Rekayasa PDSS: Inspektorat Lakukan Pemeriksaan, Kepala SMAN 5 Kota Bengkulu Non Aktif, Polda Mulai Pengusutan

Reporter: Fiki Susandi, Bella Wilianti |

Editor: Riky Dwi Putra |

Selasa , 05 Mar 2024 - 21:30

Pemprov beri penjelasan atas dugaan rekayasa PDSS: Inspektorat lakukan pemeriksaan, kepala SMAN 5 Kota Bengkulu non aktif--bella/rb

Agar pihaknya dapat melakukan investigasi untuk membuktikan dugaan tersebut.

“Iya pada intinya Ombudsman RI Perwakilan Bengkulu menilai perlu adanya proses pembuktian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” kata Jaka.

Dilanjutkan Jaka, selain itu Ombudsman RI Perwakilan Bengkulu akan turun tangan. Memonitoring kasus yang terjadi di SMAN 5 Kota Bengkulu. Karena kasus ini terindikasi adanya dugaan maladministrasi.

“Kita akan berkoordinasi dengan para pihak dalam hal ini sekolah (SMAN 5 Kota Bengkulu,red), Dinas Pendidikan dan pihak terkait lainnya mengenai permasalahan tersebut,” tutupnya.

Terduga pelaku yang terbukti bersalah atau dengan sengaja melakukan rekayasa nilai di sistem PDSS bisa dijerat pasal berlapis.

Baik itu dari konteks Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) hingga Kitab Undang-Undang Hukum (KUH) Perdata.

Apalagi dugaan rekayasa Nilai PDSS SMAN 5 Kota Bengkulu ini sudah dilaporkan salah satu orang tua siswa yang merasa dirugikan atas hal ini ke polisi.

Dijelaskan Pengamat Hukum Universitas Bengkulu, Randy Pradityo, SH, MH ada beberapa aturan hukum dapat menjerat para pelaku yang diduga telah melakukan rekayasa nilai siswa SMAN 5 Kota Bengkulu di sistem PDSS tersebut.

Mulai dari, perspektif hukum perdata dapat dijerat dengan Pasal 1365 KUH Perdata. Mengingat adanya kerugian yang dialami oleh pihak lain dalam hal ini adalah siswa yang merasa dirugikan.

Berdasarkan prespektif pidana dapat dijerat dengan Pasal 263 KUHP dikatagorikan sebagai tindak pidana pemalsuan dokumen, dan Pasal 421 KUHP tentang Penyalahgunaan Wewenang Yang Menyebabkan Kerugian.

Tidakan rekayasa nilain ini, juga berpotensi melanggar Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Kemudian berdasarkan Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), Pasal 36 dan Pasal 51 Ayat (1) mengatur tentang Kejahatan Teknologi. Karena kasus di SMAN 5 Bengkulu melibatkan penggunaan teknologi.

Karena dalam kasus ini, ada penggunaan teknologi, maka dapat diangkat tentang kejahatan teknologi. Kejahatan teknologi diatur dalam Undang-Undang ITE, termuat dalam Pasal 36 dan Pasal 51, ayat (1).

“Pasal itu, berbunyi setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dengan tujuan agar informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik diancam pidana penjara paling lama 12 tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000.00,” papar Randy.

Dilanjutkan Randi, selain dapat menggunakan Undang-Undang ITE, juga dapat menggunakan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi tertuang dalam Pasal 66 dan Pasal 68.

