Sedangkan untuk pendaftaran seleksi PPPK tahap II akan dibuka mulai tanggal 17 November 2024.
BACA JUGA:Rehab RTLH Sudah Dikerjakan, Pekerjaan Sudah Capai 30 Persen
BACA JUGA:Punya Paruh Unik! Berikut 7 Fakta Helmet Vanga, Burung Cantik Madagaskar yang Terancam Punah
Untuk seleksi pemberkasan dimulai tanggal 16 Desember 2024 hingga 3 Februari 2025. Berbeda dengan tahap pertama, untuk pelaksanaan tahap II akan dilanjutkan hingga tahun 2025 mendatang.
“Berdasarkan jadwal yang ditetapkan Badan Kepegawaian Negara (BKN, red) saat ini untuk pelaksanaan seleksi PPPK tahap II akan selesai hingga bulan Juli 2025 sampai penetapam NI PPPK,” terangnya.
Disisi lain, Lipi kembali menegaskan akan menggugurkan peserta yang kedapatan menggunakan SK fiktif. Meskipun nanti peserta yang bersangkutan dinyatakan lulus dan sudah dilantik, maka kelulusan yang bersangkutan bisa dibatalkan.
Jadi pemalsuan berkas merupakan hal yang tidak benar dan melanggar ketentuan. Jadi jangan coba-coba untuk bermain apalagi memalsukan dokumen persyaratan pendaftaran.
BACA JUGA:Distan Bengkulu Tengah Akan Bagikan 2,5 Ton Bibit Padi Gratis
BACA JUGA:Kembali Ditemukan Ternak Mati Mendadak, Kali Ini Sapi Program Ketahanan Pangan di Desa Arga Indah II
“Meskipun peserta tersebut sudah lulus, kululusan peserta tersebut bisa dibatalkan karena pemalsuan berkas atau adanya SK fiktif tersebut. Jadi kami ingatkan jangan sampai ada peserta yang memalsukan dokumen,” tegasnya
Apileslipi meminta kerja sama dari seluruh masyarakat dan honorer lainnya untuk memberikan informasi kepada Pansel.
Sebab sesama honorer pasti mengetahui apabila adanya SK honorer yang fiktif.
Nanti pihaknya akan memberikan waktu untuk memberikan sanggahan.
BACA JUGA:Benarkah Bersiul di Malam Hari Bisa Mengundang Makhluk Halus, Mitos atau Fakta?
BACA JUGA:Digunakan Saat Momen Pernikahan, Ini Mitos dan Perkembangan Janur Kuning di Indonesia
"Setelah kami umumkan peserta yang lulus seleksi administrasi, kami mendorong masyarakat dan sesama honorer untuk melakukan verifikasi. Silakan ajukan sanggahan, baik secara tertulis, lisan, atau melalui aplikasi, terkait peserta yang diragukan keabsahan honorernya," tutup Lipi.