Ia meyakini APBD Tahun 2024 sudah bisa digunakan untuk pembangunan, apalagi sifatnya mendesak seperti jembatan.
"Mudah-mudahan pemerintah respon, kalau bukan pemerintah siapa lagi, ini tugas pemerintah," sampai Fikri.
Sementara itu anggota DPRD Bengkulu Selatan Joni Afrizal menegaskan, tidak semestinya pemerintah daerah membiarkan fasilitas seperti jembatan rusak lama.
Apalagi jembatan tersebut adalah akses satu-satunya masyarakat desa menuju lahan pertanian.
Ia mendorong pemerintah daerah menggunakan dana yang manapun untuk membantu warga Desa mendapatkan kembali akses ke lahan pertanian.
"Saya kira pemerintah ada persiapan dana untuk hal urgent. Dan ini termasuk penting, bantu itu adik sanak desa," ujar Joni.
Bukan hanya terkait jembatan, Joni mengaku dirinya banyak menerima laporan masyarakat petani yang rusak lahan akibat banjir beberapa waktu lalu.
Khususnya di wilayah Kecamatan Pino dan Ulu Manna.
Kepada OPD terkait seperti Dinas Pertanian, Joni berharap melihat langsung kondisi pertanian masyarakat yang kena imbas dari banjir beberapa waktu lalu.
"Seharusnya pemerintah tau, turun, data, lalu bantu. Jangan sampai masyarakat mengadu dulu," kata Joni.(**)