Pemungutan Suara Ulang di Beberapa TPS!

Reporter: abdi/zulkarnain/firmansyah |

Editor: Ade HR |

Minggu , 18 Feb 2024 - 22:07

izul/rb PEMILU : Warga Kabupaten Seluma saat menyalurkan hak pilihnya di di TPS beberapa 14 Februari 2024 lalu. Di Seluma ada 1 TPS yang akan menggelar PSU.--Zulkarnain Wijaya/RB

Tampaknya tidak semua tidak menjadi jaminan mereka dapat bekerja sesuai apa yang diharapkan.

Sebab baru saja ditemukan kurang lebih 58 surat suara yang telah dilakukan pencoblosan namun tidak ditandatangani KPPS.

“Kurang lebih ada 58 surat suara yang tidak ditandatangani KPPS.

Maka dari itu kami tengah melakukan koordinasi dengan KPU Provinsi.

Apakah akan dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) atau seperti apa,” kata Ketua KPU Mukomuko, Deny Setiabudi.

KPU Mukomuko mendapatkan surat rekomendasi dari pengawas TPS dari jajaran Bawaslu Mukomuko, pada Sabtu,17 Februari 2024.

Dimana terdapat temuan dari pengawas di TPS sekitar 58 surat suara yang sudah dicoblos pemilih tidak ditandatangani KPPS.

”Ini diketahui setelah salah seorang anggota komisioner kita datang untuk memberikan hak suaranya di TPS tersebut. Dan melihat banyak surat suara yang tidak ditandatangani KPPS. Yang jelas di satu TPS itu ada kesalahan yang cukup fatal,”lanjutnya

Deny menambahkan, Tempat Pemungutan Suara (TPS) tersebut berada di Kecamatan Penarik Desa Penarik.

Yakni TPS 9 tepatnya di TPS, tempat Anggota Komisioner KPU Mukomuko, Misbahul Amri memberikan hak suaranya pada 14 Februari 2024 lalu.

