Seluruh Warga Kota Harus Lengkap Adminduk, Pemkot Jemput Bola

KORANRB.ID – Memberikan  pelayanan terbaik administrasi kependudukan (Adminduk) kepada masyarakat Kota Bengkulu, Pemerintah Kota (Pemkot) Bengkulu saat ini menerapkan program jemput bola. 

Ini dinilai cukup efektif agar mempermudah masyarakat dalam kepengurusan Kartu Keluarga (KK), Kartu Identitas Anak (KIA), Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan akta kelahiran. 

BACA JUGA:Sasar Pemilih Pemula, Dukcapil Jemput Bola

Program ini merupakan kerja sama antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kota Bengkulu dan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Bengkulu. 

Bertujuan untuk mewujudkan masyarakat Kota Bengkulu 100 persen lengkap administrasi kependudukan.

BACA JUGA:Dukcapil Terima 2.000 Keping Blangko E-KTP

Disampaikan Penjabat (PJ) Walikota Bengkulu, Ir. Arif Gunadi, M.Si saat melakukan penyerahan dokumen adminduk kepada warga di Kampung Botol, Kelurahan Jalan Gedang, Kecamatan Gading Cempaka, Kemarin (13/11).

“Ini sebagai langkah dari Pemkot Bengkulu untuk hadir di tengah-tengah masyarakatnya, membantu memberikan pelayanan adminitrasi kependudukan, yang kita sadari banyak yang kesulitan mendapatkan waktu yang luang untuk melakukan kepengurusan,” sebut Arif. 

BACA JUGA:Tersedia 9.500 Keping Blanko e-KTP di Dukcapil BU

Arif berharap, program kerja sama antar dua OPD tersebut dapat berjalan dengan rutin dan menjangkau masyarakat Kota Bengkulu di semua lini. 

Dengan adanya ini, masyarakat tidak repot dan tidak mengabaikan pentingnya adminitrasi kependudukan.

BACA JUGA:NPHD Ditandatangani, Wujud Komitmen Pemkot Sukseskan Pemilu

“Adminitrasi kependudukan ini sangat penting dipenuhi, karena dari data kependudukan ini, pemerintah bisa melihat berapa anak yang lahir, lalu berapa yang sudah menikah, dan lain sebagainya,” ungkapnya.

Dengan adanya program tersebut masyarakat bisa mengetahui pentingnya data kependudukan. Diharapkan tidak ada lagi masyarakat yang tidak memiliki data administrasi kependudukan.