Adili Sengketa Hasil, Para Hakim MK Diminta Menjadi Seorang Negarawan

Reporter: Abdi Latul Fatwa |

Editor: Riky Dwi Putra |

Minggu , 24 Mar 2024 - 22:33

Adili Sengketa Hasil, Para Hakim MK Diminta Menjadi Seorang Negarawan --

Tambah Ahmad, perkara pada tahun 2019 berjumlah 340 perkara, perkara yang diperiksa sebanyak 122 dan perkara yang dikabulkan berjumlah 12.

Sementara pada Pemilu 2024. Diketahui saat ini, perkara yang didftarkan hanya berjumlah 87.

Dengan rincian, Perkara Pemilihan Presiden (Pilpres) 2 pengajuan dan permohonan.

Kemudian, Pemilihan Legislatif (Pileg) sebanyak 80 pengajuan dan permohonan serta DPD RI hanya 5 penajuan.

“Pada tingkat nasional tingkat perkara PHPU pun menurun cukup srastis, ini menjadi apresiasi tersendiri untuk kita,” singkat Ahmad.

Sementara itu, Ketua Bawaslu Kota Bengkulu, Rahmat Hidayat meyampaikan, mendekati Pilkada yang saat ini diketahui memasuki tahapan yang penting.

Seperti pada bulan Mei mendatang, akan dilakukan pendaftran kemudian dilanjutkan rangkaian penting lainnya.

Bawaslu Kota Bengkulu meminta masyarakat Kota Bengkulu untuk turut mengawasi.

“Kita ingin masyarakat terlibat aktif dalam Pilkada ini, karena itu sangat dibutuhkan,” kata Rahmat.

Rahmat menerangkan, bahwa Bawaslu Kota Bengkulu siap menerima laporan terkait dugaan pelanggaran dalam Pilkada.

Pihaknya akan memproses setiap laporan yang masuk dan diterima. Sesuai dengan mekanisme tahapan penanganan pelanggaran.

“Kita akan proses setiap laporan dan temuan dari masyarakat, sesuai mekanisme tentunya,” jelas Rahmat. (**)

adili sengketa hasil, para hakim mk diminta menjadi seorang negarawan                             koranrb.id – mahkamah konstitusi (mk) telah menutup pendaftaran permohonan perselisihan hasil pemilihan umum (phpu) pada sabtu 23 maret 2024 malam.
sejumlah pihak meminta para hakim mk menjadi seorang negarawan dan bebas dari intervensi politik dalam mengadili phpu.
walaupun pendaftaran sudah ditutup, jumlah pemohon yang tercantum dalam laman resmi mk masih terus bertambah karena proses input data masih dilakukan.
sampai berita ini ditulis, total ada 272 permohonan.
baca juga:sebelum diserahkan ke mk dan dkpp, dpw pan bengkulu lapor ke dpp
baca juga:ini hasil puslabfor kebakaran smk 3 kota bengkulu 
perinciannya, 258 pemohon dpr ri dan dprd, 12 dpd, dan 2 pilpres.
ketua mk suhartoyo mengatakan, pihaknya masih terus melakukan penghitungan jumlah pemohon phpu.
baik pemohon perseorangan, partai, maupun dpd.
’’ini masih terus dihitung. ada perseorangan, partai, dan dpd. belum pasti sih jumlahnya,’’ terangnya saat mengecek loket pendaftaran di gedung mk.
baca juga:april, pns dan pppk di bengkulu utara dapat dua bulan gaji, pemkab bengkulu utara tunggu pmk thr 
baca juga:pan bakal laporkan ke mk dan dkpp, bawaslu provinsi bengkulu: silakan!
dia memprediksi jumlah gugatan sengketa pemilu akan meningkat dibanding pemilu 2019 lalu.
menurutnya, pada pemilu sebelumnya, mk hanya menerima 262 gugatan. sedangkan tahun ini diprediksi bisa mencapai sekitar 280 gugatan.
suhartoyo mengungkapkan, pada hari ini, pihaknya akan melakukan registrasi terhadap pemohon gugatan sengketa pilpres.
sedangkan registrasi permohonan pileg baru akan dilaksanakan setelah selesai pilpres.
’’nunggu selesai pilpres. kalau yang pilpres senin (hari ini) akan diregistrasi,’’ paparnya.
baca juga:tpn ganjar mahfud pilih fokus buktikan kecurangan tsm di mk 
baca juga:magang ke jepang gratis, umk mukomuko hanya rp 2,8 juta 
terpisah, pks akan mengawal gugatan sengketa pemilu.
keputusan itu diambil dalam musyawarah majelis syura (mms) x di kantor dpp pks kemarin.
’’majelis syura mengamanatkan kepada dpp pks untuk fokus mengawal gugatan sengketa pilpres di mk hingga tuntas,’’ jelas presiden pks ahmad syaikhu.
menurutnya, tim hukum pks telah memberikan secara langsung data hasil penghitungan suara di seluruh provinsi dan luar negeri yang dibutuhkan untuk proses gugatan sengketa pilpres di mk
baca juga:dicekoki miras, siswi smk rejang lebong dirudapaksa bergiliran, diduga pelakunya kakak kelas
baca juga:usulan rp70 miliar perbaikan rskj soepropto, kemenko pmk visitasi rskj soepropto
syaikhu berharap mk dapat memproses sengketa pemilu secara jujur, adil, transparan, profesional, dan independen.
’’tanpa adanya intervensi dari pihak mana pun,” ungkap mantan wakil wali kota bekasi itu.
terpisah, sekretaris jenderal pdi perjuangan hasto kristiyanto meyakini masih ada hakim di mk yang memiliki sikap negarawan.
’’kalau mereka konsen pada panggilan tugas negara dan bangsa, sudah ditulis di konstitusi bahwa hakim mk memiliki sikap negarawan,’’ ujar hasto.
baca juga:berubah! dd 2024 disalurkan 2 kali, pemdes di mukomuko diminta pahami pmk agar tak salah salur
baca juga:siswa smk harus terampil, cakap dan mandiri
pakar hukum tata negara feri amsari menekankan, sengketa di mk tak hanya diperuntukkan menilai angka perolehan suara pasangan calon (paslon) pada pilpres 2024, tetapi juga untuk memastikan proses angka itu muncul. penyelenggaraan pemilu yang jujur dan adil (jurdil) tidak bisa dilihat dari angka pemilu. 
sebab, hasil pemilu itu sendiri merupakan hasil dari politik gentong babi berupa penggunaan insentif dana pemerintah untuk memenangkan salah satu paslon. ’’artinya, ada angka dan proses yang bermasalah yang bisa ditonjolkan dalam sidang di mk,’’ jelasnya.
dosen fakultas hukum universitas andalas padang itu menuturkan, kecurangan pada pilpres 2024 yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif (tsm) harus dibongkar ke publik termasuk pelakunya. ’’dengan kerendahan hati kami ingin mengatakan bahwa segala kecurangan ini dirancang atas kehendak presiden,” tegasnya. 
di sisi lain, kpu ri menegaskan kesiapannya menghadapi sengketa phpu. ketua kpu hasyim asy'ari menyatakan, pihaknya saat ini tengah mempersiapkan sejumlah advokat untuk membela kpu. termasuk meminta kpu daerah mengumpulkan bukti-bukti untuk dibawa saat sengketa nanti. 
sementara itu badan pengawas pemilihan umum (bawaslu) kota bengkulu sebut hingga saat ini tidak menerima laporan perselisihan hasil pemilihan umum (phpu) di kota bengkulu.
hal tersebut dibeberkan, koordinator divisi penanganan, pelanggaran dan penyelesaian sengketa (kordiv p3s) bawaslu kota bengkulu, ahmad maskuri, bahwa hingga saat ini pihaknya tidak menerima phpu dari ketentuan hari yang diberikan kepada peserta pemilu.
“kota bengkulu khususnya, kita tidak menerima phpu,” ujar ahmad.
ahmad mengungkapkan, tentu hal tersebut merupakan indikator baik untuk penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak 2024 mendatang.
“ini tentu hal yang baik, ini akan menjadi modal semangat dalam penyelenggaraan pilkada mendatang dari tahap ke tahapnya nanti,” ungkap ahmad.
memasuki tahapan pilkada, ahmad meminta seluruh bakal calon (balon) dalam pilkada mendatang untuk menekan setiap potensi pelanggaran.
baik pelanggaran yang bersumber dari timnya maupun dari balon itu sendiri nantinya.
“masuk pilkada ini kita minta para balon nanti untuk memberikan contoh yang baik, baik dari timnya dan loyalisnya,” minta ahmad.
ahmad mengungkapkan, perkara phpu pada tingkat nasional saat ini menurun dibandingkan dengan pemilu 2019 lalu.
tambah ahmad, perkara pada tahun 2019 berjumlah 340 perkara, perkara yang diperiksa sebanyak 122 dan perkara yang dikabulkan berjumlah 12.
sementara pada pemilu 2024. diketahui saat ini, perkara yang didftarkan hanya berjumlah 87.
dengan rincian, perkara pemilihan presiden (pilpres) 2 pengajuan dan permohonan.
kemudian, pemilihan legislatif (pileg) sebanyak 80 pengajuan dan permohonan serta dpd ri hanya 5 penajuan.
“pada tingkat nasional tingkat perkara phpu pun menurun cukup srastis, ini menjadi apresiasi tersendiri untuk kita,” singkat ahmad.
sementara itu, ketua bawaslu kota bengkulu, rahmat hidayat meyampaikan, mendekati pilkada yang saat ini diketahui memasuki tahapan yang penting.
seperti pada bulan mei mendatang, akan dilakukan pendaftran kemudian dilanjutkan rangkaian penting lainnya.
bawaslu kota bengkulu meminta masyarakat kota bengkulu untuk turut mengawasi.
“kita ingin masyarakat terlibat aktif dalam pilkada ini, karena itu sangat dibutuhkan,” kata rahmat.
rahmat menerangkan, bahwa bawaslu kota bengkulu siap menerima laporan terkait dugaan pelanggaran dalam pilkada.
pihaknya akan memproses setiap laporan yang masuk dan diterima. sesuai dengan mekanisme tahapan penanganan pelanggaran.
“kita akan proses setiap laporan dan temuan dari masyarakat, sesuai mekanisme tentunya,” jelas rahmat. (**)