pemungutan suara ulang di beberapa tps!                            bengkulu, koranrb.id - badan pengawasan pemilu (bawaslu) meminta komisi pemilihan umum (kpu) melakukan pemungutan suara ulang (psu) di beberapa tempat pemungutan suara (tps).
di kota bengkulu bawaslu meminta kpu menggelar psu di 3 tps.
sedangkan di seluma kpu akan menggelar psu di 1 tps sesuai rekomendasi bawaslu.
dan di mukomuko kpu mukomuko tengah berkoordinasi ke kpu provinsi bengkulu.
baca juga:cetak tenaga las kompeten, topang kemajuan industri otomotif
terkait kemungkinan untuk rekomendasi psu di salah satu tps.
ini disebabkan adanya temuan 58 surat suara yang telah dilakukan pencoblosan namun tidak ditandatangani kpps.
psu bisa dilakukan lantaran ada temuan pelanggaran atau ketidak patuhan prosedur pemilihan, atau kendala teknis yang signifikan.
salah satunya pemilih dari luar kota maupun luar provinsi yang mencoblos di tps tersebut.
baca juga:pileg dprd kabupaten kepahiang, perindo, nasdem dan golkar menguasai!
koordinator divisi penanganan, pemanfaatan dan pelanggaran sengketa (kordiv ppps) bawaslu kota bengkulu ahmad maskuri, dalam keterangannya ia menyebutkan bahwa terdapat 3 tps berpotensi yang akan dilakukan psu. 
pihaknya menemukan beberapa tps yang harus melakukan psu yang disebabkan ada temuan pelanggaran.
“potensi psu ada 3 tps, disebabkan terdapat ada pemili diluar provinsi dan di luar kota bengkulu melakukan pemilihan di tps tersebut,” kata kordiv ppps bawaslu kota bengkulu, ahmad.
3 tps yang diusulkan untuk psu ini berdasarkan kajian dan pembahasan bawaslu kota bengkulu. 
baca juga:masa rekap perolehan suara, ini pesan kapolres
“di jalan gedang 1 tps, di cempaka permai 1 tps a, dan di pekan sabtu 1 tps,” ujar ahmad.
ahmad menerangkan, psu dapat dilakukan oleh pihak pemilihan atau lembaga dalam hal ini komisi pemilihan umum (kpu) kota bengkulu. 
terkait jika ada kebutuhan untuk psu, ahmad menjelaskan, psu dapat diadakan dalam beberapa situasi.
seperti jika terdapat keluhan serius terkait pelanggaran atau ketidak patuhan prosedur pemilihan, atau jika terdapat kendala teknis yang signifikan.
baca juga:sempat meroket, harga cabai mulai turun
“psu itu wewenang para kpu, jadi kita merekomendasikannya ke kpu (kpu kota bengkulu, red).
berdasarkan temuan kajian dan pembahasan bawaslu kota bengkulu,” ucap ahmad.
sebelumnya, bawaslu kota bengkulu mencatat kejadian khusus pemungutan suara kota bengkulu di tempat pemungutan suara (tps) 14 februari 2024, total pelanggaran tersebut terjadi pada 3 kecamatan di kota bengkulu.
dugaan pelanggaran di kecamatan selebar,dimana 1 tps di kelurahan bumi ayu yang proses penghitungan menyalahi. kpps memulai menghitung hasil surat suara dimulai dari kotak suara dprd kota bengkulu.
baca juga:pertarungan rebut 35 kursi dprd kota bengkulu, pan diprediksi pegang kursi ketua
pada  tps 7 kelurahan sumur dewa adanya tindakan pemukulan linmas oleh pemilih.
kemudian, tps di kelurahan pagar dewa adanya warga yang memilih menggunakan ktp tapi belum masuk pukul yang ditentukan yaitu pukul 12.00 wib. 
kemudian, setelah masuk pukul 12.00 wib pemilih datang kembali namun pihak kpps memandu untuk menyelesaikan pemilih dpt, akhirnya waktu habis, sehingga pemilih tersebut tidak mencoblos.
“penghitungan dilmulai menghitung kotak suara dprd kota bengkulu, di pagar dewa ada warga mau milih pakai ktp tapi waktu datang pertama belum masuk jam 12, setelah masuk jam 12 datang kembali tapi kpps bilang selesaikan dulu pemilih dpt.
baca juga:cjh lunasi bpih, ini pesan kakan kemenag
akhirnya waktu habis, jadi tidak bisa milih lagi.
ada kejadian di tps 7 sumur dewa pemukulan linmas oleh pemilih tapi sudah ditangani oleh polisi” jelas ahmad.
ahmad menerangkan, tindak dugaan pelanggaran juga terjadi pada kecamatan teluk segara.
ada1 tps di kelurahan kampung bali kekurangan surat suara dpd ri sebanyak 10 surat suara. 
baca juga:244 pejabat pemprov bengkulu belum serahkan lhkpn ke kpk
kemudian pada satu tps di kelurahan kampung bali kekurangan surat suara dpr ri sebanyak 40 surat suara serta satu tps di kelurahan kampung bali kekurangan surat suara dpd ri sebanyak 10 surat suara.
