DD Rp 41 Miliar Sudah Masuk Kas Daerah, Sudah Bisa Pencairan Tahap I

Reporter: Arie Saputra Wijaya |

Editor: Sumarlin |

Minggu , 18 Feb 2024 - 21:27

DESA: Salah satu desa yang memanfaatkan DD untuk peningkatan infrastruktur penunjang potensi wisata yakni Desa Sumber Urip, Kecamatan Selupu Rejang.-foto: arie saputra wijaya/koranrb.id-

KORANRB.ID – Anggaran sebesar Rp 41 miliar untuk dana desa (DD) tahap pertama di Kabupaten Rejang Lebong sudah masuk kas daerah.

Jika tidak ada kendala, pencairan tahap I DD Kabupaten Rejang Lebong sudah bisa dilakukan.

Hal ini diungkapkan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Rejang Lebong, Andi Ferdian SE.

Ia mengatakan bahwa saat ini pihaknya hanya tinggal menunggu Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dinas PMD) selaku leading sector untuk mengusulkan proses pencairan.

“Kalau dananya saat ini sudah ada di kas daerah sebesar Rp 41 miliar lebih. Sudah ada beberapa desa yang mengusulkan pencairan dan disampaikan oleh Dinas PMD. Namun kita masih menunggu rekomendasi dari Dinas PMD dan Bupati sebelum mulai melakukan proses pencairan,” ungkap Andi.

Sementara Kepala Dinas PMD Kabupaten Rejang Lebong, Suradi Rifa’i SP mengungkapkan total dana desa yang diterima oleh 122 desa di Kabupaten Rejang Lebong pada tahun 2024, terbagi menjadi empat alokasi.

Yakni alokasi dasar sebesar Rp69.651.856.000, alokasi formula Rp28.723.050.000, alokasi afirmasi Rp1.042.800.000, dan alokasi kinerja sebesar Rp4.859.250.000.

Sementara itu, pencairan dana desa tahap I tahun 2024 masih menunggu Peraturan Bupati (Perbup) Rejang Lebong yang diperkirakan baru akan selesai pada bulan Maret 2024.

Suradi juga menyebutkan pada tahun 2023, satu desa di Rejang Lebong, yaitu Desa Kasie Kasubun, Kecamatan Padang Ulak Tanding tidak dapat mencairkan dana desa sepenuhnya.

Penyebabnya desa tersebut tidak menyusun pertanggungjawaban dana desa tahun 2022.

Namun, pada tahun ini, desa tersebut sudah dapat mengajukan permintaan pencairan dana.

Selain itu, di Kabupaten Rejang Lebong juga memiliki enam desa dengan status desa mandiri, yaitu Desa Rimbo Recap, Desa Pahlawan, Desa Sumber Bening, Desa Sindang Jati, Desa Teladan, dan Desa Air Meles Bawah.

