Harusnya Dimulai 15 Februari, Pleno Rekapitulasi Suara Tingkat PPK Belum juga Dimulai

Reporter: Abdi Latul Fatwa |

Editor: Ade HR |

Jumat , 16 Feb 2024 - 21:41

Komisioner KPU Provinsi Bengkulu, Sarjan Effendi --ABDI/RB

"Kita tengah rapat di KPU kota Bengkulu, kami inginnya hari Minggu untuk pleno kecamatan," ungkap Diding.

Ketua PKK Ratu Agung, Aziz mengatakan agenda pleno tingkat kecamatan akan dilangsungkan dengan perkiraan Minggu 18 Februari 2024 mendatang.

"Iya ini masih dirapatkan di KPU Kota Bengkulu nanti akan kita ketahui hasilnya, berkemungkinan di hari Minggu ini," ucap Aziz.

Hal serupa disampaikan, Ketua PPK Sungai Serut, Hendri bahwa saat ini pihaknya tengah melakukan pembahasan terkait jadwal rapat pleno di kecamatan Sungai Serut.

"Sekarang masih kita bahas untuk pleno nanti di Sungai Serut," ucap Hendri.

Sebelumnya KPU Mukomuko menjadwalkan kemarin, Jumat 16 Februari 2024 akan dilaksanakan pleno di tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK).

Namun Setelah ditunggu hingga pukul 10.00 WIB ternyata masih banyak data hasil rekapitulasi perolehan suara peserta pemilu yang belum disampaikan KPPS dari masing-masing TPS.

“Kita belum bisa melaksanakan Pleno PPK karena rekapitulasi belum siap, dilakukan penginputan ke aplikasi SIREKAP.

Maka dari itu dilakukan penundaan terlebih dahulu,” kata Komisioner KPU Kabupaten Mukomuko, Divisi SDM dan Sosialisasi, Endang Surya Bakti.

Endang mengatakan, salah satu penyebab pleno rekapitulasi penghitungan suara tingkat kecamatan belum dapat dilaksanakan.

Baik pleno rekapitulasi penghitungan suara calon Presiden dan Wakil Presiden, DPD RI, DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten.

Karena masih terkendala lambatnya penginputan data penghitungan dan perolehan suara di aplikasi SIREKAP.

