Hendra berharap masyarakat dapat melaporkan ke aparat penegak hukum Kejaksaan ataupun kepolisian soal Pungli dan sebagiannya.
"Sekarang ada lembaga tim Siber Bengkulu Selatan, Sekretariatnya ada di Inspektorat Bengkulu Selatan," sampai Hendra.
Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kabupaten BS Guswarli Efendi M.Pd.I ikut menanggapi isu seleksi PPPK tersebut.
BACA JUGA:Puing-Puing Longsor Perbatasan Lebong – Curup Mulai Dibersihkan
Sebagai langkah pencegahan, PGRI sebut Guswarli telah memberikan pengertian langsung kepada honorer guru tersebut agar tidak tertipu dengan modus oknum tersebut.
"Mungkin ada yang sudah setor, tapi kami berharap calon korban lainnya jangan lagi, itu oknum," kata Guswarli.
Guswarli berharap, agar calon peserta seleksi PPPK guru jangan sekali-kali memberikan uang pelicin kepada oknum manapun.
Ikuti saja prosesnya, karena seleksi sistem CAT itu tidak bisa direkayasa.
BACA JUGA:Kapibara Hewan Pengerat Raksasa, Benarkah Perenang Unggul?
Selain itu, Guswarli juga meminta para calon peserta PPPK agar tidak memberikan sinyal terhadap oknum manapun.
Peserta harus berani menolak dan tidak mudah dikendalikan.
"Tapi ini tetap akan kami pantau, intinya PGRI mendukung penuh proses seleksi PPPK yang transparan dan bersih," demikian Guswarli.
Sementara itu pihak Dikbud Kabupaten Bengkulu Selatan belum dapat menanggapi isu tersebut.
BACA JUGA:Penyebab Mata Uang Rupiah Kian Melemah Setiap Tahun, Ini Penyebabnya!
Sementara itu, Bupati Bengkulu Selatan Gusnan Mulyadi SE MM melarang keras adanya praktek pungutan liar ataupun sejenis lainnya yang mengatasnamakan Pemerintah Daerah Bengkulu Selatan.
Apalagi menyangkut masalah seleksi calon Aparatur Sipil Negara (ASN) PPPK tahun 2024.