rekayasa pdss: inspektorat lakukan pemeriksaan, kepala sman 5 kota bengkulu non aktif, polda mulai pengusutan                            koranrb.id  -  dugaan rekayasa nilai siswa sman 5 kota bengkulu dalam pangkalan data sekolah dan siswa (pdss) tahun 2024 berbuntut panjang. 
inspektorat telah melakukan pemeriksaan. 
lalu kepala sman 5 kota bengkulu eka saputra, m.pd, dan wakil kepala sekolah bidang kurikulum, dedy, s.pd telah dinonaktifkan dari jabatannya. 
terbaru polda bengkulu juga mulai melakukan pengusutan berdasarkan laporan dari orang tua siswa sman 5 kota bengkulu.  
baca juga:rekayasa pdss, koordinator humas dan promosi snpmb unib: ptn tidak bisa dikelabuhi
baca juga:rakayasa nilai pdss, sekolah bisa diblacklist perguruan tinggi, ini pendapat dosen pendidikan bahasa 
gubernur bengkulu, prof. dr h. rohidin mersyah, m.ma pada selasa siang 5 maret 2024 menggelar rapat menindaklanjuti dugaan rekayasa nilai siswa sman 5 kota bengkulu dalam pangkalan data sekolah dan siswa (pdss).
rapat internal tersebut juga dihadiri oleh sekretaris daerah (sekda) provinsi bengkulu, isnan fajri, s.sos, m.kes., para asisten, dinas pendidikan dan kebudayaan disdikbud provinsi bengkulu, dan jajaran sma negeri 5 kota bengkulu.
usai rapat tersebut asisten i setda provinsi bengkulu, drs. khairil anwar, m.si, mewakili gubernur rohidin menggelar konferensi pers.
terkait hasil rapat tersebut disimpulkan tiga keputusan.
baca juga:rekayasa nilai pdss sman 5 kota bengkulu, gubernur dukung diproses hukum
baca juga:siswa “didongkrak” akhirnya dicoret dari pdss, dewan minta polisi segera proses!
pertama, gerak cepat pemprov bengkulu melalui instruksi gubernur rohidin, pada jumat 1 maret 2024 ketika berita mengenai pdss di sman 5 kota bengkulu ini mencuat di publik. 
gubernur langsung memerintahkan inspektorat provinsi bengkulu untuk turun melakukan pemeriksaan. 
"hingga saat ini pihak inspektorat masih bekerja melakukan pemeriksaan," ucap khairil dalam penyampaiannya, selasa 5 maret 2024.
terkait pemeriksaan inspektorat yang masih berlanjut tersebut, gubernur rohidin langsung memerintah dinas pendidikan dan kebudayaan (disdikbud) provinsi bengkulu untuk menonaktifkan kepala  sman 5 kota bengkulu eka saputra, m.pd, dan wakil kepala sekolah bidang kurikulum, dedy, s.pd.
baca juga:rekayasa nilai pdss sman 5 kota bengkulu, pelaku bisa dijerat pasal berlapis
baca juga:apa pdss? ini penjelasan lengkapnya dan pandangan pengamat hukum apabila nilai pdss direkayasa 
meski begitu, pihaknya masih menerapkan asas praduga tak bersalah kepada dua terduga oknum rekayasa pdss di sman 5 kota bengkulu ini. 
"jadi untuk sementara waktu kepala sekolah dan wakil kepala sekolah yang terkait dengan pdss yakni wakil kepala sekolah bidang kurikulum untuk sementara waktu dinonaaktifkan," jelasnya. 
non aktif sementara tersebut, dikatakan khairil, merupakan upaya untuk mempercepat pemeriksaan oleh inspektorat.
ketika pemeriksaan sudah berjalan, tetap akan melihat dari laporan hasil pemeriksaan (lhp) dari inspektorat. 
baca juga:heboh nilai pdss sman 5 kota bengkulu diduga direkayasa, orang tua lapor ke polda bengkulu 
baca juga:1.387 sekolah belum finalisasi pdss, puluhan ribu siswa terancam tidak mendaftar snbp 
"jadi kami masih menerapkan asas praduga tak bersalah, sehingga dinonaktifkan," katanya. 
langkah ketiga, dikatakan khairil, karena sistem di pdss sudah terkunci. p
emprov bengkulu melakukan perbaikan secara manual. 
disdikbud diminta untuk menyurati universitas tujuan siswa-siswi terkait (yang diduga nilainya didongkrak di pdss). 
baca juga:21 peserta jptp tunggu pengumuman sesi wawancara jadi penutup 
baca juga:realisasi belanja produk dalam negeri ditargetkan rp 250 triliun
sesuai dengan nilai yang sebenarnya, perangkingan sebenarnya. ditembuskan ke panitia seleksi tingkat nasional snpmb. 
"ini akan kita giring supaya betul-betul bisa sampai dan terkomunikasikan dengan ke perguruan tinggi yang dituju. supaya juga tidak merugikan siswa-siswi lainnya," terang khairil.
inspektorat sudah melakukan pemeriksaan terhadap kepala sekolah, wakil-wakil kepala sekolah, dan pihak-pihak lainnya yang saat ini masih dalam proses pendalaman. 
selain itu juga akan melihat dan mempelajari siswa-siswi yang didaftarkan di pdss berikut nilai di pdss dan nilainya di rapor. 
baca juga:pemkab bengkulu tengah akan gelar pasar murah, jaga kestabilan harga bahan pokok jelang ramadan
baca juga:kemenag kaur kumpulkan 104 penyuluh agama islam, ini tujuannya!
"inspektorat tidak melihat siapa orang tuanya. itu anak siapanya. yang jelas kita fokus pada dokumen," ucapnya. 
pihaknya juga sudah menerima alasan dari sman 5 kota bengkulu. dihimpun, dari pernyataan operator dan pihak sekolah, perubahan nilai di pdss tersebut dikarenakan kesalahan penginputan.
sebab yang bersangkutan mengunggah nilai pdss tersebut, mengejar deadline dengan jumlah yang diupload yang juga begitu banyak. 
baca juga:operasi keselamatan nala 2024, 7 pelanggaran ini tiada maaf, langsung ditindak 
baca juga:dana hibah rp 4 miliar untuk lanjutan pembangunan gedung polres bengkulu tengah
"tapi ini akan kita buktikan, pihak inspektorat akan terus bekerja. tetapi sambil menunggu itu, kepala sekolah dan wakil bidang kurikulum, dan nanti kemungkinan pihak lainnya diperlukan keterangannya. itu dinonaktifkan," ungkapnya.
dirinya berharap, langkah-langkah yang sudah diambil dan diputuskan bersama gubernur rohidin tersebut, akan membereskan permasalahan yang ada di pdss ini. sehingga didapatkan duduk permasalahan yang dibutuhkan. 
"tentu peran gubernur bahwa permasalahan ini jangan sampai ada yang dirugikan," ucapnya.
baca juga:pemkab kaur ajukan formasi pppk 2024, ini jumlah dan rinciannya!
baca juga:pemkab kaur ajukan formasi pppk 2024, ini jumlah dan rinciannya!
mengenai proses pelaporan di polda bengkulu, khairil menyetujui untuk juga tetap dilanjutkan. sembari pihak pemprov bengkulu dari jajaran inspektorat yang terus melakukan pemeriksaan. 
"untuk proses yang ada di polda dari pengaduan itu, ini masalah hukum ya silakan saja dari pihak polda yang akan menyelesaikannya," katanya.
terkait pelaksana tugas (plt.) yang menggantikan eka saputra, sebagai kepala sekolah juga akan dibahas langsung oleh disdikbud secara internal. namun ini akan diselesaikan pada selasa 5 maret 2024.
"kemungkinan nanti akan ditunjuk wakil kepala sekolahnya sebagai plt. sehingga tidak terjadi kekosongan," ucapnya.
baca juga:astaga! siang bolong, bos percetakan garap karyawannya sendiri
baca juga:jangan sampai sial di jalan, sebelum riding pastikan kesiapan motor
berkaca dari permasalahan yang terjadi di sman 5 kota bengkulu ini, khairil mengimbau kepada seluruh sekolah, terkhusus sma, smk, maupun slb yang juga akan berhubungan dengan pdss ini untuk tetap berhati-hati dalam melakukan pengunggahan.
selain itu, ia menyarankan agar pengunggahan ini bisa dilakukan secara tim.
sehingga pengerjaannya secara bergantian. 
"kita imbau, karena ini sistem dan pada saat penginputan itu jangan sampai satu orang saja yang mengerjakan. bila perlu tim, bisa bergantian mengerjakan atau back up. dengan begitu tidak terjadi human erornya," ucapnya," pungkasnya. 