harusnya dimulai 15 februari, pleno rekapitulasi suara tingkat ppk belum juga dimulai                             bengkulu, koranrb.id – meski sesuai jadwal pleno tingkat pantia pemilu kecamatan (ppk) dimulai 15 februari hingga 2 maret 2024. 
namun jumat 16 februari 2024 belum ada satupun ppk se provinsi bengkulu yang memulai pleno rekapitulasi perolehan suara.
namun rencananya ppk di kota bengkulu akan memulai pleno minggu 18 februari 2024.
kemudian ppk di kabupaten kaur memulai pleno sabtu 17 februari 2024.
baca juga:bengkulu dapat dana tambahan rp203,57 miliar
ppk di bengkulu tengah merencanakan pleno senin 19 februari 2024.
ppk di kabupaten rejang lebong mengagendakan pleno minggu 18 februari 2024.
ppk kabupaten seluma rencananya juga melaksanakan pleno rekapitulasi perolehan suara minggu 18 februari 2024.
komisioner kpu provinsi bengkulu, sarjan effendi menjelaskan harusnya pleno tingkat kecamatan harus dimulai pada 15 februari kemarin.
baca juga: ribuan dosis vaksin hewan dan hpr kaur, rinciannya berikut ini
hal tersebut sesuai dengan tahapan. apabila diselenggarakan sesegera mungkin dapat menghilangkan pemikiran buruk publik.
"ya pleno tingkat kecamatan harusnya 15 februari kemarin dimulai," ujar sarjan.
sarjan meminta rapat pleno kecamatan harus diselenggarakan secepat mungkin. 
walaupun memang secara tahapan itu memiliki tenggat waktu pelaksanaan.
baca juga:bupati seluma pastikan jembatan viral desa simpang, april mulai dikerjakan
"kita minta itu segera dilakukan, secepatnya walaupun memiliki tenggat waktu," ucap sarjan.
di tempat beberda, ketua kpu kota bengkulu rayyendra pirasad menerangkan memang harusnya rapat pleno tingkat kecamatan dimulai pada 15 februari kemarin. 
kpu kota sudah merencanakan pleno ppk dimulai sabtu 17 februari 2024.
namun karena di setiap kecamatan masih memiliki kendala tertentu sehingga hal tersebut masih dirapatkan.
baca juga:vakum 40 hari, retribusi 29 titik parkir aktif lagi, dishub ungkap alasannya
"memang sesuai tahapan, rapat pleno ini harusnya dimulai pada 15 februari 2024, namun itukan berjenjang. untuk jadwal diselenggarakan pleno itu 15 februari - 2 maret 2024. saya rasa yang menyalahi itu apabila melewati itu atau mendahului," terang rayyendra.
rayyendra menerangkan saat ini kpu kota bengkulu dan ppk se kota bengkulu tengah melakukan rapat untuk membahas rapat pleno.
"saat ini ppk tengah rapat di kpu kota bengkulu, nanti akan ada hasilnya kapan diselenggarakan," ungkap rayyendra.
penjelasan rayyendra,  rapat pleno tingkat kecamatan tidak dilaksanakan pada 15 februari kemarin. 
baca juga:pelajar sma bengkulu tengah meninggal kecelakaan, motornya terlindas truk 
hal tersebut dikarenakan pihaknya mengukur kesiapan para ppk dan saksi sehingga hal tersebut yang membuat rapat pleno belum diselenggarakan hingga kini.
"itu kita lihat dari kesiapan, seperti para ppk, para saksi itu harus kita ukur dulu," jelas rayyendra. 
di tempat lain ketua ppk kecamatan teluk segara, diding juhana bahwa rapat pleno rekapitulasi suara di kecamatannya, direncanakan akan berlangsung minggu, 18 februari mendatang. 
saat ini, jum'at 16 februari 2024, ppk se kota bengkulu tengah melakukan rapat di kantor kpu kota bengkulu untuk membahas jadwal untuk penyelenggaraan rapat pleno tingkat kecamatan tersebut.
baca juga:pileg dprd provinsi dapil 1, sementara pan menguasai disusul golkar dan gerindra, ini caleg suara terbanyaknya
"kita tengah rapat di kpu kota bengkulu, kami inginnya hari minggu untuk pleno kecamatan," ungkap diding.
ketua pkk ratu agung, aziz mengatakan agenda pleno tingkat kecamatan akan dilangsungkan dengan perkiraan minggu 18 februari 2024 mendatang.
"iya ini masih dirapatkan di kpu kota bengkulu nanti akan kita ketahui hasilnya, berkemungkinan di hari minggu ini," ucap aziz.
hal serupa disampaikan, ketua ppk sungai serut, hendri bahwa saat ini pihaknya tengah melakukan pembahasan terkait jadwal rapat pleno di kecamatan sungai serut.
baca juga:sudah dapat 3 kursi, golkar berpeluang jadi pemenang di mukomuko, berikut perolehan suaranya
"sekarang masih kita bahas untuk pleno nanti di sungai serut," ucap hendri.
 sebelumnya kpu mukomuko menjadwalkan kemarin, jumat 16 februari 2024 akan dilaksanakan pleno di tingkat kecamatan oleh panitia pemilihan kecamatan (ppk). 
namun setelah ditunggu hingga pukul 10.00 wib ternyata masih banyak data hasil rekapitulasi perolehan suara peserta pemilu yang belum disampaikan kpps dari masing-masing tps.
