Antrean Solar Mengular, Pemprov Optimis Usulan Kuota Tambahan 8.571 KL Dikabulkan

BENGKULU, KORANRB.ID - Pemerintah Provinsi Bengkulu sudah mengambil langkah cepat dalam mengatasi masalah kelangkaan solar yang terjadi di Bengkulu saat ini. Asisten II Pemerintah Provinsi Bengkulu Raden Ahmad Denni menyatakan Pemerintah Provinsi Bengkulu sudah mengusulkan kepada BPH Migas agar menambah kuota solar Bengkulu sebanyak 8.571 Kilo Liter (KL).

"Dalam kesempatan ini sudah melakukan komunikasi ķepada pusat (BPH MIGAS) melalui Dinas ESDM Provinsi Bengkulu. Untuk mengajukan tambahan (Solar) daripada kekurangan kita itu. Nah, ini Pak Gubernur sudah membuat surat (Seminggu lalu,red) yang dibawa oleh Kepala Dinas ESDM ke BPH Migas. Kita minta tambahan 8.571 KL. Kita mengharapkan tambahan ini bisa mencukupi dalam akhir tahun ini. Ya kita harus optimis dong usulan diakomodir,"  kata Radèn Ahmad Deni.

BACA JUGA:Sopir Rebutan Beli Solar, Polisi Diminta Jaga SPBU

Sebelumnya, Pemerintah Provinsi Bengkulu akhir tahun 2022 lalu sudah mengajukan usulan solar di tahun 2023 ini sebanyak 721.643 KL.

Namun, BPH Migas hanya mengakomodir 106.611 KL dari total usulan 2023 sebanyak 721.643 KL.

 Sayangnya, pada Kamis (12/10) lalu, Pemprov kembali menerima kabar buruk terhadap kuota solar Provinsi Bengkulù. Melalui surat dari BPH Migas, kuota solar Bengkulu kembali dipotong sebesar 6.8 % dari jumlah kuota tahun 2023 sebesar 106.611 KL.

BACA JUGA:Stok Biosolar Subsidi Menipis! Pemprov Awasi Pendistribusian

 "106.611 KL ini ada juga pengurangan sebesar 6.8%, sehingga kebutuhan minyak kita tidak akan mencukupi," jelàs Raden Ahmad Denni.

 Dari pengurañgan kuota solar ini, mengakibatkan antrean kendaraan mengular di SPBU Bengkulu. Selain disebabkan pengurangan solar, jelas Denni, Pemprov juga menilai maraknya antrean di SPBU juga disebabkan penyaluran BBM yang tidak sesuai kètentuan aturan.

 Karenanya, Kepala Daerah Kabupaten maupun Kota Bengkulu juga diimbau agar memàntau SPBU di daerah masing-masing agar penyaluran Solar benar-benar tepat sasaran.

BACA JUGA:Mayoritas Geng Siap Tempur Pelajar, Terinspirasi Konten Gangster, Selalu Ingin Bertempur

"Artinya kami mengimbau bupati walikota memantau SPBU yang ada di daerah masing-masing supaya SPBU ini menyalurkan BBM kepada yang berhak sesuai ketentuan. Tidak memberikan kepada kendaraan yang dilarang oleh aturan. Bahkan kita melihat di lapangan banyak juga antrean kendaraan yang bukan angkutan tapi membeli minyak yang dia jual kembali ke masyarakat. Ini perlu kita mengajak kepala daerah  dan memantau itu sehingga kepala daerah dapat mengambil tindakan tegas," tutup Raden Ahmad Denni. (rillis)