Kinerja KUR di Provinsi Bengkulu Meningkat di Atas 300 Persen

ANTRE: Masyarakat Bengkulu sedang melakukan antre di salah satu bank untuk mengakses Kredit Usaha Rakyat (KUR).--Bella/RB

BACA JUGA:3 Bakal Calon Bupati Kepahiang Makin Percaya Diri

Hal tersebut membuka peluang yang cukup besar bagi Bengkulu yang ingin mengakses kredit pembiayaan pemerintah ini.

"Bengkulu dapat alokasi Rp3,4 ini jumlah yang cukup banyak.

Kita harap, masyarakat Bengkulu bisa memanfaatkannya.

Ini peluang yang baik," tutur Bayu.

BACA JUGA:Manufaktur Harapkan Kepastian Insentif Agar Daya Saing Meningkat Maksimal

Pihaknya optimis realisasi penyaluran KUR di Provinsi Bengkulu meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu Rp3,06 triliun.

Menurun cukup signifikan jika dibandingkan pada 2022 yang mencapai Rp4,6 triliun.

Melalui program KUR ini pula, dikatakan Bayu merupakan langkah yang dilakukan pemerintah pusat untuk mendorong para pelaku UMKM Bengkulu bisa naik kelas serta dapat menambah debitur yang baru.

"Sekarang sistem penyaluran KUR 2024 telah dapat diakses pada awal Januari, sehingga pihaknya memprediksi dapat meningkat jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya," katanya.

BACA JUGA:Indonesia dan Jerman Jalin Kerja Sama Diklat Vokasi Industri

Pihaknya terus mengimbau para pelaku UMKM maupun masyarakat yang memenuhi persyaratan, untuk dapat mengakses permodalan KUR guna meningkatkan perekonomian.

Tahun 2023 lalu, pihaknya menghimpun untuk penyaluran KUR didominasi oleh segmen masyarakat lulusan sekolah menengah atas (SMA) sederajat. Berbeda di 2022 yang di dominasi oleh segmen lulusan sekolah dasar (SD).

"KUR pada 2023 didominasi dari sektor produksi pertanian dan perdagangan, hal tersebut sesuai dengan tujuan pemerintah membentuk program KUR agar dapat mendorong perkembangan disektor tersebut dan meningkatkan perekonomian masyarakat," pungkasnya.

Sementara itu, Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Bengkulu, Tito Adji Siswantoro mengatakan, untuk perkembangan KUR di Provinsi Bengkulu ini, pihaknya selalu melakukan koordinasi dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu), dalam hal ini di Provinsi Bengkulu diwakili oleh Kanwil DJPb.

Tag
Share
Berita Terkini
Berita Terpopuler
Berita Pilihan