“kita belum bisa melaksanakan pleno ppk karena rekapitulasi belum siap, dilakukan penginputan ke aplikasi sirekap.
maka dari itu dilakukan penundaan terlebih dahulu,” kata komisioner kpu kabupaten mukomuko, divisi sdm dan sosialisasi, endang surya bakti.
baca juga:kasus pemukulan petugas linmas tps berakhir damai, begini kronologisnya
endang mengatakan, salah satu penyebab pleno rekapitulasi penghitungan suara tingkat kecamatan belum dapat dilaksanakan. 
baik pleno rekapitulasi penghitungan suara calon presiden dan wakil presiden, dpd ri, dpr ri, dprd provinsi dan dprd kabupaten.
karena masih terkendala lambatnya penginputan data penghitungan dan perolehan suara di aplikasi sirekap. 
"memang seharusnya, pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara di 15 kecamatan di kabupaten mukomuko sudah bisa mulai dilaksanakan pada jumat, 16 februari 2024 ini.
baca juga:bawaslu kota bengkulu temukan 9 pelanggaran di tps, 1 pidana
namun karena harus berbasis online melalui penginputan data penghitungan dan perolehan suara di aplikasi sirekap. sehingga daerah menunggu petunjuk selanjutnya,"terang endang. 
pleno rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kecamatan baru akan dilaksanakan ketika seluruh ppk sudah siap. 
siapnya ppk ketika data perolehan suara peserta dari masing-masing tps sudah diinput ke aplikasi.
namun untuk mempercepat pleno tingkat kecamatan. 
baca juga:pekan depan eks kadis dan mekelar didakwa jpu, perkara pengadaan jas kaur rp1,2 miliar, ini jadwalnya 
kpu mukomuko juga memiliki opsi agar ppk dapat menyampaikan data rekapitulasi perolehan suara secara manual.
"kita juga minta mereka menyampaikan data yang manual.
sehingga nanti ada petunjuk dapat dari pusat dapat dilakukan prekapan manual maka data bisa langsung dilaksanakan.
sebab kami juga mengakui, proses penginputan data di aplikasi sirekap cukup lama.
ini dapat dilihat, dua hari pasca pemilu dilaksanakan. baru ada sekitar 150 an  dari 585 tps yang datanya di aplikasi sirekap," jelasnya.
baca juga:smkn 4 kabupaten kepahiang pacu daya kreativitas siswa
terpisah, ketua ppk kota mukomuko, dedi wijaya mengatakan, kemungkinan perhitungan suara tingkat kecamatan diundur hingga tanggal 18 februari 2024 mendatang. 
kendalanya yaitu hasil perhitungan saat proses input data ke aplikasi sirekap cukup lama. 
"jadi sirekap mobile yang dipegang oleh kpps pada saat upload ada jeda waktu yang lama," jelasnya.
untuk saat ini informasi yang didapat, ada sekitar 5 juta daftar tunggu dari sirekap mobile untuk diupload ke sirekap aplikasi kpu. harapannya pleno perhitungan suara tingkat kecamatan, dapat dilakukan secara manual. sehingga proses selanjutnya juga dapat dilaksanakan di pleno tingkat kabupaten.
baca juga:pleno ppk tingkat kecamatan belum bisa dilakukan, kpu bengkulu tengah beri alasan ini 
"kalau informasinya memang ada plan b, akan dilakukan perhitungan secara manual, tapi belum juga pasti. sebab jika masih berbasis online ketakutan kami nanti saat menggunakan sirekap, para saksi akan keberatan menunggu jeda waktu yang lama saat pleno di tingkat kecamatan," ungkapnya. 
yang pastinya 15 kecamatan di mukomuko, menunggu petunjuk dari kpu mukomuko, untuk memulai pleno perhitungan suara melalui aplikasi atau secara manual. sedangkan untuk seluruh logistik dari 58 tempat pemungutan suara (tps) di kecamatan kota mukomuko sudah berada di sekretariat ppk kota mukomuko. 
"logistik semua sudah berada di sekretariat ppk kota mukomuko, tinggal lagi menunggu petunjuk kpu,"pungkasnya.
baca juga:suv legendaris suzuki jimny 5-door resmi diluncurkan, apa saja keunggulannya?
sementara itu, badan pengawas pemilihan umum (bawaslu) provinsi bengkulu catat puluhan pelanggaran terjadi selama proses pemilu di provinsi bengkulu, 14 februari 2024 lalu. 
mulai dari pelanggaran administrasi pelanggaran pidana hingga molornya penghitungan suara.
koordinator divisi penanganan dan pelanggaran (kordiv pp) bawaslu provinsi bengkulu, eko sugianto menyebutkan, pihaknya banyak mencatat terjadi molornya penghitungan suara yang terjadi di tempat pemungutan suara (tps) di provinsi bengkulu.
baca juga:dua tim mlbb indonesia siap berlaga di turnamen games of future rusia, ini jadwal pertandingannya 
"iya banyak sekali yang molor, itu tidak boleh dilakukan, sesuai dengan regulasi yang ada," ungkapnya.
eko menjelaskan, berdasarkan pkpu nomor 20 tahun 2023 penghitungan suara di tps harus sudah dilakukan 12 jam setelah berakhirnya pemilihan di tps tersebut.
ia mencatat, ada beberapa tps yang melakukan penghitungan melebihi waktu yang ditetapkan. menanggapi hal tersebut, eko akan memastikan tim bawaslu baik kabupaten/kota maupun panwascam serta pkd untuk melakukan penelusuran sekaligus menetapkan dugaan pelanggaran tersebut 
"itu salahi aturan, kita akan telusuri kemudian setelah dugaan pelanggaran ini data tercukupi maka akan dilakukan pemprosesan," tegas eko.
baca juga:8 jenis kucing ini kerap dijumpai di indonesia, kamu pernah punya yang mana?
eko melanjutkan, tentu ini menjadi catatan buruk tersendiri untuk pemilu saat ini. 
ia juga menekankan untuk seluruh pelanggan selama pencoblosan untuk diinventarisir segera. 
sehingga tahapan penanganan akan berlangsung agar cepat untuk diproses segera.
"itu kita akan inventarisasi segera, sehingga bisa secepatnya diproses sehingga kita tahu jenis pelanggarannya," ujar eko.
baca juga:ultras bayern munchen berdemo, mereka muak ini penyebabnya 
sebelumnya, eko menyoroti kekurangan surat suara ini menjadi perhatian serius karena dapat berpotensi mengganggu kelancaran proses pemungutan suara. 
eko juga menyebutkan, adanya beberapa suarat suara yang hilang saat dibuka oleh petugas kpps di tps tersebut.
"kami mendapati beberapa tps mengalami kekurangan surat suara, serta hilangnya satu jenis surat suara dan ini tentu memicu kekhawatiran terkait integritas proses demokrasi," ujar eko kantor bawaslu provinsi bengkulu.
eko sugianto juga menegaskan perlunya penanganan cepat dan tegas dari pihak terkait untuk memastikan kelancaran proses pemilihan. 
baca juga:psg optimis melaju 8 besar liga champions, bayern hasil buruk 
ia menambahkan, bahwa akan terus mengawal atas kurangnya serta hilangnya salah satu jenis surat suara. saat ini bawaslu provinsi tengah menunggu perkembangan serta laporan terbaru dari hilangnya surat suara tersebut.
"kami berharap kpu dan pihak terkait segera mengatasi kekurangan surat suara ini. untuk memastikan setiap warga dapat berpartisipasi dalam pemilihan dengan lancar dan adil," tambahnya.
eko mengungkapkan, bawaslu provinsi bengkulu berkomitmen untuk melakukan pemantauan yang ketat terhadap setiap perkembangan terkait kekurangan surat suara.
memastikan transparansi dalam setiap tindakan yang diambil untuk menanggulangi masalah ini. 
baca juga:sales frozen food dilapor ke polisi, gelapkan barang dagangan, ini kronologisnya
"kami akan terus bekerja sama dengan instansi terkait demi menjaga integritas dan kredibilitas pemilu di provinsi bengkulu," pungkas eko.
eko juga menyoroti tentang banyaknya keterlambatan proses pungut hitung, eko menilai menurut pkpu nomor 20 tahun 2023, bahwa surat suara serta penghitungannya harus diserahkan paling lambat 12 jam setelah dilakukan pemilihan atau pencoblosan di tps.
“ini 15 februari sore masih ada tps yang melakukan penghitungan. itukan tidak boleh dilakukan,” ujar eko.
eko sangat mengharapkan tidak adanya kecurangan yang dilakukan baik dari pihak penyelenggara, masyarakaat serta peserta partai politik (parpol).
baca juga:kasus pemukulan petugas linmas tps berakhir damai, begini kronologisnya
eko menambahkan, tentunya untuk menekan pelanggaran serta kecurangan harus ada kerja sama yang baik antara penyelenggara dan masyarakat sehingga, hal tersebut dapat ditekan.
“kerjasama tentunya sangat dibutuhkan, baiki penyelenggara pemilu dan masyarakat, parpol juga,” ucap eko.
sementara itu, ketua bawaslu provinsi bengkulu, fahamsyah menegaskan tentu dengan adanya dugaan surat suara hilang. 
menurutnya sangat disayangkan selaian sebagai tindak pelanggaran juga menghambat proses pemilihan yang terjadi kemarin.
baca juga:bawaslu kota bengkulu temukan 9 pelanggaran di tps, 1 pidana
“itu tentu pelanggaran dan sangat mengganggu proses pemilihan, mungkin petugas sangat gelabakan saat menegtahui surat suara itu hilang,” tegas fahamsyah.
fahamsyah juga mengimbau, agar masyarakat untuk melaporkan kecurangan atau pelanggaran yang terjadi di tps kemarin.
sehingga bawaslu cepat dalam melakukan penanganan atau penelusuran.
“kita minta untuk masyarakat untuk melaporkan kepada kamai bawaslu untuk melakukan tindakan,” ucap fahamsyah.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu Sabtu, 17 Februari 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan