KORANRB.ID - Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Bengkulu Tengah melakukan penelusuran dan menyelidiki oknum PNS di Kecamatan Pematang Tiga yang diduga melakukan pemalsuan tanda tangan Kepala OPD.
Pemalsuan tersebut dilakukan untuk kepentingan pencairan tambahan penghasilan pegawai (TPP).
Kepala BKPSDM Kabupaten Bengkulu Tengah, Apileslipi, S.Kom, M.Si mengatakan saat ini pihaknya sedang melakukan penelusuran.
BKPSDM akan meminta klarifikasi kepada yang bersangkutan terkait informasi yang diterima.
Jika dalam klarifikasi nanti ternyata memang benar tanda tangan tersebut palsu, maka pembayaran TPP bulan Maret yang diterima oknum PNS tersebut akan dibatalkan.
BACA JUGA:Truk Terjun ke Jurang 18 Meter Jalur Mudik, Ini Nasib Sopirnya dan Penyebabnya
“Kita akan klarifikasi kepada yang bersangkutan. Apabila memang terbukti, maka TPP bulan Maret akan kita batal untuk diajukan pencairan ke BKD,” tegasnya.
Apabila pengajuan TPPnya ditolak, maka otomatis TPP PNS tersebut dibulan Maret tak akan bisa dibayarkan.
Ia sangat menyayangkan apabila nantinya terbukti PNS tersebut melakukan pemalsuan tanda tangan Kepala OPD, demi absensinya bersih dan mendapatkan TPP full.
“Tentu kita sangat menyayangkan sekali apabila hal ini sampai terjadi. Apalagi Kepala OPD yang bersangkutan sudah menyatakan tidak pernah menandatangani absensi tersebut,” ujarnya.
Lipi menegaskan pihaknya bersama tim pelanggaran hukum disiplin akan melakukan rapat terlebih dahulu terkait tindaklanjut yang akan diambil atas kejadian ini.
Apakah akan ada sanksi tegas yang diberikan kepada PNS tersebut atau bagaimana ke depannya.
BACA JUGA:6 Manfaat Bambu Kuning, Salah Satunya Dapat Dijadikan Bahan Kontruksi Bangunan
“Saat ini saya belum bisa memutuskan apapun karena harus dilakukan rapat terlebih dahulu. Selain itu kebenaran dari kasus ini belum dapat kita pastikan dan kita akan meminta keterangan dari yang bersangkutan dan salah satu saksi lagi,” tutup Lipi.
Sementara itu, Wakil Ketua (Waka) II DPRD Kabupaten Bengkulu Tengah, Evi Susanti, S.IP, MH meminta kepada BKPSDM untuk benar-benar melakukan penelusuran terhadap kejadian ini.