“banyak kejadian, kurangnya surat suara yang tak lazim, hingga puluhan,” ungkap ahmad.
ahmad juga menyebutkan, dugaan pelanggaran juga terjadi pada kecamatan ratu agung. 
adanya warga yang masuk dalam dpt sedang g sakit, sehingga tidak dapat hadir untuk mencoblos.
baca juga:perda rt rw terhambat persetujuan bersama, pemkab mukomuko tunggu petunjuk ini 
namun kpps tidak melakukan tindakan jemput bola, ini menyalahi regulasi.
“pemilih yang tidak dapat hadir di tps dikarenakan sakit dan disabilitas, maka kpps membantu untuk mencoblos di rumah pemilih dengan diawasi ptps,” katanya.
kemudian ada pemilih yang sudah menandatangani c- daftar hadir tapi hingga pukul 13.00 tidak kembali untuk mencoblos. 
“ada yang sudah tandatangan c–daftar namun tidak nyoblos,” ujar ahmad.
baca juga:belum ada proyek pembangunan yang masuk lelang di situs lpse rejang lebong
sementara itu, ketua kpu kota bengkulu, rayyendra pirasad menerangkan akan menggelar psu di beberapa tempat pemungutan suara (tps) setelah mendapatkan surat rekomendasi bawaslu kota bengkulu.
psu yang dilakukan karena ada temuan-temuan pelanggaran atau ketidakpatuhan prosedur pemilihan, atau kendala teknis yang signifikan dan saat ini sudah mendapat surat rekomendasi.
“ya ada surat masuk dari bawaslu kota bengkulu. surat tersebut surat penyampaian rekomendasi, sekarang sedang dalam kajian dan sedang di kordinasikan oleh kpu kota bengkulu ke bawaslu kota bengkulu,” kata rayendra. 
sementara itu kpu kabupaten seluma juga akan menggelar psu di tps 5 kelurahan napal, kecamatan seluma.
baca juga:dd rp 41 miliar sudah masuk kas daerah, sudah bisa pencairan tahap i 
ini dilatar belakangi temuan oleh pengawas tempat pemungutan suara (ptps) di tps tersebut saat pemilihan rabu 14 februari lalu.
surat rekomendasi dari bawaslu seluma untuk menggelar psu  sudah diterima kpu seluma, minggu 18 februari.
jika tidak ada perubahan, psu akan digelar pada kamis 22 februari mendatang.
hal ini dibenarkan oleh ketua kpu kabupaten seluma, henri arianda, sp. 
baca juga:masih ada cjh belum lunasi bipih, kemenag beri waktu hingga 23 februari
dikatakannya bahwa saat ini kpu seluma memang baru saja menerima surat rekom dari bawaslu seluma pada minggu pagi. 
pasca dapat rekomendasi, kpu seluma langsung melakukan koordinasi dengan kpu provinsi bengkulu.
terkait langkah apa saja yang harus dilakukan saat psu berlangsung nanti, sebelum akhirnya dilakukan rapat pleno.
“surat rekom baru saja kita terima terkait psu di kelurahan napal, saat ini (kemarin,red) kita langsung koordinasikan ke provinsi bengkulu sebelum akhirnya dilakukan rapat pleno," tegas ketua kpu, henri arianda.
baca juga:waspada! dinkes bengkulu tengah kembali temukan 3 kasus tbc 
dijelaskan henri, perkiraan psu dilakukan sekitar kamis 22 februari 2024.
karena berdasarkan pasal 81 ayat 3 pkpu nomor 25 tahun 2023, tentang pemungutan dan penghitungan suara dalam pemilihan umum, limit waktu untuk hanya diberi waktu selama 10 hari pasca hari pencoblosan.
sesuai rekomendasi bawaslu seluma, nantinya hanya akan ada 4 jenis surat suara yang dilakukan psu, yakni surat suara presiden dan wakil presiden, dpd ri, dpr ri dan dprd provinsi. 
saat ini kpu seluma juga berkoordinasi mengenai surat suara dan beberapa logistik lainnya ke kpu provinsi bengkulu.
baca juga:selasa, 11 ppk di bengkulu tengah gelar pleno tingkat kecamatan
lantaran beberapa logistik di kabupaten seluma sudah tidak tersedia.
lantaran pasca didistribusikan, seluruh logistik yang tersisa atau rusak dimusnahkan secara serentak bersama forkopimda seluma pada h-1 pemilu.
“hanya ada empat jenis surat suara yang direkomendasikan oleh bawaslu seluma.
sesuai regulasi yang ada, limit waktu psu dilakukan hingga 10 hari pasca pemilu. maka dari itu kemungkinan dilakukan kamis 22 februari," terang henri.
baca juga:7 manfaat jeruk nipis untuk kesehatan, boleh dicoba dan rasakan sendiri khasiatnya
terpisah, ketua bawaslu seluma, gandi indah jaya mengatakan bahwa bawaslu memberikan rekomendasi psu tersebut lantaran adanya temuan pemilih dari luar kabupaten seluma sebanyak 3 orang yang menggunakan ktp kabupaten ogan komering ulu, kabupaten bengkulu utara dan kota bengkulu.
“hasil petugas pengawasan yang tertuang dalam form a, ditemukan ada fakta-fakta di lapangan terkait pemilih dari luar kabupaten seluma, mengacu pada regulasi yang ada akhirnya kita ajukan ke kpu untuk dilakukan psu,” ungkap gandi indah jaya.
senada dengan ketua bawaslu, ketua panwascam seluma, edi erzonwan mengatakan temuan ini diawali saat petugas melakukan penghitungan suara dan melihat pada daftar pemilih khusus (dpk) ada tiga pemilih yang ternyata bukanlah warga setempat.
ataupun warga kabupaten seluma.
baca juga:perebutan 7 kursi dprd kota bengkulu dapil 2, pan unggul diiringi pkb, ini 7 caleg yang diprediksi duduk
sehingga sempat terjadi kebingungan hingga akhirnya petugas ptps menyampaikan ke panwascam untuk mencari solusi.
edi menjelaskan bahwa susuai aturan, tidak boleh ada dpk yang berasal dari daerah lain, hanya untuk warga yang ktpnya sudah berdomisili di daerah tps namun belum terdaftar pada dpt ataupun dptb. 
"petugas murni kecolongan, kemungkinan yang memilih tersebut sudah mencoba mencari cari tps untuk memilih, namun akhirnya di tps sana yang berhasil memilih,"ungkap edi erzowan.
sedangkan untuk persiapan psu mendatang, baik ptps hingga panwascam seluma akan standby dan melakukan pengawasan ekstra.
baca juga:jadwal lengkap mpl id season 13, ada 9 minggu, catat tanggalnya!
mengingat banyaknya ancaman dan peluang kecurangan terjadi.
termasuk juga aksi money politic dan serangan fajar yang harus dipantau, karena kemungkinan besar bisa saja terjadi.
maka dari itu panwascam seluma berharap kepada masyarakat agar dapat saling membantu untuk memberantas money politic sehingga pemenangnya merupakan calon yang benar benar berkompeten.
"kami tentunya akan standby dari saat ini hingga pasca psu untuk meminimalisir temuan kembali.
baca juga:dd rp 41 miliar sudah masuk kas daerah, sudah bisa pencairan tahap i 
kepada masyarakat juga diharap melapor jika ada temuan mencurigakan terkait pemilu dilapangan," jelas edi erzowan.
untuk diketahui,  jumlah dpt di tps 5 kelurahan napal kecamatan seluma dalam daerah pemilihan (dapil) 1 seluma berjumlah 295 pemilih. 
namun dipastikan untuk surat suara dprd kabupaten seluma tidak akan dilakukan, sesuai dengan rekomendasi bawaslu seluma kepada kpu seluma. 
sementara itu meskipun 4.095 kpps di mukomuko telah mendapat training of trainer (tot) untuk menyukseskan pemilu tahun 2024, dan dapat meminimalisir kesalahan. 
tampaknya tidak semua tidak menjadi jaminan mereka dapat bekerja sesuai apa yang diharapkan.
baca juga:masih ada cjh belum lunasi bipih, kemenag beri waktu hingga 23 februari
sebab baru saja ditemukan kurang lebih 58 surat suara yang telah dilakukan pencoblosan namun tidak ditandatangani kpps.
“kurang lebih ada 58 surat suara yang tidak ditandatangani kpps.
maka dari itu kami tengah melakukan koordinasi dengan kpu provinsi.
apakah akan dilakukan pemungutan suara ulang (psu) atau seperti apa,” kata ketua kpu mukomuko, deny setiabudi.
kpu mukomuko mendapatkan surat rekomendasi dari pengawas tps dari jajaran bawaslu mukomuko, pada sabtu,17 februari 2024. 
baca juga:24 jam polda bengkulu terima 14 laporan, ini rinciannya
dimana terdapat temuan dari pengawas di tps sekitar 58 surat suara yang sudah dicoblos pemilih tidak ditandatangani kpps.
”ini diketahui setelah salah seorang anggota komisioner kita datang untuk memberikan hak suaranya di tps tersebut. dan melihat banyak surat suara yang tidak ditandatangani kpps. yang jelas di satu tps itu ada kesalahan yang cukup fatal,”lanjutnya
deny menambahkan, tempat pemungutan suara (tps) tersebut berada di kecamatan penarik desa penarik.
yakni tps 9 tepatnya di tps, tempat anggota komisioner kpu mukomuko, misbahul amri memberikan hak suaranya pada 14 februari 2024 lalu.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Senin 19 Februari 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan