarmizi se sh mengatakan, setiap kebijakan pemerintah daerah harus didukung oleh legislatif. 
baca juga:6 manfaat buah nanas dan 6 cara yang baik mengonsumsinya untuk kesehatan
dengan demikian tidak akan ada masalah atau saling menyalahkan apabila terjadi hal yang berkaitan dengan pemerintahan. 
terkait rencana kendaraan bermotor mati pajak dilarang isi bahan bakar minyak di spbu, dinilai dendi, sah saja. 
hanya saja, terkait pendapatan daerah ia memprediksi belum terlalu signifikan meningkat.
karena masyarakat masih akan mengisi bbm melalui eceran.
"boleh saja, tapi ingat lagi, langkah ini sudah tepat apa belum. kalau mau tahu coba dulu," tutur dendi.(**)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Jumat 9 Februari 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan