Rekayasa Nilai SMAN 5 Kota Bengkulu Memalukan, Puskaki Desak Aparat Usut Tuntas, Ombudsman Turun Tangan

Reporter: Fiki Susandi |

Editor: Riky Dwi Putra |

Senin , 04 Mar 2024 - 21:24

Rekayasa nilai SMAN 5 Kota Bengkulu memalukan, Puskaki desak aparat usut tuntas, Ombudsman turun tangan --fiki/rb

Lebih lanjut, tindakan ini juga berpotensi melanggar Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang sangat menekankan pada pentingnya kejujuran akademik dan integritas pendidikan.

Manipulasi nilai yang dilakukan tanpa alasan yang valid dan tanpa proses yang transparan menunjukkan adanya pelanggaran terhadap etika pendidikan dan bisa juga dianggap sebagai tindakan korupsi.

“Khususnya jika dilakukan untuk keuntungan pribadi atau kelompok,” tambahnya.

Para korban dari tindakan ini berhak untuk mengajukan laporan kepada otoritas yang berwenang.

Termasuk kepolisian atau Komisi Pemberantasan Korupsi tergantung pada jenis pelanggarannya.

Mengadukan kasus ini ke Polda, sebagaimana dilakukan oleh wali murid, merupakan langkah awal yang sesuai untuk penyelidikan lebih lanjut.

Selama proses hukum berlangsung, dibutuhkan bukti konkrit terkait manipulasi nilai dan kerugian yang diakibatkannya, termasuk bukti perubahan nilai dan kesaksian dari saksi terkait.

Pengakuan kesalahan sistem oleh kepala sekolah harus diinvestigasi lebih dalam untuk menentukan apakah terdapat kegagalan teknis atau kesengajaan manipulasi oleh manusia.

“Keseriusan dalam mengusut kasus ini tidak hanya vital untuk memastikan keadilan bagi siswa yang dirugikan. Tetapi juga esensial untuk mengembalikan integritas dalam sistem pendidikan,” tutupnya.

Disisi lain, Kabid Humas Polda Bengkulu, Kombes Pol. Anuardi menerangkan, laporan yang dilayangkan Wali Murid ke Polda Bengkulu, berstatus pengaduan masyarakat (Dumas) yang ditujukan kepada Kapolda Bengkulu.

“Iya Benar ada laporan masuk, itu berstatus Dumas. Segala laporan yang masuk ke kita (Polda Bengkulu, red) pasti ditindaklanjuti,” tutupnya.

Diberitakan sebelumnya, nilai siswa-siswi SMA Negeri 5 Kota Bengkulu diduga direkayasa saat pengisian PDSS tahun 2024.

Nilai sejumlah siswa-siswi sengaja didongkrak agar mendapat peringkat jauh lebih tinggi.

rekayasa nilai sman 5 kota bengkulu memalukan, puskaki desak aparat usut tuntas, ombudsman turun tangan                              koranrb.id – aparat penengak hukum (aph) diminta segera mengusut tuntas dugaan rekayasa nilai siswa dalam pangkalan data sekolah dan siswa (pdss) tahun 2024 di sman 5 kota bengkulu. 
ketua pusat kajian anti korupsi (puskaki) bengkulu, melyan sori menilai kasus yang ada di sman 5 kota bengkulu sangat memalukan dunia pendidikan di provinsi bengkulu. 
untuk itu, dirinya meminta agar aparat penengak hukum segera mengusut dugaan rekayasa nilai yang dilakukan oknum pejabat di sman 5 kota bengkulu. 
“sangat memalukan, tidak berintegritas. segera usut tuntas,” kata melyan sori kepada rb, senin 4 maret 2024.
baca juga:periksa terlapor dugaan rekayasa nilai sman 5 kota bengkulu! polda bengkulu pastikan ditindaklanjuti
baca juga:rekayasa nilai pdss sman 5 kota bengkulu, gubernur dukung diproses hukum
kepala keasistenan pemeriksaan ombudsman republik indonesia perwakilan provinsi bengkulu, jaka andika menilai dugaan rekayasa nilai saat pengisian pdss sman 5 kota bengkulu perlu ditindaklanjuti. 
dia meminta, agar wali siswa yang merasa dirugikan dapat membuat laporan ke ombudsman perwakilan bengkulu. 
agar pihaknya dapat melakukan investigasi untuk membuktikan dugaan tersebut. 
“iya pada intinya ombudsman ri perwakilan bengkulu menilai perlu adanya proses pembuktian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” kata jaka. 
baca juga:rekayasa nilai pdss sman 5 kota bengkulu, pelaku bisa dijerat pasal berlapis
baca juga:heboh nilai pdss sman 5 kota bengkulu diduga direkayasa, orang tua lapor ke polda bengkulu 
dilanjutkan jaka, selain itu ombudsman ri perwakilan bengkulu akan turun tangan.
memonitoring kasus yang terjadi di sman 5 kota bengkulu. karena kasus ini terindikasi adanya dugaan maladministrasi.
“kita akan berkoordinasi dengan para pihak dalam hal ini sekolah (sman 5 kota bengkulu,red), dinas pendidikan dan pihak terkait lainnya mengenai permasalahan tersebut,” tutupnya. 
terduga pelaku yang terbukti bersalah atau dengan sengaja melakukan rekayasa nilai di sistem pdss bisa dijerat pasal berlapis.
baca juga:apa pdss? ini penjelasan lengkapnya dan pandangan pengamat hukum apabila nilai pdss direkayasa 
baca juga:rakayasa nilai pdss, sekolah bisa diblacklist perguruan tinggi, ini pendapat dosen pendidikan bahasa 
baik itu dari konteks kitab undang-undang hukum pidana (kuhp) hingga kitab undang-undang hukum (kuh) perdata.
apalagi dugaan rekayasa nilai pdss sman 5 kota bengkulu ini sudah dilaporkan salah satu orang tua siswa yang merasa dirugikan atas hal ini ke polisi.
dijelaskan pengamat hukum universitas bengkulu, randy pradityo, sh, mh ada beberapa aturan hukum dapat menjerat para pelaku yang diduga telah melakukan rekayasa nilai siswa sman 5 kota bengkulu di sistem pdss tersebut.
mulai dari, perspektif hukum perdata dapat dijerat dengan pasal 1365 kuh perdata. mengingat adanya kerugian yang dialami oleh pihak lain dalam hal ini adalah siswa yang merasa dirugikan. 
baca juga:siswa “didongkrak” akhirnya dicoret dari pdss, dewan minta polisi segera proses!
baca juga:ekonomi keuangan syariah meningkat, fokus pengembangan industri makanan dan minuman halal
berdasarkan prespektif pidana dapat dijerat dengan pasal 263 kuhp dikatagorikan sebagai tindak pidana pemalsuan dokumen, dan pasal 421 kuhp tentang penyalahgunaan wewenang yang menyebabkan kerugian. 
tidakan rekayasa nilain ini, juga berpotensi melanggar undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional.
kemudian berdasarkan undang-undang tentang informasi dan transaksi elektronik (ite), pasal 36 dan pasal 51 ayat (1) mengatur tentang kejahatan teknologi. karena kasus di sman 5 bengkulu melibatkan penggunaan teknologi. 
baca juga:berharap jalan damar kencana diperbaiki, warga ditandu masih dirawat di rejang lebong
baca juga: ini bocoran musrenbang kabupaten 2024, ada pesanan dari provinsi
karena dalam kasus ini, ada penggunaan teknologi, maka dapat diangkat tentang kejahatan teknologi. kejahatan teknologi diatur dalam undang-undang ite, termuat dalam pasal 36 dan pasal 51, ayat (1). 
“pasal itu, berbunyi setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dengan tujuan agar informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik diancam pidana penjara paling lama 12 tahun dan/atau denda paling banyak rp12.000.000.00,” papar randy. 
dilanjutkan randi, selain dapat menggunakan undang-undang ite, juga dapat menggunakan undang-undang nomor 27 tahun 2022 tentang pelindungan data pribadi tertuang dalam pasal 66 dan pasal 68. 
baca juga:batu berlapis masih diteliti di laboratorium arkeologi universitas indonesia
baca juga:korban longsor tetap bertahan, di kabawetan jembatan putus
“setiap orang dilarang membuat data pribadi palsu atau memalsukan data pribadi untuk keuntungan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian pada orang lain,” jelas randy. 
jika terbukti melakukan pemalsuan data pribadi. dapat diancam pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau pidana denda paling banyak rp6 miliar.
“dengan adanya dasar hukum yang kuat tersebut, ditambah dengan konsekuensi hukum yang berat, setiap orang dilarang untuk melakukan pelanggaran atas ketentuan tersebut,” tutupnya. 
disisi lain, pengamat hukum universitas bengkulu zico junius fernando, sh, mh, cil.c.med berpandangan dalam konteks hukum di indonesia, peristiwa yang diduga sebagai manipulasi nilai oleh seorang pejabat di sma negeri 5 bengkulu yang berujung pada kerugian bagi siswa menarik perhatian dari berbagai sudut hukum. 
baca juga: pembangunan jalan 2 jalur kota bintuhan terhambat, bupati kaur perintahkan ini
baca juga:ini lokasi pasar murah pemkab kaur, catat tanggalnya!
dari perspektif hukum perdata, tindakan tersebut dapat diinterpretasikan sebagai pelanggaran hukum sesuai dengan pasal 1365 kuh perdata.
“mengingat adanya kerugian yang dialami oleh pihak lain, dalam hal ini adalah siswa yang merasa dirugikan,” kata zico. 
di sisi lain, dalam konteks pidana, apabila terbukti terdapat niat untuk memanipulasi nilai demi keuntungan tertentu atau merugikan orang lain. 
“hal ini dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pemalsuan dokumen menurut pasal 263 kuhp atau penyalahgunaan wewenang yang menyebabkan kerugian sesuai dengan pasal 421 kuhp,” terangnya. 
baca juga:longsor di bermani kepahiang, 1 unit rumah ambles
baca juga:awas, jangan lakukan hal ini bila tak ingin wiper mobil cepat rusak 
lebih lanjut, tindakan ini juga berpotensi melanggar undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, yang sangat menekankan pada pentingnya kejujuran akademik dan integritas pendidikan. 
manipulasi nilai yang dilakukan tanpa alasan yang valid dan tanpa proses yang transparan menunjukkan adanya pelanggaran terhadap etika pendidikan dan bisa juga dianggap sebagai tindakan korupsi.
“khususnya jika dilakukan untuk keuntungan pribadi atau kelompok,” tambahnya.
para korban dari tindakan ini berhak untuk mengajukan laporan kepada otoritas yang berwenang.
termasuk kepolisian atau komisi pemberantasan korupsi tergantung pada jenis pelanggarannya. 
mengadukan kasus ini ke polda, sebagaimana dilakukan oleh wali murid, merupakan langkah awal yang sesuai untuk penyelidikan lebih lanjut.
selama proses hukum berlangsung, dibutuhkan bukti konkrit terkait manipulasi nilai dan kerugian yang diakibatkannya, termasuk bukti perubahan nilai dan kesaksian dari saksi terkait.
pengakuan kesalahan sistem oleh kepala sekolah harus diinvestigasi lebih dalam untuk menentukan apakah terdapat kegagalan teknis atau kesengajaan manipulasi oleh manusia.
“keseriusan dalam mengusut kasus ini tidak hanya vital untuk memastikan keadilan bagi siswa yang dirugikan. tetapi juga esensial untuk mengembalikan integritas dalam sistem pendidikan,” tutupnya.
disisi lain, kabid humas polda bengkulu, kombes pol. anuardi menerangkan, laporan yang dilayangkan wali murid ke polda bengkulu, berstatus pengaduan masyarakat (dumas) yang ditujukan kepada kapolda bengkulu. 
“iya benar ada laporan masuk, itu berstatus dumas. segala laporan yang masuk ke kita (polda bengkulu, red) pasti ditindaklanjuti,” tutupnya. 
diberitakan sebelumnya, nilai siswa-siswi sma negeri 5 kota bengkulu diduga direkayasa saat pengisian pdss tahun 2024. 
nilai sejumlah siswa-siswi sengaja didongkrak agar mendapat peringkat jauh lebih tinggi. 
dokumen diperoleh harian rb, salah satu siswi mipa sman 5 kota bengkulu berdasarkan nilai rata-rata mata pelajaran di rapor semester i sampai v seyogyanya berada di atas peringkat 20. saat pengisian sistem pdss kemendikbud diduga nilainya direkayasa menjadi peringkat 2. 
dari rapor diperoleh rb, nilai rata-rata mata pelajaran rapor siswi tersebut untuk semester i nilainya 83,60, semester ii 87,93, semester iii 92,50 dan semester iv 94,65. 
ditambah semester v diduga direkayasa 97,43. bila dirata-rata semua mata pelajaran tersebut menjadi 91,22. 
nilai ini sangat berbeda jauh dengan nilai yang dimasukan pihak sman 5 kota bengkulu ke pdss. semester i nilai rata-rata mata pelajaran 90,07, semester ii 91,07, semester iii 93,36, semester iv 95,29 dan semester v 97,43. bila dikalkulasikan nilai rata-rata mata pelajaran menjadi 93,44. 
bila dibandingkan antara nilai hampir sebenarnya (semester i-iv nyata dan semester v direkayasa) 91,22 dengan nilai direkayasa 93,44, terjadi penambahan nilai 2,22. 
mengukuhkan siswi tersebut menjadi peringkat 2 di mipa sman 5 kota bengkulu saat di upload di pdss. 
dengan merekayasa nilai siswa tersebut menjadi peringkat 2, otomatis menggeser peringkat semua siswa-siswi mipa sman 5 kota bengkulu.
mulai dari peringkat 2 dan 3 hingga seterusnya yang telah belajar dengan giat berjuang mendapatkan nilai terbaik. 
ternyata dipotong saat pihak sekolah memasukan data nilai siswa di pdss. 
semestinya untuk peringkat 2 ditempati oleh siswa inisial iws dengan nilai total rata-rata mata pelajaran rapor semester i sampai v mencapai 93,36. lalu peringkat 3 ada hsna dengan total nilai rata-rata 92,36. 
diduga tidak hanya nilai satu atau dua siswa saja sengaja direkayasa untuk didongkrak saat penginputan pdss oleh pihak sekolah. 
seperti siswa inisial mrp yang peringkat rata-rata nilai rapor selalu masuk 3 besar di kelas xii mipa 7. adapun nilai rata-rata 90,85. 
di pdss mrp harus menelan pil pahit karena harus terpental di peringkat 41. 
sementara salah satu siswa juga di kelas xii mipa 7 yang selalu tidak masuk lima besar berada di peringkat 24 saat pengisian pdss oleh pihak sman 5 kota bengkulu. 
bila nilai siswa ini diduga tidak direkayasa, maka akumulasi nilai rata-rata hanya 89,14. masing-masing semester i 82 semester ii 84,80, semester iii 88,50, semester iv 90,43 dan semester v bila diasumsikan mendapat nilai tertinggi 100.
dugaan kecurangan pengisian nilai di pdss tersebut rupanya juga sudah tercium oleh sejumlah orang tua siswa sman 5 kota bengkulu. 
kedua orang tua ini merupakan wali murid dari 2 siswi yang seharusnya menduduki peringkat 2 dan 3 di daftar peringkat eligble sman 5 bengkulu. namun, tiba-tiba turun di posisi 3 dan 4. (**)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Selasa 5 Maret 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan