Ketua DPRD Bengkulu Selatan Ingatkan Bupati, Pembangunan Jangan Mangkrak

Beberapa pembangunan infrastruktur itu, lanjut Barli, harus tetap dijalankan, meskipun nanti saat Pilkada mendatang Bupati terpilih bukan Gusnan Mulyadi.

Barli beralasan apabila pembangunan yang sudah dijalankan tidak dilanjutkan maka akan banyak anggaran APBD terbuang percuma. 

Seperti PTM Kutau menghabiskan anggaran hingga lebih Rp 30 miliar.

Begitupun pembangunan infrastruktur jalan mencapai puluhan miliar baik dari APBD dan APBN.

"Tolong nanti kerjasama legislatif dan eksekutif tetap baik. Saling support, dan muaranya untuk kepentingan masyarakat," ucap Barli.

Terkait anggaran pemerintah daerah selama periode dirinya, Barli mengakui APBD Bengkulu Selatan sangat kecil.

Tahun 2019 Rp 1 triliun, tahun 2020 Rp 1 triliun, tahun 2021 Rp 948 miliar, tahun 2022 Rp 941 miliar, tahun 2023 Rp 980 miliar dan tahun 2024 kembali naik Rp 1 triliun.

Dengan anggaran itu pemerintah daerah didorong untuk terus melaksanakan pembangunan.

Bupati dapat berkolaborasi dengan pemerintah pusat, Pemprov, dan swasta.

BACA JUGA: Formasi CASN 2024, Pemprov Bengkulu Tunggu Jawaban KemenPANRB, Kanwil Kemenag Lakukan 3 Gelombang

"Ini yang harus dijalankan terus, koordinasi dengan pihak lain. Artinya kita tidak bisa kalau tidak aktif berkoordinasi, minta bantuan ke pemerintah pusat," kata Barli.

Kepala Bapedda-Litbang Kabupaten Bengkulu Selatan, Fikri Aljauhary S.STP MM mengatakan, soal pembangunan Bengkulu Selatan untuk tahun 2025 telah dirancang melalui penyusunan RKPD tahun 2024, dan telah dibahas dalam Musrenbang Kabupaten beberapa waktu lalu.

Ia meyakini siapapun Bupati nantinya di tahun 2025, maka pembangunan tahun sebelumnya akan terus dilanjutkan.

Sebagai contoh, sebut Fikri, PTM Kutau, dan jalan penghubung antar Kecamatan Air Nipis - Ulu Manna.

"Kami pastikan untuk pembangunan yang sudah dilaksanakan dan yang sedang berjalan, lanjut terus," ujar Fikri.