Infrastruktur Dibangun untuk Desa Rawan Pangan di Mukomuko, Ini Rinciannya

Senin 04 Mar 2024 - 23:22 WIB
Reporter : Firmansyah
Editor : M. Rizki Amanda Lubis

Meski suatu desa atau wilayah tidak memiliki lahan pangan yang luas, belum tentu masuk rawan pangan, asalkan akses transportasi lancar. 

Seperti desa dan kelurahan di Kecamatan Kota Mukomuko, lahan pangan tidak banyak

tapi akses transportasi sangat lancar, ketersediaan pangan bisa masuk dari berbagai wilayah lain, maka dari itu masuk zona hijau atau aman.

BACA JUGA:Kabarnya Bupati Sapuan Tak Maju Pilkada, Minta Kades Dukung Putra Daerah

BACA JUGA:Mukomuko Segera Terima 2 Sertifikat Penghargaan dari Kemenkes RI

"Kalau Desa Lubuk Selandak dan Banjar Sari, sudah akses transportasi belum lancar, ketersediaan lahan pangan juga minim di desa tersebut. Karena mayoritas penduduk berkebun, bukan petani pangan," ujarnya.

Lanjutnya, ketahanan dan kerentanan pangan setiap desa dan kelurahan dibedakan menjadi lima jenis atau lima prioritas. 

Yang rawan di dalam peta akan berwarna merah gelap dan merah terang. Katagori sedang berwarna merah muda. 

Sedangkan yang masuk tahanan pangan atau zona aman itu berwarna hijau terang hingga hijau gelap. 

“Mayoritas dari 151 desa dan kelurahan di Mukomuko ini masuk zona hijau. Sedangkan yang masuk katagori rawan itu hanya sekitar 23 desa. Tentu desa yang mendekati dan masuk rawan pangan ini terus kami perhatikan,” sampainya.

Maka dari itu di tahun ini, dua desa yang masuk desa rawan pangan akan menjadi skala prioritas usulan pembangunan. 

Dengan melibatkan OPD terkait, pasalnya kerawanan terjadi karena tidak adanya akses jalan dan lahan pertanian.

“Kalau sekarang kita sudah memiliki acuan dan bisa meminta OPD terkait memikirkan hal tersebut agar dua desa tersebut, terlepas dari desa rawan pangan,” tandasnya.

Terpisah, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Mukomuko, Apriansyah, ST, MT menyampaikan, tahun ini ada pembangunan infrastruktur jembatal di Desa Selandak yang selama ini menjadi permasalah desa ini terisolir. 

Dimana pembangunan melalui usulan dana Inpres ke Pemerintah Pusat. Dan saat ini masih menunggu finalnya pagu yang ditetapkan oleh Kementerian. 

"Untuk pagu anggaran masih menunggu dari Kementerian. Ada dua titik usulan yang sudah diverifikasi dan Insyaallah tidak ada kendala lagi. Tinggal menunggu berapa ditetapkan masing-masing pagu anggarannya," ujarnya. 

Kategori :