Meski begitu, pihaknya tetap optimis Penerimaan Negara di Provinsi Bengkulu akan baik.
Hal tersebut dijelaksannya searah dengan pertumbuhan ekonomi pula di suatu daerah.
Jika pertumbuhan ekonomi meningkat biasanya penerimaan negara, cenderung penerimaan pajaknya juga meningkat.
"Untuk PNBP ini kita terus monitor, karena PNBP ini ada yang murni di satuan kerja (satker) atau instansi vertikal kementerian lembaga dan juga ada di Badan Layanan Umum (BLU)," ucapnya.
BACA JUGA:Warga Tolak Karcis Masuk Objek Wisata Pasar Bawah, Rp 15 Ribu Per Orang
Untuk BLU tersebut, dikatakan Bayu juga rutin dilaporkan kinerjanya.
Terkhusus seperti pelayanan pendidikan, utamanya seperti pada saat penerimaan mahasiswa.
Begitu pula untuk BLU rumah sakit yang juga terus dimonitor.
"Kalau PNBP yg fungsional, kita juga monitor pencapaian dari target masing-masing KL satker tercapainya berapa diupayakan terus meningkat.
BACA JUGA:Kesiapan dan Keandalan Listrik Menyambut Idul Fitri, Stok Energi Primer di Atas HOP
Hasil diskusi di TW 1 ini, seperti kebanyakan satker ini usaha itu masih dalam tahap administrasi juga. Tetapi setelah proses ini selesai nanti akan mulai keliatan," demikian Bayu.
Bahkan, sebelumnya Kanwil DJPb Provinsi Bengkulu sudahenyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan alokasi Transfer ke Daerah (TKD), 1 Desember 2023 lalu.
Penyerahan dilakukan langsung oleh Gubernur Bengkulu, Prof. Dr. H. Rohidin Mersyah, M.MA, kepada Bupati dan Walikota, serta instansi vertikal yang ada di Provinsi Bengkulu.
"Pendapatan Negara tercatat sebesar Rp3.325,1 triliun. Alokasi tersebut meningkat 8,6 persen, dengan total Belanja Negara pada tahun tersebut sebesar Rp3.061,2 triliun," beber Bayu.
BACA JUGA:3 Bakal Calon Bupati Kepahiang Makin Percaya Diri
Meskipun dalam penyusunan anggaran masih dibayang-bayangi dengan ancaman gejolak global khususnya berkaitan dengan inflasi, tekanan arus modal, serta kurs namun APBN 2024 mampu untuk tetap mengelola pembiayaan utang secara terukur, efisien dan kompeten.