dd rp 41 miliar sudah masuk kas daerah, sudah bisa pencairan tahap i                             koranrb.id – anggaran sebesar rp 41 miliar untuk dana desa (dd) tahap pertama di kabupaten rejang lebong sudah masuk kas daerah.
jika tidak ada kendala, pencairan tahap i dd kabupaten rejang lebong sudah bisa dilakukan.
hal ini diungkapkan kepala badan pengelolaan keuangan daerah (bpkd) kabupaten rejang lebong, andi ferdian se.
ia mengatakan bahwa saat ini pihaknya hanya tinggal menunggu dinas pemberdayaan masyarakat desa (dinas pmd) selaku leading sector untuk mengusulkan proses pencairan. 
“kalau dananya saat ini sudah ada di kas daerah sebesar rp 41 miliar lebih. sudah ada beberapa desa yang mengusulkan pencairan dan disampaikan oleh dinas pmd. namun kita masih menunggu rekomendasi dari dinas pmd dan bupati sebelum mulai melakukan proses pencairan,” ungkap andi.
baca juga:perebutan 7 kursi dprd kota bengkulu dapil 2, pan unggul diiringi pkb, ini 7 caleg yang diprediksi duduk
sementara kepala dinas pmd kabupaten rejang lebong, suradi rifa’i sp mengungkapkan total dana desa yang diterima oleh 122 desa di kabupaten rejang lebong pada tahun 2024, terbagi menjadi empat alokasi.
yakni alokasi dasar sebesar rp69.651.856.000, alokasi formula rp28.723.050.000, alokasi afirmasi rp1.042.800.000, dan alokasi kinerja sebesar rp4.859.250.000.
sementara itu, pencairan dana desa tahap i tahun 2024 masih menunggu peraturan bupati (perbup) rejang lebong yang diperkirakan baru akan selesai pada bulan maret 2024.
suradi juga menyebutkan pada tahun 2023, satu desa di rejang lebong, yaitu desa kasie kasubun, kecamatan padang ulak tanding tidak dapat mencairkan dana desa sepenuhnya.
penyebabnya desa tersebut tidak menyusun pertanggungjawaban dana desa tahun 2022.
namun, pada tahun ini, desa tersebut sudah dapat mengajukan permintaan pencairan dana.
selain itu, di kabupaten rejang lebong juga memiliki enam desa dengan status desa mandiri, yaitu desa rimbo recap, desa pahlawan, desa sumber bening, desa sindang jati, desa teladan, dan desa air meles bawah.
baca juga:tebat munting, dibalik pesonanya tersimpan mitos keberadaan ular raksasa
"pencairan dana desa untuk desa-desa mandiri dilakukan dalam dua tahap, yaitu tahap satu sebesar 60 persen dan tahap dua 40 persen. sedangkan untuk desa yang belum mandiri, pencairan dilakukan dalam tiga tahap: tahap i sebesar 40 persen, tahap ii 40 persen, dan tahap iii 20 persen," beber suradi.
ia juga mengatakan bahwa pada tahun 2024, total dana desa (dd) yang diterima oleh 122 desa di wilayah tersebut mencapai rp104,2 miliar.
jumlah ini menunjukkan peningkatan dibanding tahun sebelumnya, di mana dd yang diterima pada tahun 2023 sebesar rp103 miliar.
menurut suradi, peningkatan tersebut mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan alokasi dd untuk mendukung pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di tingkat desa.
“peningkatan alokasi dd didasari oleh beberapa faktor, termasuk pertumbuhan ekonomi, kebutuhan infrastruktur, dan faktor-faktor lain yang relevan dalam penetapan alokasi dana untuk mendukung pembangunan di tingkat desa,” terangnya.
dia juga menyoroti bahwa ada lima desa yang menerima pagu anggaran yang lebih kecil dibandingkan dengan desa lainnya.
desa-desa tersebut antara lain desa taba padang, desa ulak tanding, desa bangun jaya, desa dataran tapus, dan desa tanjung agung.
baca juga:penghitungan suara sementara caleg dpr ri dapil bengkulu: ini nama caleg yang masuk 4 besar!
suradi menambahkan bahwa indikator untuk besaran pagu dd yang diterima oleh setiap desa mencakup beberapa faktor, seperti jumlah penduduk dan tingkat kemiskinan di masing-masing desa.
alokasi dd dirancang dengan mempertimbangkan ukuran populasi serta tingkat kemiskinan desa agar tujuan pemberdayaan dan pembangunan dapat lebih tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan dan kondisi setiap komunitas desa.
“untuk 117 desa lainnya, mereka menerima kucuran dana desa mulai dari rp800 juta hingga lebih dari rp1 miliar,” tambah suradi.
proses pencairan dana desa di kabupaten rejang lebong masih dalam tahap penyusunan rencana anggaran pendapatan belanja desa (r-apbdes) di masing-masing desa.
selain itu, pihaknya juga masih menunggu peraturan bupati rejang lebong terkait dd tahun 2024.
“saat ini masing-masing desa masih menyusun rapdbdes, setelah itu akan dievaluasi oleh bupati dan disahkan melalui peraturan bupati, yang kemudian baru bisa dilaksanakan,” ungkap suradi.
sementara itu, bupati rejang lebong drs. h. syamsul effendi, mm mengimbau kepada seluruh perangkat desa yang ada di kabupaten rejang lebong, agar bisa kreatif dan inovatif dalam menggunakan dd.
baca juga:bawaslu kembali terima pelanggaran di tps saat pemilu, apa saja? berikut temuannya
menurutnya, penggunaan dd harus diiringi dengan pengembangan ekonomi kreatif yang didasari inovasi, karenanya inovasi tidak boleh berhenti dilakukan untuk membangun desa.
“dana desa yang dialokasikan oleh pemerintah harusnya benar-benar bisa memberikan manfaat bagi masyarakat desa. untuk itu desa pun harus kreatif dan inovatif dalam menggunakan dana desa untuk pembangunan desa,” terang bupati.
saat ini, sambung bupati, desa berhak memutuskan sendiri, tidak boleh ada yang mengintervensi, baik bupati, gubernur, bahkan presiden.
karena itulah, masyarakat desa harus memiliki daya juang untuk mengembangkan potensi kekayaan desanya.
"tidak boleh ada lagi kedepannya kasus dimana dana desa dipakai untuk kepentingan di luar kepentingan untuk membangun desa. persoalan sdm tak perlu jadi alasan, semuanya bisa dilakukan jika seluruh elemen masyarakat desa dilibatkan dalam pembangunan desa,” tegas bupati.
ia menambahkan penyimpangan dana desa akan berdampak sangat buruk, baik terhadap pelaku maupun terhadap masyarakat desa.
agar tidak terjadi penyimpangan, dana desa hendaknya disalurkan pada empat program kerja, yakni pembuatan embung desa, penguatan bumdes, pengembangan produk unggulan desa, dan pembuatan sarana olah raga.
"jika dana desa disalurkan secara benar, maka yang akan merasakan manfaatnya adalah masyarakat desa,” tutur bupati.(**)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Senin 19 Februari 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan