Syarat Baru Bangun Insenerator di Bengkulu, DLHK Diminta Sewa Lahan, Minimal 20 Tahun

Reporter: Abdilatul Fatwa |

Editor: M. Rizki Amanda Lubis |

Kamis , 30 May 2024 - 21:37

INSENERATOR: Rencana pembangunan Insenerator limbah medis, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Bengkulu mendapat syarat baru. DOK/RB--

KORANRB.ID – Rencana pembangunan Insenerator limbah medis, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Bengkulu mendapat syarat baru.

Adapun syarat tersebut, yakni Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu dianjurkan untuk meyewa lahan Pelindo Bengkulu.

Syarat tersebut, diberikan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) RI.

Setelah sebelumnya, pihak KLHK RI memberi syarat berupa pemenuhan sertifikat atas nama Pemprov Bengkulu.

“Kita terima syarat baru dari pusat (KLHK, red). Ini untuk lahan yang digunakan (Pelindo, red) akan dilakukan sistem sewa lahan,” sampai Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3, dan Pengendalian Pencemaran DLHK Provinsi Bengkulu, Yanmar Mahadi, Kamis, 30 Mei 2024.

Lanjutnya, dari adanya syarat baru dari KLHK RI dalam rencana pembangunan insenerator sampah medis tersebut, akan berdampak pada kewajiban pembuatan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).

Dari pembuatan AMDAL sendiri, ketika sewa lahan Pelindo Bengkulu, pihak Pemprov Bengkulu hanya membuat AMDAL kawasan.

Dengan catatan, pihaknya akan membuat Rencana Pengeloalan Lingkungan Rehabilitas Hutan dan Lahan (RPL - RHL) rinci.

RPL RHL rinci sendiri merupakan turunan dari AMDAL kawasan.

“Dengan sewa lahan itu, berarti lahan tersebut masih milik Pelindo. Sehingga kita hanya membuat AMDAL kawasan dengan RPL – RHL,” ujar Yanmar.

syarat baru bangun insenerator di bengkulu, dlhk diminta sewa lahan, minimal 20 tahun                             koranrb.id – rencana pembangunan insenerator limbah medis, dinas lingkungan hidup dan kehutanan (dlhk) provinsi bengkulu mendapat syarat baru.
adapun syarat tersebut, yakni pemerintah provinsi (pemprov) bengkulu dianjurkan untuk meyewa lahan pelindo bengkulu.
syarat tersebut, diberikan kementerian lingkungan hidup dan kehutanan (klhk) ri.
setelah sebelumnya, pihak klhk ri memberi syarat berupa pemenuhan sertifikat atas nama pemprov bengkulu.
baca juga:dinas esdm bengkulu sebut tidak seluruh pertashop bisa jual pertalite, ada syaratnya! berikut penjelasannya
baca juga:spbn di pulau baai butuh perbaikan, nelayan sebut solar aman
“kita terima syarat baru dari pusat (klhk, red). ini untuk lahan yang digunakan (pelindo, red) akan dilakukan sistem sewa lahan,” sampai kepala bidang pengelolaan sampah, limbah b3, dan pengendalian pencemaran dlhk provinsi bengkulu, yanmar mahadi, kamis, 30 mei 2024.
lanjutnya, dari adanya syarat baru dari klhk ri dalam rencana pembangunan insenerator sampah medis tersebut, akan berdampak pada kewajiban pembuatan analisis mengenai dampak lingkungan (amdal).
dari pembuatan amdal sendiri, ketika sewa lahan pelindo bengkulu, pihak pemprov bengkulu hanya membuat amdal kawasan. 
dengan catatan, pihaknya akan membuat rencana pengeloalan lingkungan rehabilitas hutan dan lahan (rpl - rhl) rinci.
baca juga:soroti ppdb 2024, dewan akan panggil dikbud, zainal: sebelum ada kecurangan 
baca juga:usulan listrik gratis di bengkulu capai 6.431, lampaui kuota 1.230, esdm cari formulasi lain 
rpl rhl rinci sendiri merupakan turunan dari amdal kawasan.
“dengan sewa lahan itu, berarti lahan tersebut masih milik pelindo. sehingga kita hanya membuat amdal kawasan dengan rpl – rhl,” ujar yanmar.
yanmar mengatakan, bahwa dalam syarat tersebut, klhk ri juga meminta pihak pemprov bengkulu minimal menysewa lahan pelindo bengkulu dengan lama minimal 20 tahun.
atas minimal lama sewa tempat tersebut, yanmar berharap, pihak pelindo bengkulu bisa mengerti.
baca juga:dishub provinsi bengkulu bakal hibahkan mesin kapal terbengkalai di pulai baai ke 2 smk ini
baca juga: pelantikan 6 eselon ii hasil jpt pratama pemprov bengkulu tunggu izin kemendagri
“mudah – mudahan pihak pelindo juga bisa mengerti, seperti apa,” ungkap yanmar.
yanmar menerangkan terkait lahan yang akan digunakan dalam pembangunan insenerator sampah medis.
dlhk bengkulu telah menyelesaikan ploting lahan dan luas lahan yang akan digunakan yakni 2 hektar.
“kita sudah ploting lahan, di pelindo sudah diukur. itu akan digunakan seluas 2 hektare,” ungkap yanmar.
sebagai informasi, bahwa insenarator tersebut merupakan program nasional. setiap provinsi wajib untuk memiliki insenerator. 
untuk itu, setelah pembangunan nantikan akan ada retribusi yang masuk. 
sehingga pengelolaannya akan dilakukan dengan dua skema. yakni, akan dipihak ketigakan atau membentuk uptd sendiri.
"selama ini, pihak penghasil limbah medis itu kan membuang limbahnya ke daerah lain.
dengan menggunakan pihak ketiga, atau pengumpul. dengan dibangunnya di bengkulu, tentu biayanya tentu akan lebih murah," sampai ynwar. 
mengenai pembiyaan, dikatakan yanmar nantinya akan dituangkan melalui peraturan daerah (perda) maupun peraturan gubernur (pergub). 
sebab, seluruh fasilitas kesehatan di provinsi bengkulu, nantinya akan berkerja sama dengan dlhk provinsi bengkulu.
"nanti kita tentukan besarannya perkilogramnya setelah dibuatkan perda atau pergubnya," tutup yanmar.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Jumat 31 Mei 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan