Dengan begitu, penanggulangan dan permasalahan serta perlindungan anak, benar-benar terpadu dari bawah. Baik di lingkup pemerintahan terkecil sampai ke atas, di Provinsi Bengkulu. "Bapak Kadis DP3AP2KB juga meminta kita bagaimana ada penanganan terpadu dengan melibatkan seluruh stakeholder tidak hanya Satpol PP," ujar Imran.
Sebab, jika sekadar dengan Satpol PP saja, anak-anak tersebut akan lari lalu hilang, serta akan kembali lagi ke jalan suatu waktu. Para anak tersebut juga akan difasilitasi untuk mempersiapkan kerja di Balai Latihan Kerja (BLK), jika memang mereka ingin bekerja.
"Kita ingin yang lebih terpadu. LPAI turun, DP3A turun, mencari akar masalahnya," ungkapnya.
Untuk itu perlu dilakukan kepastian terlebih dahulu kepada anak-anak yang turun ke jalan tersebut. Apakah hanya mengisi libur sekolah atau memang membutuhkan pekerjaan. Hal tersebutlah yang harus pihaknya tangani. "Sebagai NGO, kita memiliki keterbatasan dan tadi sudah ada komitmen dari Pemprov untuk ikut bersama-sama menggiring ini," ungkapnya.
Ke depan, pihaknya juga berharap agar Bunda Perlindungan Anak Provinsi Bengkulu segera terbentuk. Bahkan sudah dibahas di tim pengusulan beberapa orang tersebut. "Dengan terbentuknya anak-anak ini, kita memiliki ikon sosok ibu di Provinsi Bengkulu," tutupnya.
Sementara itu, Asisten I Setda Provinsi Bengkulu, Drs. Khairil Anwar, M.Si, mengatakan memberikan dorongan penuh atas terbentuknya Bunda Perlindungan Anak. Begitu pula dengan serangkaian acara yang dilakukan untuk menekan kekerasan anak dan perempuan di Provinsi Bengkulu.
"Pada dasarnya, saya sebagai perwakilan Pemprov akan memberikan support penuh dan akan memfasilitasi," demikian Khairil. (bil)