sementara itu, inspektur provinsi bengkulu, dr. h. heru susanto, se., mm., menerangkan, pemeriksaan sman 5 kota bengkulu ini masih berlanjut. terdapat 5 orang tim yang diturunkan, untuk melakukan pemeriksaan terkait dengan nilai pdss ini.
"sementara ini hanya berlima tetapi setelah kita peroleh pemeriksaan dengan tujuan tertentu gambaran awalnya seperti apa, insya allah dilakukan lebih mendalam lagi akan kami tambah lagi timnya," terang heru, saat dikonfirmasi rb.
sejak berita mengenai rekayasa nilai pdss tersebut terbit, dikatakan heru pihaknya langsung melakukan antisipasi dengan langsung penelaahan oleh inspektur provinsi bengkulu bidang investigasi beserta jajaran. 
penelaahan tersebut dilakukan dari berbagai sumber.
untuk itu, pihaknya mengimbau agar pihak terkait dapat bekerjasama dengan baik. 
"kita minta semua pihak dapat bekerjasama dengan baik dengan tim kami. baik pihak sekolah sman 5 kota bengkulu beserta jajarannya maupun para wali murid," terang heru.
ia meminta agar data yang diperlukan bisa disampaikan dengan terang-terangan.
serta dengan memenuhi panggil, baik melalui telpon maupun saat diminta untuk datang langsung ke inspektorat untuk mengetahui dugaan atas kondisi saat ini. 
"jadi mudah-mudahan di pekan ini, sampai jumat nanti, kami juga pencerahan seperti apa duduk permasalahannya," ucapnya.
saat ini, dikatakan heru pihaknya masih menerapkan asas praduga tek bersalah. sementara pengakuan yang bersangkutan hal tersebut dikarenakan human eror sehingga terjadi kesalahan penginputan.
meski begitu, hal tersebut belum tentu terjadi.  sehingga dikatakan heru perlu dilakukan klarifikasi dan konfirmasi kepada berbagai pihak. 
"kalau ada yang merasa takut, ragu-ragu, insya allah permintaan keterangan kami itu kami jaga rahasianya. untuk itu, kita memerlukan kerjasama yang baik, agar segera terpecahkan kesalahan ini. kemudian ada solusi yang baik," tutupnya.
polda mulai pengusutan, ikadin angkat bicara  
polda bengkulu mulai menindaklanjuti laporan orang tua siswa terkait dugaan rekayasa nilai siswa sman 5 kota bengkulu dalam pangkalan data sekolah dan siswa (pdss) tahun 2024. 
informasi diterima rb, laporan itu sudah diarahkan ke bagian direktorat reserse kriminal umum (ditreskrimum) polda bengkulu. 
ditreskrimum polda bengkulu akan memulai pengusutan pada rabu 6 maret 2024. informasinya, salah seorang orang tua siwa juga akan dimintai keterangan sebagai pelapor. 
hal ini dibenarkan kabid humas polda bengkulu, kombes pol. anuardi, saat dikonfirmasi rb, selasa 5 maret 2024. 
“iya benar, dumas dari wali siswa sudah ditindaklanjuti polda bengkulu,” singkat anuardi. 
disisi lain, desakan untuk mengusut tuntas dugaan rekayasa nilai siswa sman 5 kota bengkulu dalam pdss tahun 2024 di sman 5 kota bengkulu terus berdatangan.
kali ini, ikatan advokat indonesia (ikadin) juga ikut menyoroti kasus ini. disampaikan ketua ikadin bengkulu, muspani,s sh., mh dalam keterangan tertulisnya mengatakan,  permasalahan rekayasa nilai pdss  yang saat ini terjadi di lingkungan sman 5 kota bengkulu, merupakan sebuah peristiwa yang sangat memalukan, merusak citra pendidikan dan merusak citra sman 5 kota bengkulu.
“bahwa citra baik tersebut diruntuhkan dengan terjadinya rekayasa nilai yang diduga dilakukan oleh oknum sekolah, kepala sekolah, guru-guru dan staf tata usaha sekolah,” kata muspani. 
lebih lanjut dijabarkan muspani, oknum-oknum tersebut melakukan rekayasa nilai demi untuk meloloskan penerimaan mahasiswa tanpa tes atau jalur nilai atau seleksi nasional berdasarkan prestasi (snbp) di universitas yang dituju melalui sistem pdss. 
bahwa tindakan curang tersebut justru dilakukan oleh pihak sekolah. tanpa sadar tindakan tersebut telah menyakiti hati siswa-siswi yang benar-benar belajar demi untuk meraih prestasi dan merusak jiwa kompetitif tradisi intelektual yang jujur dan harus dijunjung tinggi oleh sekolah terhadap siswa-siswi calon penerus pemimpin bangsa yang harus ditanamkan dalam jiwa dan perilaku siswa- siswi tersebut.
“pihak sekolah telah bertindak tidak semestinya. mengorbankan siswa-siswi yang benar-benar belajar dan meraih prestasi dan justru dengan sengaja mengangkat mereka yang justru tidak berprestasi dengan cara mendongkrak nilai mereka dan mengorbankan para siswa yang sungguh-sungguh berprestasi tergeser oleh mereka yang tidak berprestasi,” tuturnya. 
untuk itu, ikadin provinsi bengkulu. sebagai salah satu organisasi advokat yang peduli terhadap dunia pendidikan yang bermoral.
menuntut kepada gubernur bengkulu untuk menon-aktifkan kepala sekolah beserta seluruh pihak yang terlibat dalam rekayasa pdss tersebut.
segera mendiskualifikasikan seluruh siswa-siswi yang telah didongkrak nilainya secara curang tersebut dan diumumkan nama siswa-siswi tersebut ke hadapan publik.
“segera mendorong pemeriksaan secara hukum permasalahan tersebut yang telah dilaporkan ke polda bengkulu. mengembalikan citra baik sman 5 kota bengkulu sebagai sekolah berprestasi di provinsi bengkulu,” tutupnya. 
diberitakan sebelumnya, ketua pusat kajian anti korupsi (puskaki) bengkulu, melyan sori menilai kasus yang ada di sman 5 kota bengkulu sangat memalukan dunia pendidikan di provinsi bengkulu. 
untuk itu, dirinya meminta agar aparat penengak hukum (aph) segera mengusut dugaan rekayasa nilai yang dilakukan oknum pejabat di sman 5 kota bengkulu. 
“sangat memalukan, tindak berintegritas. segera usut tuntas,” kata melyan sori kepada rb, senin 4 maret 2024.
disisi lain, kepala keasistenan pemeriksaan ombudsman republik indonesia perwakilan provinsi bengkulu, jaka andika menilai dugaan rekayasa nilai saat pengisian pdss sman 5 kota bengkulu perlu ditindaklanjuti. 
dia meminta, agar wali siswa yang merasa dirugikan dapat membuat laporan ke ombudsman perwakilan bengkulu. 
agar pihaknya dapat melakukan investigasi untuk membuktikan dugaan tersebut. 
“iya pada intinya ombudsman ri perwakilan bengkulu menilai perlu adanya proses pembuktian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” kata jaka. 
dilanjutkan jaka, selain itu ombudsman ri perwakilan bengkulu akan turun tangan. memonitoring kasus yang terjadi di sman 5 kota bengkulu. karena kasus ini terindikasi adanya dugaan maladministrasi.
“kita akan berkoordinasi dengan para pihak dalam hal ini sekolah (sman 5 kota bengkulu,red), dinas pendidikan dan pihak terkait lainnya mengenai permasalahan tersebut,” tutupnya. 
terduga pelaku yang terbukti bersalah atau dengan sengaja melakukan rekayasa nilai di sistem pdss bisa dijerat pasal berlapis.
baik itu dari konteks kitab undang-undang hukum pidana (kuhp) hingga kitab undang-undang hukum (kuh) perdata.
apalagi dugaan rekayasa nilai pdss sman 5 kota bengkulu ini sudah dilaporkan salah satu orang tua siswa yang merasa dirugikan atas hal ini ke polisi.
dijelaskan pengamat hukum universitas bengkulu, randy pradityo, sh, mh ada beberapa aturan hukum dapat menjerat para pelaku yang diduga telah melakukan rekayasa nilai siswa sman 5 kota bengkulu di sistem pdss tersebut.
mulai dari, perspektif hukum perdata dapat dijerat dengan pasal 1365 kuh perdata. mengingat adanya kerugian yang dialami oleh pihak lain dalam hal ini adalah siswa yang merasa dirugikan. 
berdasarkan prespektif pidana dapat dijerat dengan pasal 263 kuhp dikatagorikan sebagai tindak pidana pemalsuan dokumen, dan pasal 421 kuhp tentang penyalahgunaan wewenang yang menyebabkan kerugian. 
tidakan rekayasa nilain ini, juga berpotensi melanggar undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional.
kemudian berdasarkan undang-undang tentang informasi dan transaksi elektronik (ite), pasal 36 dan pasal 51 ayat (1) mengatur tentang kejahatan teknologi. karena kasus di sman 5 bengkulu melibatkan penggunaan teknologi. 
karena dalam kasus ini, ada penggunaan teknologi, maka dapat diangkat tentang kejahatan teknologi. kejahatan teknologi diatur dalam undang-undang ite, termuat dalam pasal 36 dan pasal 51, ayat (1). 
“pasal itu, berbunyi setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dengan tujuan agar informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik diancam pidana penjara paling lama 12 tahun dan/atau denda paling banyak rp12.000.000.00,” papar randy. 
dilanjutkan randi, selain dapat menggunakan undang-undang ite, juga dapat menggunakan undang-undang nomor 27 tahun 2022 tentang pelindungan data pribadi tertuang dalam pasal 66 dan pasal 68. 
“setiap orang dilarang membuat data pribadi palsu atau memalsukan data pribadi untuk keuntungan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian pada orang lain,” jelas randy. 
jika terbukti melakukan pemalsuan data pribadi. dapat diancam pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau pidana denda paling banyak rp6 miliar.
“dengan adanya dasar hukum yang kuat tersebut, ditambah dengan konsekuensi hukum yang berat, setiap orang dilarang untuk melakukan pelanggaran atas ketentuan tersebut,” tutupnya. 
disisi lain, pengamat hukum universitas bengkulu zico junius fernando, sh, mh, cil.c.med berpandangan dalam konteks hukum di indonesia, peristiwa yang diduga sebagai manipulasi nilai oleh seorang pejabat di sma negeri 5 bengkulu yang berujung pada kerugian bagi siswa menarik perhatian dari berbagai sudut hukum. 
dari perspektif hukum perdata, tindakan tersebut dapat diinterpretasikan sebagai pelanggaran hukum sesuai dengan pasal 1365 kuh perdata.
“mengingat adanya kerugian yang dialami oleh pihak lain, dalam hal ini adalah siswa yang merasa dirugikan,” kata zico. 
di sisi lain, dalam konteks pidana, apabila terbukti terdapat niat untuk memanipulasi nilai demi keuntungan tertentu atau merugikan orang lain. 
“hal ini dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pemalsuan dokumen menurut pasal 263 kuhp atau penyalahgunaan wewenang yang menyebabkan kerugian sesuai dengan pasal 421 kuhp,” terangnya. 
lebih lanjut, tindakan ini juga berpotensi melanggar undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, yang sangat menekankan pada pentingnya kejujuran akademik dan integritas pendidikan. 
manipulasi nilai yang dilakukan tanpa alasan yang valid dan tanpa proses yang transparan menunjukkan adanya pelanggaran terhadap etika pendidikan dan bisa juga dianggap sebagai tindakan korupsi.
“khususnya jika dilakukan untuk keuntungan pribadi atau kelompok,” tambahnya.
para korban dari tindakan ini berhak untuk mengajukan laporan kepada otoritas yang berwenang.
termasuk kepolisian atau komisi pemberantasan korupsi tergantung pada jenis pelanggarannya. 
mengadukan kasus ini ke polda, sebagaimana dilakukan oleh wali murid, merupakan langkah awal yang sesuai untuk penyelidikan lebih lanjut.
selama proses hukum berlangsung, dibutuhkan bukti konkrit terkait manipulasi nilai dan kerugian yang diakibatkannya, termasuk bukti perubahan nilai dan kesaksian dari saksi terkait.
pengakuan kesalahan sistem oleh kepala sekolah harus diinvestigasi lebih dalam untuk menentukan apakah terdapat kegagalan teknis atau kesengajaan manipulasi oleh manusia.
“keseriusan dalam mengusut kasus ini tidak hanya vital untuk memastikan keadilan bagi siswa yang dirugikan. tetapi juga esensial untuk mengembalikan integritas dalam sistem pendidikan,” tutupnya.
disisi lain, kabid humas polda bengkulu, kombes pol. anuardi menerangkan, laporan yang dilayangkan wali murid ke polda bengkulu, berstatus pengaduan masyarakat (dumas) yang ditujukan kepada kapolda bengkulu. 
“iya benar ada laporan masuk, itu berstatus dumas. segala laporan yang masuk ke kita (polda bengkulu, red) pasti ditindaklanjuti,” tutupnya. 
diberitakan sebelumnya, nilai siswa-siswi sma negeri 5 kota bengkulu diduga direkayasa saat pengisian pdss tahun 2024. 
nilai sejumlah siswa-siswi sengaja didongkrak agar mendapat peringkat jauh lebih tinggi. 
dokumen diperoleh harian rb, salah satu siswi mipa sman 5 kota bengkulu berdasarkan nilai rata-rata mata pelajaran di rapor semester i sampai v seyogyanya berada di atas peringkat 20. saat pengisian sistem pdss kemendikbud diduga nilainya direkayasa menjadi peringkat 2. 
dari rapor diperoleh rb, nilai rata-rata mata pelajaran rapor siswi tersebut untuk semester i nilainya 83,60, semester ii 87,93, semester iii 92,50 dan semester iv 94,65. 
ditambah semester v diduga direkayasa 97,43. bila dirata-rata semua mata pelajaran tersebut menjadi 91,22. 
nilai ini sangat berbeda jauh dengan nilai yang dimasukan pihak sman 5 kota bengkulu ke pdss. semester i nilai rata-rata mata pelajaran 90,07, semester ii 91,07, semester iii 93,36, semester iv 95,29 dan semester v 97,43. bila dikalkulasikan nilai rata-rata mata pelajaran menjadi 93,44. 
bila dibandingkan antara nilai hampir sebenarnya (semester i-iv nyata dan semester v direkayasa) 91,22 dengan nilai direkayasa 93,44, terjadi penambahan nilai 2,22. 
mengukuhkan siswi tersebut menjadi peringkat 2 di mipa sman 5 kota bengkulu saat di upload di pdss. 
dengan merekayasa nilai siswa tersebut menjadi peringkat 2, otomatis menggeser peringkat semua siswa-siswi mipa sman 5 kota bengkulu.
mulai dari peringkat 2 dan 3 hingga seterusnya yang telah belajar dengan giat berjuang mendapatkan nilai terbaik. 
ternyata dipotong saat pihak sekolah memasukan data nilai siswa di pdss. 
semestinya untuk peringkat 2 ditempati oleh siswa inisial iws dengan nilai total rata-rata mata pelajaran rapor semester i sampai v mencapai 93,36. lalu peringkat 3 ada hsna dengan total nilai rata-rata 92,36. 
diduga tidak hanya nilai satu atau dua siswa saja sengaja direkayasa untuk didongkrak saat penginputan pdss oleh pihak sekolah. 
seperti siswa inisial mrp yang peringkat rata-rata nilai rapor selalu masuk 3 besar di kelas xii mipa 7. adapun nilai rata-rata 90,85. 
di pdss mrp harus menelan pil pahit karena harus terpental di peringkat 41. 
sementara salah satu siswa juga di kelas xii mipa 7 yang selalu tidak masuk lima besar berada di peringkat 24 saat pengisian pdss oleh pihak sman 5 kota bengkulu. 
bila nilai siswa ini diduga tidak direkayasa, maka akumulasi nilai rata-rata hanya 89,14. masing-masing semester i 82 semester ii 84,80, semester iii 88,50, semester iv 90,43 dan semester v bila diasumsikan mendapat nilai tertinggi 100.
dugaan kecurangan pengisian nilai di pdss tersebut rupanya juga sudah tercium oleh sejumlah orang tua siswa sman 5 kota bengkulu. 
kedua orang tua ini merupakan wali murid dari 2 siswi yang seharusnya menduduki peringkat 2 dan 3 di daftar peringkat eligble sman 5 bengkulu. namun, tiba-tiba turun di posisi 3 dan 4. (**)